25 Mei 2009 Apakah tender WiMax sekadar basa basi?

Oleh Arif Pitoyo
Wartawan Bisnis Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika kembali menunda penyelenggaraan tender broadband wireless access (BWA) atau lebih dikenal sebagai tender WiMax.

Jadwal tender BWA ditunda hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan karena belum keluarnya harga dasar penawaran.

Harga dasar penawaran yang rencananya akan dikirimkan melalui surat tertutup kepada setiap calon peserta prakualifikasi lelang BWA Jumat lalu tidak bisa diberikan karena hingga saat ini reserved price belum ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

Yang sangat disayangkan, pemerintah tidak pernah menjelaskan alasan mengapa harga dasar tender WiMax tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Departemen Keuangan.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah sudah menunda tender tersebut lebih dari enam kali sejak rencana penggelarannya pada akhir 2007. Alasan utama pemerintah saat itu adalah karena industri menufaktur lokal belum siap. Depkominfo mengaku sangat memperhatikan kepentingan industri nasional agar kue telekomunikasi di Tanah Air tidak selalu lari ke luar negeri.

Namun, kebijakan yang mendukung industri lokal ternyata tidak berlaku bagi calon operator penyelenggaranya.

Regulasi mengenai daftar negatif investasi (DNI) yang membatasi kepemilikan asing maksimal 49% untuk operator jaringan tetap pun dibiaskan dengan pencipataan pola konsorsium yang membolehkan asing ikut serta asalkan tidak menjadi leader.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan untuk menjadi pemenang, operator harus menyesuaikan kepemilikan sahamnya sesuai dengan regulasi DNI yang berlaku bagi operator jaringan tetap.

Namun, akhir-akhir ini sangat santer terdengar kabar bahwa pemerintah membolehkan perusahaan asing yang ingin berpartisipasi dalam tender WiMax asalkan merupakan perusahaan publik. Persolan DNI untuk jaringan tetap sebesar 40% juga disebut-sebut tidak lagi menjadi harga mati dan bisa diubah setiap saat.

Dukung lokal
Hal tersebut pernah dikemukan oleh seorang eksekutif operator seluler besar dan seorang pejabat Ditjen Postel.

Hal tersebut tentu saja membingungkan industri, terutama calon peserta tender, karena pemerintah, sekali lagi, tidak konsisten dengan regulasi mengenai DNI. Pemerintah yang selalu menggembar-gemborkan keberpihakan terhadap industri lokal juga dikhawatirkan dituduh menerapkan standar ganda dengan memberikan pintu lebih lebar bagi pemain asing untuk masuk.

Pemerintah perlu bijak dalam menerapkan aturan tender sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak sekadar memberikan jalan bagi kalangan tertentu. Keberpihakan pada industri lokal juga jangan sampai dilakukan setengah hati.

Apabila tender ini ternyata hanya memberikan jalan bagi hadirnya pemain asing, yang sebagian besar memiliki dana yang tidak terbatas, tidak salah apabila tender WiMax tersebut hanya sekadar basa-basi. (FITA INDAH MAULANI) (arif.pitoyo@bisnis.co.id)