07 April 2009 Tender Spektrum 3G Digelar Lagi

Lelang frekuensi BWA ditunda lagi

Oleh Fita Indah Maulani

Jakarta, Bisnis Indonesia – Pemerintah akan kembali menggelar tender satu blok frekuensi 3G (5 MHz) melalui beauty contest pada pertengahan bulan ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh mengatakan kebutuhan tambahan pita baru untuk layanan 3G semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan pelanggan yang begitu pesat.

“Alokasi kanal yang dimiliki para operator semakin padat sehingga diperlukan ekspansi kanal untuk mempertahankan kualitas layanan. Kami akan kembali menggelar tender bulan ini dengan skema beauty contest,” ujarnya seusai berdiskusi dengan para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, kemarin.

Dia menambahkan meskipun menggunakan sistem beauty contest, pihaknya tetap mengharapkan harga yang akan dicapai pada tender kali ini tidak dibawah harga yang ditawarkan pemerintah senilai Rp160 miliar.

Telkomsel sebelumnya dipastikan mendapatkan tambahan pita frekuensi 3G sebesar 5 MHz karena langsung menyetujui harga yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp160 miliar. Operator telekomunikasi lainnya menawar di bawah harga itu.

Hutchison CP Telecommunication menawar Rp12 miliar, PT Natrindo Telepon Seluler Rp20 miliar, PT Indosat Tbk Rp30 miliar, dan PT Excelcomindo Pratama Tbk Rp40 miliar.

“Perlu pertimbangan sangat khusus kalau penawaran yang masuk nantinya masih di bawah harga yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp160 miliar beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Nuh mengatakan pemerintah menginginkan operator 3G lainnya mengajukan harga yang sama. Menurut dia, akan menjadi pertanyaan jika pemerintah memberikan harga di bawah itu kepada operator telekomunikasi lain, misalnya Rp150 miliar.

Sebagian besar operator telekomunikasi 3G bulan lalu menyatakan menolak harga frekuensi 3G yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp160 miliar, meski Direktor Jenderal Pos dan Telekomunikasi tetap memaksakan harga tersebut.

Tender WiMax
Pemerintah kembali menunda tender broadband wireless access (BWA) yang sedianya dilaksanakan akhir bulan ini karena menunggu kesiapan vendor lokal dan belum ditetapkannya pita BWA yang akan dilelang.

Nuh mengaku keputusan ini mengundang kritikan dari berbagai pihak. Mereka beranggapan pemerintah terlalu lamban dalam pengaturan frekuensi sementara teknologi terus berkembang.

Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri Mahayana menilai Depkominfo tidak perlu memaksakan pelaksanaan tender WiMax, mengingat kesiapan industri nasional dalam produksi perangkat akhir (CPE/customer premises equipment) dinilai belum optimal.

Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan memberikan kesempatan bagi perusahaan lokal untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi sehingga tidak kalah bersaing dengan pihak asing.

Sejauh ini pemerintah sudah meminta para pengguna frekuensi 3,5 GHz untuk pindah ke frekuensi 3,3 GHz tanpa diberikan biaya ganti rugi atas nilai investasi yang belum kembali.

Johnny Swandi Sjam, Ketua Komite Tetap Telekomunikasi Bidang Telekomunikasi, menuntut pemerintah memberikan biaya ganti rugi atas perintah pindah frekuensi tersebut.

“Pemerintah seharusnya memberikan ganti rugi atas biaya investasi di frekuensi sebelumnya yang belum kembali. Apalagi pindah frekuensi ini membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya investasi baru,” ujarnya.

“Untuk sementara ini kami masih bertahan untuk tidak memutuskan frekuensi mana yang akan ditender, apakah 2,3 GHz, atau 3,3 GHz sambil menunggu kesiapan para pengusaha lokal,” ujarnya.(fita.indah@bisnis.co.id)