29 Juli 2009 Telkom dan Kejati Siap Lawan Korupsi

Bandung, Radar Bandung – Ketidaktahuan terhadap aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku membuat para pelaku bisnis rentan terhadap pelanggaran hukum. Termasuk bisnis di bidang telekomunikasi yang dijalankan PT Telkom Indonesia Tbk. Untuk itu, sosialisasi peran hukum dalam bisnis sangat diperlukan, terlebih undang-undang IT (Information dan Technoloy) di Indonesia sudah ada.

“Sosialisasi peran hukum dalam bisnis ini penting supaya kita bisa mengambil kebijakan yang tepat di tengah persaingan yang ketat,” kata Executive General Manager (EGM) Telkom Divre III Jabar Banten, Walden R Bakara, di tengah kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bandung ke Gedung Telkom Divre III, Jalan Supratman, kemarin (28/7).

Menurutnya, Telkom adalah salah satu dari 11 operator pengelola bisnis informasi dan komunikasi (infokom) di Indonesia. Dia menambahkan, kecepatan dalam bisnis ini menjadi kualitas yang harus dimiliki tiap operator. “Jika tahu batasan hukumnya, kita jadi lebih percaya diri dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.

Mengenai kedatangan Kejati Bandung Mochammad Amri SH, menurutnya bagian dari MoU yang telah ditandatangani Direktur Utama PT Telkom dengan Jamdatun Kejaksaan Agung Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

“Implementasi operasionalnya, 50 Senior Leader Divre III mendapat penyuluhan hukum langsung dari Kajati Bandung,” sebut dia.

Sementara Kajati Bandung, Mochammad Amri menambahkan, perkembangan teknologi memang lebih cepat dari hukum. Namun dalam hukum ada kaidah-kaidah umum yang bisa menjadi pedoman bagi pelaku bisnis teknologi. “Misalnya rambu-rambu tentang tindak korupsi, yakni seseorang disebut korupsi jika telah melawan hukum dan merugikan negera,” kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, kunjungan Kejati ke PT. Telkom adalah bagian dari misi untuk melawan korupsi secara bersama-sama, lewat tindakan hukum dan moral. Dia menambahkan, korupsi bukan hanya tugas KPK dan jaksa. “Perang melawan korupsi memerlukan kerjasama tiap elemen masyarakat,” kata dia.

Dia menilai, masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap korupsi. Padahal undang-undang mewajibkan, masyarakat harus melaporkan jika tahu ada tindakan korupsi. “Kesadaran anti korupsi dari masyarakat sangat diperlukan. Bagi yang melaporkan adanya tindakan korupsi, mereka akan dilindungi langsung Kejati,” tandasnya. (men)

0 komentar: