12 Agustus 2009 Lokasi Internet USO ditetapkan

Pemerintah siapkan Rp900 miliar untuk gelar Internet kecamatan

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta: Pemerintah sudah menetapkan 4.700 kecamatan proyek pembangunan Internet USO (universal service obligation).

Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Komunikasi dan Informatika Gatot S. Dewa Broto mengatakan saat ini Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan (BTIP) sedang menyiapkan dokumen tender untuk menggelar Internet broadband di tingkat ibu kota kecamatan sebagai turunan program USO.

“Program yang lebih dikenal dengan istilah desa pintar ini akan menjangkau sekitar 4.700 kecamatan di seluruh Indonesia. Kami berharap proses tendernya bisa diselesaikan tahun depan,” ujarnya.

Dia menambahkan lokasi pengadaan layanan Internet di 4.700 kecamatan sudah ditentukan. Pemerintah mengusahakan pemilihan lokasi paling strategis di sebuah kecamatan sehingga masyarakat mudah mengaksesnya.

Layanan akses Internet USO ini diharapkan bisa menjadi tempat pengenalan Internet dan komputer guna meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan untuk peningkatan ekonomi di lingkungan setempat.

Jumlah kecamatan yang memperoleh akses Internet ini juga beragam, seperti misalnya di Aceh sebanyak 220 kecamatan, di Sumatera Selatan sebanyak 157 kecamatan, adapun di Yogyakarta hanya 13 kecamatan.

Adapun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kecamatan di Indonesia ada sekitar 6.300 kecamatan.

Investasi Rp900 miliar
Santoso Serad, Kepala BTIP menurutkan pihaknya menyiapkan sedikitnya Rp900 miliar untuk penyelenggaaraan proyek Internet kecamatan tersebut.

Menurut Santoso, pihaknya akan berkoordinasi dan mendapatkan masukan data dari pemerintah daerah. Proyek itu sendiri dipersiapkan untuk tender pada Agustus 2009 dan diharapkan dapat selesai pada Februari 2010 atau tepat 100 hari kabinet baru.

“Perhitungannya, akan dibutuhkan waktu 6 bulan untuk membangun. Sekarang kami mempersiapkan dokumen tendernya, semoga Agustus bisa digelar,” ujarnya.

Dia menambahkan soal jumlah peserta dan siapa yang akan ikut proyek itu pihaknya akan rasional dan melakukan pembahasan lebih lanjut.

“Pembangunan Internet yang jelas terlibat adalah penyelenggara jasa Internet [PJI]. Secara legal kami akan bahas bersama stakeholder termasuk dengan Mastel [Masyarakat Telematika Indonesia],” katanya.

Pemerintah berharap semua kecamatan di seluruh Indonesia dapat menikmati akses Internet pada 2015 dan pengguna Internet akan naik pesat per tahunnya sesuai dengan amanat World Summit on the Information Society (WSIS).

Kabid Regulasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Yadi Heryadi menyambut baik rencana pemerintah yang akan menenderkan penyediaan jasa Internet di setiap kecamatan.

“Semua PJI yang kecil nonoperator jaringan, dalam 5 tahun kedepan sudah pasti banyak yang tutup. Artinya, model bisnis saat ini membuat banyak PJI rugi,” ujarnya.

Inisiatif Internet USO tersebut, katanya, akan merealisasikan cita-cita satuan saluran informasi yang akan menghilangkan kesenjangan digital dan pada akhirnya meratakan tingkat pengetahuan masyarakat. APJII mengusulkan agar penggelaran tender penyediaan akses Internet itu juga diikuti oleh penyediaan komputer murah.

Yadi juga mengungkapkan Palapa Ring bukanlah satu-satunya jawaban ketersediaan infrastruktur di Indonesia.

“Backbone bukan masalah utama yang harus diselesaikan saat ini karena kenyataaannya backbone tumbuh seiring dengan tumbuhnya jaringan akses,” ujarnya.

Menurut dia, solusinya adalah memberikan proteksi dan stimulus dengan memberikan 30 Mbps BWA yang besifat open network kepada PJI.

Bandwidth tersebut perlu dikelola oleh suatu perkumpulan berbadan hukum yang nirlaba dan APJII bisa diberi mandat untuk mengelolanya.

Sampai terakhir proyek USO, penyelenggara jasa Internet hanya dianggap anak bawang, padahal menurut Yadi, penguasaan teknologi IP semuanya selama ini dilakukan dan ada di ISP, adapun kenyataan dunia sudah menuju all IP network, 4G, dan next generation network (NGN). (fita.indah@bisnis.co.id)