Kadin: ICT Fund untuk bangun infrastruktur nonkomersial
Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia
Jakarta (23/06/09) – PT Indonesia Comnets Plus (Icon+) memberikan penawaran lebih rendah hingga 80% dari harga penawaran sendiri (HPS) untuk proyek universal service obligation (USO) paket 1 tahun anggaran 2009.
Santoso Serad, Kepala Balai Telekomunikasi dan Infomatika Pedesaan (BTIP), mengatakan pihaknya tetap meminta Icon+ menaikkan jaminan pelaksanaan di paket tersebut meskipun proses tender saat ini menggunakan mekanisme seperti pemilihan langsung.
“Icon+ menawarkan harga paling rendah dari pagu anggaran yang ditetapkan hingga 80% sehingga kami akan meminta dinaikkannya jaminan pelaksanaan untuk memastikan jika perusahaan ini menang pengerjaan proyek tetap berjalan seperti tencana,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.
Nilai HPS lebih rendah dari pagu. Peserta tender USO tidak boleh memberikan penawaran dari pagu, sementara apabila lebih rendah dari HPS harus menambah uang jaminannya.
Penawaran yang sangat rendah dari Icon+ bertolak belakang dengan penilaian Telkomsel dan Telkom yang menganggap pagu USO di dua paket tersebut terlalu rendah.
Kabarnya, Icon+ akan mengembangkan teknologi nirkabel di pita 2,4 GHz yang oleh pemerintah dibebaskan lisensinya.
Hanya dua perusahaan yang masih tersisa dalam tender USO paket 1, yaitu Icon+ dan PT Indonusa System Integrator Prima. Pagu anggaran untuk pembangunan di daerah Sulawesi & Maluku ini ditetapkan sebesar Rp488,28 miliar.
Sementara itu, hanya Icon+ yang tersisa sebagai peserta tender proyek pengerjaan USO paket 2 meliputi wilayah Papua & Irian Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp679,47 miliar.
Pemenang paket 1 dan 2 dalam tender tahun ini akan ditentukan dari nilai administrasi teknis dan harga. Pengumumannya sendiri baru dilakukan setelah ada ketetapan dari Menkominfo.
“Untuk paket 2, Icon+ tidak mengajukan penawaran serendah paket pertama. Kami masih melakukan klarifikasi uantuk penawaran perusahaan ini di paket 1,” ujarnya.
Proyek USO paket 1 dan 2 yang ditenderkan tahun ini memang terlihat tidak menarik perhatian operator telekomunikasi sejak awal. Masa prakualifikasi pun harus dilakukan hingga dua kali untuk memperoleh calon peserta minimal dua perusahaan per paket.
Kepala Pusat Informasi Ditjen Postel Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan pemerintah menghormati keputusan Telkom dan Telkomsel yang tidak mengajukan penawaran harga.
Oleh karena itu, mengingat jumlah peserta tender yang tersisa setelah pembukaan dan evaluasi sampul 1 sangat terbatas, proses tender tetap dilanjutkan karena ini mengacu pada Kepres No. 80/2003 yang memungkinkan pemilihan langsung untuk paket 1 dan penunjukkan langsung pada paket 2.
“Namun, semua itu masih bergantung pada proses verifikasi dan pembuktian yang kini masih berlangsung dalam menentukan pemenang paket 1 dan paket 2 ini,” tutur Gatot.
ICT Fund
Anindya Bakrie, Wakil Ketua Umum Bidang Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media Kadin Indonesia meminta pemerintah untuk menggunakan dana ICT Fund untuk membangun infrastruktur telematika di daerah yang tidak komersial.
“Tidak perlu ada tender paket yang pada akhirnya tidak diminati oleh pengusaha, bisa menggunakan dana dalam ICT Fund untuk membangun infrastruktur telematika di daerah yang tidak komersial.
“Tidak perlu ada tender paket yang pada akhirnya tidak diminati oleh pengusaha, bisa menggunakan dana dalam ICT Fund, apalagi asal dana tersebut juga berasal dari perusahaan yang membayarkan BHP [biaya hak penyelenggaraan],” ujarnya.
Dana ICT Fund mulai dijadikan wacana oleh pemerintah setelah proyek Palapa Ring mengalami penundaan akibat mundurnya beberapa anggota konsorsium sehingga proyek tersebut kekurangan dana.
Palapa Ring merupakan megaproyek untuk membangun tulang punggung (backbone) serat optik internasional yang terdiri dari tujuh cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten di KTI.
Wacana tersebut disampaikan pemerintah sebagai bentuk komitmennya untuk mendorong agar proyek ini berjalan tepat waktu.
Sebagian besar dana ICT Fund berasal dari iuran dana USO dalam bentuk pinjaman lunak. (fita.indah@bisnis@co.id)
0 komentar:
Posting Komentar