20 Oktober 2009 ‘Menkominfo jangan rombak tatanan industri’

BRTI: Indonesia harus bangun ICTnomic

Oleh Fita Indah Maulani & Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Jakarta (19/10/2009): Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru diharapkan tidak mengubah atau merombak penataan industri teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) atau telematika yang sudah dibangun pendahulunya.

Heru Nugroho, Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mengingatkan kalau tatanan industri yang sudah ditetapkan Menkominfo lama dirombak, hal itu berarti pengembangan industri TIK nasional akan dimulai dari nol lagi.

“Sekarang kan sedang bertahap melakukan perbaikan di industri telematika (TIK), biar dilanjutkan saja. Menteri juga harus mendorong adanya roadmap yang dibuat menjadi idealisme untuk visi jangka panjang industri,” ujarnya kapada Bisnis kemarin.

Dia menilai proses penataan industri saat ini belum sampai menghasilkan sebuah masterplan berkekuatan hukum sebagai visi jangka panjang industri telematika. “Selama ini yang dihasilkan masih rencana jangka pendek.”

Hingga proses uji kepatutan calon menteri kemarin, Ketua Umum Parta Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring disebut-sebut sebagai calon kuat orang nomor satu di departemen yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp7,7 triliun sepanjang 2008 tersebut.

Setyanto P. Sentosa, Komisaris PT Indosat, mengingatkan menteri adalah jabatan politis. “Jadi jika pun akhirnya Pak Tifatul Sembiring yang menjadi Menkominfo, masyarakat [telematika] harus menerima apa adanya dengan kelebihan dan kekurangannya,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Setyanto, yang juga menjabat Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, hal terpenting dari jabatan Menkominfo adalah pejabat yang terpilih tersebut mempunyai integritas.

Dian Siswarini, Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Indonesia (ATSI), mengatakan Menkominfo perlu memahami industri yang padat modal dengan teknologi yang berkembang sangat pesat itu.

Basic ICTnomic
Heru Sutadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), menambahkan Menkominfo mengemban misi agar telematika atau TIK menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang strategis.

“Telematika diharapkan sebagai sektor strategis karena ekonomi dan masyarakat berubah dari pertanian ke industri, dan kini ke ekonomi berbasis telematika yang disebut sebagai ICTnomic,” ujarnya.

Dia menjelaskan tantangan di industri telematika masih berat. Misalnya target 50% dari jumlah penduduk Indonesia harus terkoneksi dengan Interent pada 2015 dan seluruh desa sudah mendapat layanan broadband.

Menkominfo juga memastikan industri aplikasi dan konten perlu lebih dikembangankan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi era e-commerce, e-governmen, serta e-education.

Rusmanto, Ketua Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), tidak memasalahkan jika dia berasal dari unsur partai politik.

“Yang penting kebijakannya memihak kepentingan dalam negeri, keamanan di bidang telematika, kemandirian, dan penghematan.”
(fita.indah@bisnis.co.id/roni.yunianto@bisnis.co.id)