12 Juni 2009 Aturan WiMax belum berpihak ke local

Oleh Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta: Regulasi di sektor telekomunikasi, terutama broadband wireless access (BWA), dinilai belum berpihak kepada industri kecil menengah yang seluruh kepemilikannya di pegang pengusaha lokal.

Teddy A. Purwadi, pemilik PT Transmedia Indonesia (Acess.net) anggota konsorsium WiMax, mengatakan hingga saat ini belum ada kebijakan di sektor telekomunikasi yang mengangkat segmen usaha kecil menengah.

“Hal tersebut terbukti pada regulasi yang menetapkan daftar negatif investasi [DNI] hanya untuk perusahaan tertutup sehingga menjadikan perusahaan besar yang kepemilikan sahamnya mayoritas dikuasai asing boleh ikut serta tender WiMax,” ujar Teddy yang juga anggota Dewan Pengwas Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) itu, kemarin.

Menurut dia, pemerintah tengah menggalakkan perangkat telekomunikasi dalam negeri, tetapi di sisi lain meningkatkan pelaku usaha asing untuk mengelola frekuensi di Indonesia.

Panitia tender WiMax telah menerima surat dari Kantor Menko Perekonomian mengenai aturan kepemilikan saham bagi perusahaan yang mengikuti tender.

Kantor Menko Perekonomian menyatakan aturan DNI tidak berlaku bagi perusahaan yang telah tercatat di bursa Indonesia. DNI hanya berlaku bagi perusahaan tertutup.

Padahal, pemenang tender WiMax tersebut akan mendapatkan lisensi jaringan tetap packet switch di mana sesuai aturan DNI hanya boleh dimiliki oleh perusahaan yang kepemilikan asingnya tidak lebih dari 49%.

Keluarnya surat keputusan Menko Perekonomian tersebut diyakini membuat langkah Indosat semakin mulus, karena sebelumnya anak usaha Qatar Telecom itu diperkirakan tersandung masalah kepemilikan saham.

Saat ini saham Indosat dikuasai oleh Qatal Telecom sebersar 65%.

Ketika dikonfirmasi hal tersebut, Dirut Indosat Johnny Swandi Sjam belum bersedia berkomentar, termasuk apakah Indosat akan maju sendiri dalam tender atau hanya melalui anak perusahaan.