10 Februari 2009 Operator BWA Keberatan Lelang 3,3 GHz

Oleh Roni Yunianto

Jakarta, Bisnis Indonesia – Opeartor Broadband wireless access (BWA) di frekuensi 3,3 Ghz meminta pemerintah tidak menambah penyelenggara baru dipita tersebut melalui mekanisme lelang mengingat alokasinya sudah sangat terbatas.

Sekjen Asosiasi Broadband Wireless Indonesia (Abwindo) Suyadi mengungkapkan saat ini di pita 3,3 GHz sudah ada 9 operator existing yang sebagian diantaranya merupakan pindahan dari pita 3,5 GHz.

“Apabila pemerintah kemudian melelang kembali pita itu untuk pemain baru, tentunya akan sangat menyulitkan operator existing dalam mengembangkan layanannya,” tuturnya kepada Bisnis kemarin.

Sejak awal 2008, pemerintah menutup izin stasiun radion (ISR) baru kepada penyelenggara BWA, sehingga pengembangan jaringan dan layanannya praktis terhenti.

Menurut rencana pemerintah akan melakukan tender 2,3 GHz dan 3,3 GHz tahun ini. Adapun pada frekuensi 3,3 GHz terjadi perpindahan (migrasi) dari operator 3,5GHz. Adapun operator existing di 3,3GHz harus mengalami penyempitan lebar pita frekuensi. Apabila pemerintah melelang frekuensi tersebut, maka pita frekuensi operator BWA existing semakin sempit.

Selama ini operator BWA di pita 3,3 GHz menggunakan perangkat dari vendor asing, sehingga ketentuan pemerintah yang mewajibkan kandungan lokal 30% untuk perangkat customer premises equipment (CPE) dan 40% untuk perangkat base station tidak bisa serta merta dilakukan.

Suyadi mengaku operator BWA akan kesulitan apabila ketentuan kandungan lokal tersebut diterapkan oleh pemerintah mulai awal tahun ini.

“Intinya kami mendukung kebijakan itu, tetapi sebaiknya pemerintah memberi waktu kepada operator untuk menyesuaikan diri selama 6 bulan,” ujarnya.

Abwindo menilai waktu 6 bulan tersebut bisa digunakan produsen perangkat BWA atau worldwide nteroperability for microwave access (WiMax) untuk meningkatkan lagi inovasi dan kapasitas produknya, sementara operator BWA masih bisa menggunakan produk asing selama uji coba dilakukan.

Direktorat Jenderal Postel Depkominfo menilai kapasitas manufaktur nasional dalam menyediakan perangkat terminal bagi pelanggan maupun base tranceiver stations (BTS) untuk WiMax sudah memadai.

Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar menuturkan kesiapan kapasitas tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang.

“Kami sudah pertimbangkan kesiapannya yang penting adalah niatnya,” ujarnya kepada Bisnis di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Menkominfo, kemarin.

Terkait dengan kapasitas, Dirjen Postel menilai penyediaan dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti), PT Hariff Daya Tunggal Engineering, Technologies Research Group (TRG), PT LEN, PT Versatile Silicon Technologies, PT Dama Persada, dan Reksis sudah memadai.

“Jika ada yang ingin masuk, silakan saja [yang asing] bergabung asalkan mau bekerja sama dengan manufaktur lokal,” ujarnya.
Dalam tahap awal, TRG siap memasok 4.000 CPE-8.000 CPE dan 200 BTS-300 BTS per bulan bergantung pada spesifikasinya, sementara kapasitas produksi BTS Hariff adalah 20.000 unit BTS.

Gatot Tetuko, Direktur Technology Research Group (TRG) salah satu unit bisnis PT Indonesia Tower berpendapat saat ini kapasitas tidak lagi menjadi masalah. (Arif Pitoyo)