Bandung, Seputar Indonesia (25/5/2009) – Chairperson lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri Mahayana mengungkapkan, selama ini operator telekomunikasi kurang terlibat dalam pengurusan izin menara telekomunikasi/BTS. Dampaknya, acap kali terjadi konflik sosial akibat keberadaan menara. Terlebih, mayoritas operator sejak awal hanya mengandalkan kontraktor menara yang berbasis teknik sipil saat melakukan pembangunan.
Umumnya, kontraktor lebih mengedepankan percepatan pembangunan sesuai keinginan pemberi order. Mereka kurang mempertimbangkan kesiapan regulasi dan kondisi masyarakat sekitar BTS. “Sejak era reformasi, regulasi yang dikeluarkan pemda tidak mudah. Tapi, tidak bisa dipungkiri bahwa ada oknum aparat memanfaatkan situasi perizinan yang status quo ini, sehingga masalah kian kompleks,” kata Dimitri baru-baru ini.
Pendekatan jalan pintas kontraktor dan prilaku oknum pemda tersebut cenderung menyingkirkan kepentingan masyarakat. (irvan christianto)
0 komentar:
Posting Komentar