26 Agustus 2009 SOKI diserahkan ke Pratama

Sistem kliring telekomunikasi diharapkan berjalan September

Oleh Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta: Asosiasi Kliring Trafik Telekomunikasi (Askitel) akhirnya menyerahkan sistem otomatisasi kliring interkoneksi (SOKI) kepada PT Pratama Jaringan Nusantara (PJN) untuk penyelenggaraan sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT).

Direktur PJN Mas Wigrantoro Roes Setiadi mengungkapkan SOKI yang selama ini dioperasikan oleh Askitel kini diserahkan ke PJN.

“Memang belum resmi diserahkan, tetapi sudah tidak ada lagi keberatan dari semua operator, hanya tinggal kesepakatan di atas kerja. Secara prinsip sudah clear semua,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

PJN dan operator telekomunikasi yang tergabung dalam Askitel segera membahas persoalan teknis seputar penyelenggaraan sistem kliring. Wigrantoro berharap SKTT bisa dilaksanakan September.

Sekjen Askitel Rakhmat Junaidi enggan berkomentar lebih jauh seputar kesepakatan dengan PJN tersebut dan hanya mengungkapkan pihaknya masih akan membicarakannya pada pekan depan. “Tunggu saja hasil nya.”

Pengaturan SKTT sudah memakan waktu 5 tahun sejak pemerintah menetapkan PJN sebagai pelaksana SKTT sesuai dengan SK Menhub No. PL.102/14/Phb-2004 setelah melalui proses tender dengan menyisihkan peserta lainnya pada 18 Februari 2004.

Dalam negosiasi terakhir, operator tidak lagi menggunakan bendera Askitel sebagai alat bernegosiasi dengan PJN, tetapi berganti menjadi Forum Operator.

Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa biaya dari setiap call data record (CDR) sebesar Rp0,4.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengungkapkan kontrak sistem kliring baru yang kontraknya segera ditandatangani operator dan PJN merupakan penyempurnaan sistem lama.

Bentuknya kini bisa dibilang menjadi SOKI plus karena validitas datanya akan lebih tinggi dibandingkan sistem lama.

Di samping transparan, sistem itu memungkinkan validitas data karena operator, regulator, ataupun instansi berwenang lainnya dapat mengetahui data riil trafik telekomunikasi secara seketika tanpa harus menunggu dalam periode waktu tertentu.

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi memutuskan kontrak PJN sebagai pelaksana sistem kliring trafik telekomunikasi dan menyerahkannya kepada operator telekomunikasi.

Terminasi kontrak
Pemerintah melakukan pemutusan atau terminasi kontrak dangan PJN bersamaan dengan dilaksanakannya perjanjian kerja sama antara PJN dan operator.

Untuk selanjutnya, PJN hanya menjadi pelaksana SKTT sementara pemiliknya adalah operator telekomunikasi.

Sementara itu, karena adanya kewajiban PJN untuk membayar utangnya yang diduga mencapai lebih dari Rp300 miliar ke Rabobank, perusahaan itu juga berencana melaksanakan bisnis di luar SKTT.

Wirgantoro mengungkapkan perluasan bisnis tersebut bisa berupa pembentukan anak perusahaan baru sehingga antar data SKTT terpisah dan data bisnis lainnya.

Data yang diberikan oleh operator ke PJN nantinya merupakan data level dua, bukanlah level satu. Data level dua merupakan CDR yang telah berinterkoneksi, sedangkan level satu merupakan CDR mentah. (arif.pitoyo@bisnis.co.id)

0 komentar: