Oleh Imam Suhartadi
Jakarta, Investor Daily – Pembangunan megaproyek Palapa Ring, jaringan kabel serat optik sepanjang 11 ribu kilometer di Indonesia Timur, tetap belum menemukan hasil menggembirakan. Pemerintah talah mengajukan berbagai usulan, tapi hingga kini belum ada realisasinya.
Jakarta, Investor Daily – Pembangunan megaproyek Palapa Ring, jaringan kabel serat optik sepanjang 11 ribu kilometer di Indonesia Timur, tetap belum menemukan hasil menggembirakan. Pemerintah talah mengajukan berbagai usulan, tapi hingga kini belum ada realisasinya.
Direktur Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi yang menjadi juru bicara Konsorsium Palapa Ring mengatakan, pertemuan anggota konsorsium dengan pemerintah pada Kamis (16/4) belum menghasilkan keputusan penting untuk menjamin kelangsungan megaproyek tersebut.
“Belum ada progress pada pertemuan kemarin. Pertemuan itu lebih kepada update yang ada di konsorsium. Jadi belum ada pembicaraan mengenai (usul pemerintah) itu,” kata Rakhmat kepada Investor Daily, belum lama ini.
Pertemuan itu berlangsung singkat, karena Dirjen postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar mendadak dipanggil untuk sebuah rapat penting. Meski demikian, konsorsium tetap menyambut baik segala upaya pemerintah untuk membantu percepatan realisasi proyek yang menurut target seharusnya sudah dimulai pada kuartal I-2009.
“Rapat kemarin belum sampai kesana (pemberian insentif pajak dan dana PNBP dari APBN). Rapat kemarin amat singkat karena ada panggilan penting buat Pak Dirjen Postel,” kata dia.
Sementara itu, Dirut PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Rinaldi Firmansyah mengatakan, awalnya megeproyek itu diikuti tujuh perusahaan swasta yang tergabung dalam konsorsium Palapa Ring. Namun, tiga anggota mundur sehingga yang tersisa adalah PT Telkom, PT Indosat, PT Excelcomindo Pratama, dan PT Bakrie Telecom. Akibatnya, jumlah dana yang terkumpul pun berkurang dari US$225 juta menjadi US$180 juta.
Namun, berdasarkan perhitungan General Manager Satellite Business Telkom Tonda Priyanto, biaya pembangunan Palapa Ring saat ini diperkirakan menjadi US$ 700 juta.
Pembengkakan dana proyek itu diakibatkan oleh fluktuasi kurs. Selain itu, pada awal perhitungan, biaya pemasangan kabel di dasar laut masih murah. Namun, ketika tender digelar pada tahun lalu, pembangunan kabel serat optik bawah laut marak di beberapa negara sehingga terjadi kelebihan permintaan. Inilah yang menyebabkan biayanya meningkat.
“Akibat krisis finansial global saat ini, saya kira harga dan biayanya bisa turun lagi,” kata Rinaldi.
Meski demikian, konsorsium Palapa Ring tetap membutuhkan tambahan dana. Pihak konsorsium bersama pemerintah sedang mengevaluasi megaproyek itu. “Kalau benar pemerintah mau masuk ke Palapa Ring, kami siap untuk duduk bersama,” kata Rinaldi.
Insentif fiskal, menurut Rinaldi, belum banyak membantu masalah pendanaan proyek itu. “Karena semuanya sudah naik hingga dua kali lipat,” kata dia.
Rakhmat mengatakan, konsorsium pernah mengajukan usul kepada pemerintah mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 dalam rangka impor. Namun, usul tersebut bukan kewenangan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), melainkan Departemen Keuangan.
“Jika sudah jelas, kami akan mengajukan besaran angkanya untuk mendapatkan persetujuan,” ujar Rakhmat.
Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar saat ditemui di sela peluncuran Sambungan Langsung Internasional (SLI) 009 milir PT Bakrie Telecom, mengatakan, insentif keringan fiskal adalah salah satu opsi yang disiapkan pemerintah untuk membantuk konsorsium menyelesaikan proyek bernilai US$800 juta itu. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan alternatif subsidi bunga dengan melonggarkan grace periode.
“Skema finalnya belum dirumuskan, tetapi salah satu yang akan diajukan pemerintah insentif keringanan fiskal,” kata Basuki.
Sedangkan mengenai penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disampaikan Menkominfo Mohammad Nuh. Dasarnya adalah dana yang ditarik Depkominfo dari penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi dalam bentuk PNBP pada tahun lalu sebesar Rp 7 triliun.
Namun, Basuki belum bisa memastikan usulan dana PBNP itu. “Hingga kini belum ada yang diputuskan. Tetapi kalau pemerintah mau membantu, biasanya tidak langsung,” ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar