14 November 2009 Pemerintah harus aktif bangun optik

Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Jakarta (13/11/200): Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendesak pemerintah untuk lebih berperan dalam memelopori pembangunan akses komunikasi kecepatan tinggi melalui penggelaran broadband berbasis kabel optik.

Setyanto P. Santosa, Ketua Umum Mastel, menurutkan sudah saatnya pemerintah mengambil peran memimpin dan memeloporinya.

“Langkanya broadband kabel masih menjadi problem besar di Indonesia. Ketika sektor bisnis tidak tertarik membangun, maka pemerintah dapat mengambil peran,” ujarnya di sela-sela The 2nd Indonesia Telecoms Summit 2009, baru-baru ini.

Menurut Setyanto, dengan memelopori virtual electronic superhighway (akses komunikasi cepat), pemerintah menciptakan ekonomi modern yang berkarakter industri kreatif.

Dia berpendapat kelangkaan broadband kabel menyebabkan lalu lintas Internet hanya mengandalkan jaringan telekomunikasi seluler sehingga sering kali menyebabkan kepadatan trafik di jaringan seluler.

“Ini karena sebagian besar pengguna (di Indonesia) menggunakan jaringan seluler layaknya jaringan telepon tetap sehingga kebiasaan ini menyebabkan kongesti. Padahal perangkat bergerak selalu didesain hanya untuk membawa trafik rendah,” ujarnya.

Dari temuan itu, Mastel mencermati pesatnya perubahan teknologi sering kali tidak diikuti dengan perubahan kultur konsumen.

Hal itu diperparah dengan kelangkaan tersedianya broadband kabel diantaranya infrastruktur kabel optik ke rumahan atau fiber to the home (FTTH).

Setyanto mengatakan seyogianya semua pemangku kepentingan tidak membiarkan kualitas layanan telekomunikasi yang ada, karena sedikitnya akan menghambat aktivitas pelaku bisnis di Jakarta. Dia mencontohkan terjadinya kepadatan trafik yang sering terjadi di Jaringan seluler.

Teknologi jaringan broadband memungkinkan transportasi digital dalam kecepatan tinggi, yang secara awam disebut sebagai akses Internet cepat belum banyak dinikmati konsumen di Indonesia. Penetrasi broadband baru mencapai 0,05 per 100 pengguna Internet.

Regulasi transisi
Dalam gelar dialog bersama pimpinan dari operator telekomunikasi di Indonesia pada gelar Telecoms Summit tersebut, kalangan pelaku usaha telekomunikasi sepakat untuk berbagi peran dengan pemerintah.

Basuki Yusuf Iskandar, Sekretaris Jenderal Depkominfo berharap Summit tersebut dapat merumuskan terobosan baru bagi pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) di Tanah Air.

“Layanan [sudah saatnya] harus diperlebar dengan data, video dan lain-lain secara komplet dan juga harus difasilitasi dengan regulasi yang fleksibel,” turunya.

Pemerintah, tutur Basuki, bersama pemangku kepentingan sedang menyusun regulasi transisi untuk membangun masyarakat berbasis informasi.

“Untuk itu sangat dibutuhkan regulasi yang mendukung konvergensi [teknologi telekomunikasi dan penyiaran], regulasi untuk migrasi ke jaringan broadband, serta penggelaran ring-ring optik,” tegasnya.

Dia mengatakan fokus pemerintah berikutnya yang sangat substansial adalah pemanfaatan produk lokal selama ada keyakinan produk lokal akan mengawal Indonesia dalam memanfaatkan TIK.

“Kita harus membangun pohon industri TIK yang kuat,” teganya.
(roni.yunianto@bisnis.co.id)