30 Juni 2009 Indonesia terapkan IPv6 tahun depan

Penyedia Internet masih banyak gunakan IPv4

Oleh Muhammad Sufyan
Bisnis Indonesia

Bandung: Departemen Komunikasi dan Informatika segera menerapkan proyek percontohan transisi sistem Internet versi 6 (IPv6), dengan fase peluncuran resmi mulai 2010.

Cahyana Ahmadjayadi, Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo mengungkapkan pihaknya bertekad menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menuntaskan proses migrasi alamat protokol Internet itu.

IPv6 (Internet Protocol versi 6) merupakan protokol Internet versi baru yang memiliki variasi alamat jauh lebih banyak dari versi sebelumnya, IPv4.

“Percontohan secara fisik sudah mulai dirintis, resminya baru diluncurkan tahun depan. Yang jelas, kami ingin menjadi yang pertama transisi dari IPv4 yang digunakan sekarang,” katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan proses tersebut harus menunggu karena pihaknya belum memperoleh pengesahan dari otoritas pengelola domain dunia yakni ICANN (Internet Corporation for Assigned Name and Numbers).

Akan tetapi, lanjut Cahyana, pihaknya optimistis bisa memperoleh persetujuan dari lembaga pengelola nonprofit itu. Sebab selain terbangun komunikasi baik, kebutuhannya di Indonesia sudah mendesak.

Proses transisi sendiri muncul atas adanya krisis alokasi pada sistem lama yang alokasi alamat Internetnya di seluruh dunia hanya mencapai 4 miliar, juga tidak memiliki tingkat keamanan yang ketat.

Di Indonesia, alokasi alamat versi lama mencapai sekitar 80 juta atau setara dengan proyeksi pengguna pada 2012. IPv6 memiliki alokasi tak terhingga atau 2 pangkat 128 atau setara dengan setiap inci permukaan bumi.

IPv6 tidak memiliki nomor Internet Protokol yang sama sehingga mendukung standar IETF 1998 serta bisa dijalankan pada berbagai sistem operasi komputer baik Microsoft, Linux, Cisco maupun Sun.

Di sisi lain, yang lebih utama, versi terbaru ini sudah bisa mengakomodir kemampuan integrasi sistem jaringan Internet dengan identitas publik yang bisa ditransmisikan melalui sidik jari (biometrik).

Cahyana melanjutkan kebutuhan Indonesia tinggi karena aplikasi versi terbaru diharapkan bisa menjadi solusi atas berbagai penyalahgunaan akibat ketiadaan kartu identitas tunggal.

“Setelah kami inventarisasi, bayangkan saja, ada 21 nomor identitas penduduk di negeri ini. Otomatis, ada 21 instansi yang berwenang memberikan kartu identitas ini, sehingga terjadi inefisiensi yang tinggi.”

Lembaga yang berwenang memberikan antara lain Depdagri, Badan Pertanahan Nasional, Polri, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Perindustrian, dan lainnya.

Menurut Cahyana, integrasi IPv6 dengan nomor identitas tunggal memang tidak mudah, terutama dalam aplikasi pencatatan biometrik warga. Akan tetapi, katanya, investasi mahal hanya pada awal saja.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W. Sumarlin mengungkapkan sejumlah PJI dan operator sudah siap dengan implementasi IPv6.

“Meski demikian, masih banyak PJI yang menggunakan IPv4. Implementasi IPv6 masih terkendala masalah konten.

Dirut Indosat M2 Indar Atmanto mengungkapkan pihaknya menyambut baik kesiapan Indonesia dalam penerapan IPv6 dengan demikian peralihan dari IPv4 dapat berlangsung dengan lancar.

“IM2 sendiri telah cukup lama menyiapkan jaringannya untuk mengadopsi IPv6 seperti yang pernah ditunjukkan Apricot pada 2007 di Bali.”

Tender BWA
Sebanyak 21 perusahaan dinyatakan lolos sebagai peserta tender Broadband Wireless Acceess (BWA) yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).

“Dari 22 perusahaan yang mengembalikan dokumen penawaran, hanya satu perusahaan yang tidak lolos di tahapan prakualifikasi yaitu PT Giland Teknikatama,” ungkap anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Iwan Krisnadi.

Dijelaskannya, gagalnya Giland Teknikatama mengikuti tahap berikutnya dalam tender yang memperebutkan 15 zona dengan dua blok frekuensi di spekturm 2,3 GHz tersebut karena izin penyelenggaraannya sudah kedaluwarsa. “Izinnya sudah dicabut oleh Dirjen Postel belum lama ini. Otomatis perusahaan ini gugur,” katanya.

(RONI YUNIANTO) (muhammad.sufyan@bisnis.co.id)