Jakarta, Investor Daily – Departemen Kominfo mengambil jalan tengah dalam menentukan harga frekuensi broadband wireless access (BWA) agar negara dan industri telekomunikasi sama-sama untung. Sementara itu, penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi masih mengintai untuk menetapkan harga penawaran yang bakal diajukan.
“Yang kami cari jalan tengahnya agar negara tidak rugi dan tidak memberatkan industri,” kata Staf ahli Menkominfo Suhono Harso Supangkat saat rehat 2nd Indonesian Broadband Summit di Jakarta, Selasa (21/4).
Untuk menentukan harga frekuensi BWA, lanjut dia, Depkominfo berkonsultasi dengan Departemen Keuangan. Tentunya harga tersebut telah dipegang dan akan dibuka setelah peminat melakukan penawaran. Pembukaan penawarannya akan dimulai pekan depan.
Sementara itu, Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengatakan, harga yang wajar bisa digunakan dua pendekatan, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Harga yang tinggi ditentukan di awal penawaran pada konsep pendekatan jangka pendek. Sedangkan harga rendah sambil berharap ekosistem terbangun menjadi pilihan pada pendekatan jangka panjang.
“Sekarang tergantung pilihan dari pemerintah mau jalan pintas atau panjang. Semuanya ada resikonya,” kata dia.
Yang jelas, harga setiap zona (ada 15 zona) dibagi tiga skenario, sehingga totalnya menjadi 45 skenario. Skenario harga sangat ditentukan di antaranya oleh ketersediaan jaringan, potensi pasar, dan regulasi.
Wig, demikian sapaannya, menolak menyebutkan kisaran harga hasil perhitungannya dengan dalih takut merusak harga. Hasil perhitungannya memakai rumus yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU).
Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah enggan membicarakan kisaran harga yang bakal disodorkan pada pekan depan. “Laporan dari tim yang dipimpin Pak Ermady (Ermady Dahlan, direktur Telkom) belum lapor ke saya,” kata dia.
Begitu pula dengan Direktur Utama PT Excelcomindo Pratama (EP) Hasnul Suhaimi yang menolak berkomentar seputar harga dan tender BWA. “Saya nggak mau komentar dulu,” kata dia.
Intervensi Pemerintah
Proses percepatan akses broadband butuh keseriusan pemerintah untuk turut menanamkan investasi. Di negara lain, ujar pengamat telematika Koesmarihati Soegondo, pemerintahnya berani menanamkan dana US$ 2 miliar per tahun untuk mengembangkan broadband. Keseriusan tersebut karena pemerintah menyadari pengembangannya dapat meningkatkan pendapatan kotor suatu negara.
Sedangkan di Indonesia dalam penilaian Wig, ketersediaan jaringan akses broadband sangat minim dan tidak merata,. Hasil kunjungannya ke sejumlah kota di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, jaringan data masih minim.
“Ini menghambat perkembangan teknologi broadband di Indonesia dan berpengaruh pula pada harganya. Harga bisa ditekan murah bila infrastruktur lengkap,” kata dia.
Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur broadband, seperti yang dikatakan Staf ahli Menkominfo Suhono Harso Supangkat, pemerintah menyediakan dua jalan keluar, yakni menggelar tender BWA dan percepatan pembangunan Palapa Ring. (cep)
0 komentar:
Posting Komentar