15 Juni 2009 Akses informasi segera dibangun

Pemerintah siapkan Rp2 triliun untuk memperluas akses Internet

Malang, Bisnis Indonesia – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp2 triliun pada tahun ini untuk mengoneksikan seluruh wilayah di Indonesia dengan akses informasi dan telekomunikasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh mengatakan wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan dan bukan dipisahkan oleh lautan.

“Sampai akhir 2008 desa yang belum tersambung dengan informasi mencapai 31.000 desa. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan 2007 yang mencapai 38.000 desa. Pada 2010 diharapkan semua desa sudah bisa conected,” kata Menkominfo di Universitas Brawijaya, akhir pekan lalu.

Pemerintah mengharapkan ada tambahan 20.000 desa yang sudah terkoneksi jaringan informasi Internet. Dengan adanya desa pintar itu, lanjut Nuh, diharapkan akan mempu meningkatkan aspek pendidikan, ekonomi, ataupun informasi kepada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti kesehatan dan transaksi bisnis.

“Kalau sudah terhubung, dokter di desa bisa konsultasi dengan dokter spesialis dalam menangani pasien. Nelayan maupun petani pun bisa melakukan transaksi langsung dengan pembeli.”

Dia mencontohkan nelayan di Bolabolakang, sebuah wilayah di Sulawesi, baru menggelar transaksi ikan dengan pembeli sekitar seminggu.

Adapun dalam rentang seminggu itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk proses pendinginan, sementara kualitas ikan juga menjadi berkurang. Dengan adanya desa pintar, transaksi bisa dilakukan sewaktu-waktu.

Internet kecamatan
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi segera menggelar tender penyediaan jasa Internet di setiap kecamatan di seluruh Indonesia bulan depan, sebagai program lanjutan dari proyek telepon perdesaan atau universal service obligation (USO).

Kepala Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaaan (BTIP) Santoso Serad mengungkapkan pemerintah berharap semua kecamatan di seluruh Indonesia bisa menikmati akses Internet pada 2015 sesuai dengan amanat World Summit on the Information Society (WSIS).

“Pemerintah sangat concern terhadap pengentasan kesenjangan digital target WSIS sebenarnya setengah dari penduduk dunia sudah terakses Internet, tetapi kami berusaha agar setiap kecamatan dulu bisa mengaksesnya,” tuturnya.

Menurut dia, apabila semua kecamatan sudah bisa mengakses komunikasi data, pihaknya akan melanjutkan dengan penggelaran fasilitas di desa-desa.

Tender penyediaan jasa Internet tersebut terbuka untuk semua penyelenggara jasa Internet (PJI) di daerah dan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kecamatan di Indonesia adalah sekitar 6.300 buah.

“Selain itu, pada 2014 pemerintah sudah bisa mencapai I-vote atau single identity number di mana dalam Pemilu 2014 mendatang tidak ada lagi salah daftar pemilih tetap (DPT).”

Menkominfo juga menyoroti kasus Prita Mulyasari. Dalam kasus Prita, kata dia, tidak ada yang salah dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut dia, kasus Prita Mulyasari mencuat karena menjadi konsumsi politik. “Layaknya Prita, kasus Manohara juga mencuat dan jadi ramai karena sudah masuk wilayah politik. Jadi jangan salahkan Undang-Undang ITE.” (K25)(redaksi@bisnis.co.id)