23 Juni 2009 PALAPA RING SIAP DIBANGUN 2010

DPR: Depkominfo Harus Bertanggung Jawab

Oleh Imam Suhartadi dan Encep Saepudin
Investor Daily

Jakarta – Pemerintah berharap, pembangunan fisik proyek Palapa Ring dimulai Agustus tahun ini. Namun, konsorsium pembangunan jaringan kabel serat optik di wilayah Indonesia Timur itu tak mampu merealisasikannya, mengingat banyaknya persoalan yang menimpa. DPR minta pertanggungjawaban Depkominfo.

Staf ahli Menkominfo Moedjiono mengatakan, dana yang tesedia saat ini sebesar US$150 juta hanya cukup untuk membangun 75% dari target awal, yakni menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 11 ribu kilometer (km) lebih yang membentang dari Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

“Seluruh kepulauan Sulawesi dan Maluku dikelilingi backbone kabel serat optik. Namun untuk Papua, jaringan kabel hanya direalisasikan pada daerah sekitar ujung kepala burung. Jaringan lain yang akan dibangun adalah Makassar-Mataram dan Bali-Nusa Tenggara. Itu jaringan yang diprioritaskan dengan dana yang ada. Kekurangannya akan dilanjutkan berikutnya,” kata Moedjiono di Jakarta, pekan lalu.

Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar pernah mengatakan, pemerintah meminta anggota konsorsium Palapa Ring memulai kegiatan pembangunan jaringan kabel serat optik di kawasan Indonesia Timur itu pada Agustus tahun ini. Ia juga berharap PT EP bisa bergabung lagi dalam konsorsium Palapa Ring tahun depan.

Sebenarnya, kata Moedjiono, pemerintah berharap, pembangunan fisiknya sudah dimulai tahun ini. Akan tetapi, harapan itu kandas karena sejumlah kendala yang harus dihadapi operator. Namun demikian, kendala ini segera dicairkan solusinya dan sampai sekarang terus dilakukan proses pembicaraan. Tampaknya hasil pembicaraan itu sudah mengarah pada realisasi pembangunan fisik pada 2010.

“Meski baru dimulai tahun depan, proyek ini sudah bisa dinikmati pada 2011,” kata dia. Moedjiono tetap berkeyakinan, proyek itu kelar tahun depan karena pengerjaannya hanya untuk sebagian proyek, yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Dikaitkan dengan program pembangunan telepon perdesaan (USO) yang sudah menunjuk Telkomsel sebagai pemenang, Moedjiono memperkirakan pembangunannya tuntas setelah proyek Palapa Ring selesai. Dia mengibaratkan proyek Palapa Ring sebagai jalan tol, dan USO adalah jalan arteri. “Kalau jalan tolnya selesai, jalan arterinya pasti juga selesai,” kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah memprioritaskan penyediaan fiber optic backbone untuk kawasan Timur Indonesia. Soalnya, kawasan tersebut belum memiliki sama sekali jaringannya. Berbeda dengan kawasan Indonesia Barat, yang sebagian besar penduduknya sudah merasakan kecepatan akses data dan internet berkat ketersediaan fiber optic backbone.

Kelak, kata dia, jaringan kabel serat optik akan dipergunakan oleh seluruh operator. Sekarang ini saja, tiga operator telekomunikasi melayani 8,8 juta pelanggan fixed wireline, 21,7 juta pelanggan fixed wireless access (4 operator), 140,5 juta pelanggan seluler (5 operator GSM dan 3 operator CDMA), serta 2,3 juta pelanggan intenet.

Tanggung Jawab Depkominfo
Pada awalnya, konsorsium Palapa Ring didirikan tujuh perusahaan. Pada tahun lalu, tiga anggota konsorsium (PT Infokom Elektrindo, PT Macca System Infocom, dan PT Powertek Utama Internusa) mundur. Pada tahun ini, PT Excelcomindo Pratama (EP) juga mundur. Dengan demikian, anggota konsorsium Palapa Ring tinggal tiga, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Indosat Tbk, dan PT Bakrie Telecom Tbk.

Pada awalnya tujuh anggota konsorsium itu telah sepakat untuk menyetor dana masing-masing sebesar US$30 juta, kecuali Telkom (US$90 juta), dan PT Infokom Elektrindo (US$15 juta). Dengan demikian total dana awalnya sebesar US$225 juta. Sekarang, dana yang dihimpun konsorsium tinggal US$ 150 juta.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari F-PAN Dedy Djamaluddin Malik menilai, mundurnya pembangunan proyek Palapa Ring merupakan tanggung jawab Depkominfo. Kegagalan ini juga harus dijelaskan kepada DPR. Tujuannya, untuk mengetahui secara pasti penyebab kegagalannya, apakah disebabkan sesuatu di luar kontrol Depkominfo atau persoalan teknis.

“Harus ada pertanggungjawaban ke publik dari Depkominfo. Di mana kesalahannya sehingga proyek ini gagal dimulai tahun ini,” tegas dia.

Dia mengkhawatirkan, proyek ini berpotensi gagal dilaksanakan pada 2010, tanpa adanya persiapan yang matang. Sebagai mitra kerja Depkominfo, Komisi I DPR akan mengkritisi molornya pembangunan Palapa Ring ini. Hal ini akan dikaitkan dengan konsep yang dipegang pemerintah soal anggaran berbasis kinerja. “Kalau memang kinerjanya tidak baik, tentu DPR akan kritis dan mempertimbangkan daya serap anggaran Depkominfo pada 2010,” kata Dedy.