16 Desember 2009 Israel dilarang masuki telekomunikasi

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (15/12/2009): Departemen Komunikasi dan Informatika mengancam akan mencabut izin penyelenggara telekomunikasi yang bekerja sama dengan negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, seperti Israel.

Menkominfo Tifatul Sembiring mengimbau agar penyelenggara telekomunikasi tidak menggunakan perangkat-perangkat dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti Israel,” ujar Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika di sela-sela pembukaan ICT Expo, kemarin.

Depkominfo menegaskan kerja sama dengan negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik melanggar Pasal 21 UU No36/1999 tentang Telekomunikasi dan diancam dengan penggelaran tender perangkat ulang sampai pencabutan lisensi.

Pasal tersebut kurang lebih berbunyi, penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, melanggar kesusilaan, dan mengganggu keamanan.

Hal itu disampaikan terkait dengan penggelaran tender pengadaan perangkat billing system Telkomsel, di mana salah satu pesertanya adalah Amdocs yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asal Israel.

Tifatul menambahkan masih banyak perusahaan penyedia layanan atau perangkat serupa dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, seperti China, Amerika Serikat, dan beberapa negara asal Eropa.

“Jika tidak ya dorong manufaktur dalam negeri, tetapi manufaktur lokal juga jangan menggandeng perusahaan dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik seperti Israel,” ujarnya.

Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno tidak menanggapi pertanyaan Bisnis ketika dikonfirmasi seputar penggelaran tender perangkat billing system tersebut.

Isu masuknya perusahaan asal Israel ke Industri telekomunikasi Indonesia juga tercium dalam penyediaan perangkat WiMax.

Salah satu perusahaan yang turut serta dalam penyediaan perangkat tersebut adalah Abhimata Cipta Abadi yang menggandeng Alvarion untuk menyediakan perangkat WiMax di frekuensi 3,3 GHz dengan standar nomadic.

Hal ini diakui oleh CEO PT Mediatama Anugrah Citra, induk perusahaan Abhimata, Supeno Lembang, pekan lalu.

Read more.....

26 November 2009 Berca belum penuhi kewajiban awal

Keikutsertaan di proyek lain tak dipersoalkan

Oleh Fita Indah Maulani

Jakarta (23/11/2009): Izin prinsip pembangunan infrastruktur guna memperoleh izin penyelenggaraan layanan broadband wireless access (BWA) atau WiMax bagi PT Berca Handayaperkasa terancam dicabut karena perusaahaan ini mangkir dari kewajiban.

Gatot S Dewa Broto, Kepala Humas dan Pusat Informasi Depkominfo, mengatakan dari enam perusahaan berbadan hukum yang menjadi pemenang tender baru tiga perusahaan yang sudah membayar kewajibannya pemenang tender WiMax (worldwide interoperbaility for microwave access).

“Perusahaan pemenang tender berbadan hukum harus membayar biaya hak penyelenggaraan [BHP] tahun pertama dan up front fee paling lambat 17 November lalu dan sudah kami beri toleransi perpanjangan hingga 20 November. Namun, baru tiga perusahaan yang membayar dan dua memberikan keterangan tertulis mengenai keterlambatannya,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.

Dia menjelaskan PT Berca Handayaperkasa-perusahaan yang memenangkan blok terbanyak dalam lelang 30 paket di 15 zona untuk lisensi BWA/WiMax-belum membayar BHP dan up front fee hingga tenggat akhir perpanjangan masa pembayaran habis pekan lalu tanpa keterangan apa pun.

Sebelum batas pembayaran 17 November berakhir, hanya dua perusahaan yang membayar, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang memanangkan lima paket zona dan PT Indosat Mega Media (IM2) sebagai pemenang satu paket di satu zona.

Sementara itu, PT Internux sebagai pemenang salah satu paket di satu zona pada saat yang sama mengirimkan surat tertulis mempertanyakan kesiapan kandungan lokal pada perangkat dan menyatakan keterlambatan pembayaran dengan menerima konsekuensi terkena denda.

“Mengenai kandungan lokal pada perangkat, kami sudah menjawab, pemerintah tidak mungkin mengadakana tender jika belum beres,” ujarnya.

Dalam masa perpanjangan hingga 20 November, PT Jasnita Telekomindo menyampaikan surat meminta penundaan pembayaran, karena alasan internal dengan menerima risiko membayar denda keterlambatan.

Tanpa pemberitahuan
Pemerintah menetapkan denda sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran BHP dan up front fee. Sayangnya, Berca sebagai pemenang 14 pekat di delapan zona hingga saat ini belum memberikan keterangan apa pun kepada pemerintah.

Gatot menjelaskan hal ini seharusnya tidak terjadi, karena sebelumnya perusahaan peserta tender sudah menandatangani surat pernyataan kesanggupan, salah satunya kewajiban pembayran BHP dan up front fee.

“Dalam surat tersebut, apa bila mereka tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana butir di atas tersebut setelah kami ditetapkan sebagai pemenang, mereka bersedia menerima sanksi yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam komitmen yang dibuat, juga dicantumkan jika komitmen tersebut tidak terpenuhi, pemerintah akan mencabut penetapan pemenang pada blok dan zona frekuensi yang dimenangkan.

Gatot menambahkan ketidakjelasan PT Berca ini masih belum berpengaruh pada aksi perusahaan tersebut mengikuti tender lainnya. Berca diketahui telah lolos tahap prakualifikasi pada tender proyek universal service obligation (USO) Internet kecamatan atau Desa Pinter.

Bambang Sumaryo Hadi, Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Id-WiBB0 mengatakan Berca selaku perusahaan yang berhasil memenangkan tender terbanyak tidak seharusnya melakukan hal seperti ini.

“Memang dari awal sudah banyak yang mempertanyakan eksistensi dari perusahaan ini, apalagi harga penawaran mereka yang begitu tinggi. Namun, seharusnya mereka taat dengan komitmen yang telah disepakati,” ujarnya.

Rudi Rusdiah, anggota Dewan Profesi dan Asosiasi (DPA) Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memeprtanyakan keseriusan pemerintah dan prapeserta tender WiMax beberapa waktu lalu.

“Kok tender terkesan seperti main-main, enggak serius. Apakah ketika mengatakan pelaksanaan dan para pemainnya sudah siap? Sekarang semuanya terlihat tidak siap,” ujarnya. (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

23 November 2009 Operator BWA Tunda Pembayaran

Kanal Frekuensi BWA Masih ‘Kotor’

Oleh Rizagana dan Encep Saepudin

Jakarta, Investor Daily (20/11/2009) – Para pemegang tender broadband wireless access (BWA) siap membayar lisensi BWA. Hanya saja, kanal frekuensi yang dijanjikan pemerintah ternyata masih ‘kotor’ alias masih dipakai pihak lain. Namun, Depkominfo berharap hal itu tak menjadi alasan menunda pembayaran.

Demikian rangkuman pendapatan yang dihimpun Investor Daily dari Direktur Keuangan PT Internux Hiroshi Arifudin, Presdir PT Jasnita Telekomindo Sammy Pangerapan, Direktur PT Wireless Telecom Universal (WTU) Teddy Purwadi, dan Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Rabu (18/11) dan Kamis (19/11).

“Kami siap membayar lisensi BWA, baik up front fee maupun annual fee-nya. Tapi kami minta waktu hingga Januari 2010,” kat Hiroshi.

Pemenang tender BWA mengaku terkejut bahwa pemerintah akan menarik kembali lisensi BWA dari para pemenang tender, bila tidak bisa membayar lisensi pada 20 November 2009. Padahal dalam surat pemberitahuan pembayaran (SPP) atau invoice yang dikirimkan pemerintah dan dalam perjanjiannya tak ada pernyataan bahwa lisensi bisa ditarik kembali.

“Di surat perjanjiannya tak ada penarikan atau pembatalan lisensi BWA. Yang ada, keterlambatan pembayaran, pemenang tender BWA akan dikenai denda sebesar 2% per bulan,” kata Hiroshi.

Seperti diketahui, dari 30 lisensi BWA pada frekuensi 2,3 GHz yang ditawarkan pemerintah lewat tender, ada delapan perusahaan yang menjadi pemenang, yakni P T Berca Hardaya Perkasa memenangi 14 lisensi, PT Telkom (5), PT Konsorsium Wimax Indonesia (3), PT First Media (2), Konsorsium PT Comtronic System (3), PT Indosat Mega Media (1), PT Internux (1), dan PT Jasnita Telekomuindo (1).

Izin prinsip BWA telah diserahkan dan para pemenang tender BWA diwajibkan melunasi kewajibannya berupa up front fee plus biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi pada 20 November 2009. Besar up front fee adalah harga penawaran tertinggi pada tiap-tiap zona, sedangkan BHP frekuensi adalah harga penawaran tertinggi kedua pada tiap zona.

PT Internux, misalnya, yang memenangi zona Jabodetabek dan Banten, harus melunasi izin prinsip itu sebesar Rp231,234 miliar yang terdiri atas up front fee sebesar Rp121,201 miliar dan BHP frekuensi Rp110,033 miliar.

Selain PT Internux, PT Jasnita Telekomindo yang memenangi zona Sulawesi bagian Utara, juga minta tenggang waktu untuk melunasi kewajibannya. Kewajiban Jasnita adalah sebesar Rp384 juta. “Kami selalu mengikuti aturan pemerintah.

Hanya saja, untuk pembayaran, kami mita waktu hingga akhir Desember ini,” kata Sammy.

Selain minta penundaan pembayaran, operator BWA juga minta agar pemerintah membersihkan frekuensi yang telah menjadi hak mereka. “Kalau zona yang kami punya sudah bersih, tapi zona lain memang masih kotor. Frekuensi yang masih kotor itu disampaikan Depkominfo dalam dokumen tender. Yang masih kotor itu ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Balikpapan, Aceh, Medan, Jatim, dan daerah lain,” kata Sammy.

Sammy mengatakan, kanal frekuensi 2,3 GHz yang di Jakarta, misalnya digunakan pemerintah, sedangkan di Bandung digunakan pemerintah daerah.

“Saya kita, setelah izin diberikan kepada para pemenang tender BWA, wajar kalau mereka menuntut agar frekuensi itu dibersihkan dulu,” kata dia.

Sementara itu, Teddy Purwadi mengatakan, bersih atau tidaknya frekuensi itu bukan urusan pemenang tender BWA. “Itu urusan pemerintah. Urusan saya, cari uang dan lantas bayar,” kata Teddy. PT WTU adalah konsorsium Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII).

Sementara itu, Gatot S. Dewa Broto mengatakan, ancaman penarikan kembali lisensi BWA memang tidak ada dalam perjanjian. Tapi bukan berarti pemerintah tidak bisa menarik lisensi itu kembali, terutama kalau tidak ada respons dari para pemenang tender BWA. “Setelah ada respons dari pemenang tender untuk membayar, maski mereka tidak bisa bayar pada 20 November, kami tidak akan tarik lisensi itu. Mereka hanya kena pinalti,” kata Gatot.

Kalau terlambat membayar, kata Gatot, para pemegang lisensi BWA akan dikenai denda sebesar 2% per bulan dari nilai yang harus dibayar. “Hanya saja, keterlambatan itu tidak bisa terus-menerus tanpa ada batas waktu. Kami beri waktu tiga bulan setelah tanggal 20 November, mereka harus melunasinya. Kalau tidak, lisensi BWA benar-benar akan kami tarik lagi,” kata Gatot.

Sementara itu, mengenai kanal frekuensi yang belum bersih, Gatot bisa menerima hal itu sebagai masukan. “Kami berterima kasih. Ini masukan buat kami. Kami akan teruskan hal ini ke Balai Monitoring Frekuensi Ditjen Postel Depkominfo. Namun, jangan jadikan ini sebagai alasan untuk menunda pembayaran,” kata Gatot.

Read more.....

19 November 2009 Konsorsium lebih longgar bayar BWA

Indosat & Telkomsel mulai belanja peranti WiMax

Oleh Fita Indah Maulani & Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Jakarta: Pemenang tender broadband wireless access (BWA/WiMax) dari konsorsium diberi batas waktu sampai 26 Januari 2010 dalam pembayaran up front fee dan biaya hak penyelenggaraan (BHP) tahun pertama.

Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, mengatakan batas waktu Januari tersebut hanya kepada pemenang konsorsium karena mereka masih harus mengurus pembentukan badan hukum kepada notaris dan Departemen Hukum dan HAM.

“Pemenang lainnya sudah kami berikan tenggat waktu hingga 20 November, lebih dari itu mereka terkena denda 2% dan sanksi yang kemarin disampaikan [pencabutan izin prinsip] akan tetap dilakukan,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Dia menjelaskan seluruh pemenang tender BWA telah memperoleh izin prinsip yang berlaku selama setahun pada 6 November. Seharusnya setelah itu dilakukan pembayaran up front fee dan BHP tahun pertama paling lambat 17 November 2009.

Teddy A. Purwadi, Direktur PT Wireless Telecom Universal (Sebelumnya Konsorsium WiMax Indonesia) menyatakan pihaknya masih mengurus proses perizinan badan hukum perusahaan baru di Departemen Hukum dan HAM.

“Bedalah, kami kan konsorsium tenggat pembayarannya sejak awal berbeda dibandingkan dengan para pemenang lain yang sudah berbadan hukum,” ujarnya.

Gatot menambahkan ada beberapa kewajiban yang sudah disepakati para pemenang tender ketika menerima dan menandatangani izin prinsip 6 November. Izin prinsip berlaku selama setahun hingga 6 November 2010 dan tidak dapat dipindahtangankan serta dilarang melakukan perubahan kepemilikan saham.

“Penggelaran atas ketentuan tersebut mengakibatkan izin prinsip tidak berlaku dan mereka memiliki kewajiban membangun dengan kecepatan transmisi data rata-rata 256 Kbps untuk setiap paket di seluruh zona,” ujarnya.

Pemenang juga wajib membangun sarana dan prasarana minimal dengan persentase berbeda di setiap paketnya. Total ibu kota kecamatan yang harus terlayani dihitung sekian persen dikalikan dengan jumlah kecamatan.

Izin penyelenggaraan juga diberikan per paket per zona, bukan per perusahan pemenang tender kepada mereka yang telah lulus uji laik operasi (ULO) minimal pada satu ibu kota kecamatan pada zona yang dilayani.

Gatot mengatakan peranti lokal sendiri diyakini sudah siap di pasaran dan tidak akan menjadi hambatan. Pemenang diharapkan melaporkan perkembangan pembangunan setiap 3 bulan sejak pemberian izin prinsip.

Pengajuan ULO dilakukan paling lambat 30 hari sebelum habis masa izin prinsip habis, meski pun pemenang tender juga bisa mengajukan perpanjangan izin prinsip paling lambat 14 hari sebelum izin setahun berakhir.

“Pemenang dilarang menyediakan operasional sebelum memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap. Dengan kata lain tidak boleh jualan sebelum mendapat izin penyelenggaraan atau terkena sanksi pidana dan izin prinsip dinyatakan tidak berlaku,” ujarnya.

Indosat & Telkomsel
Sementara itu, Indosat dan Telkom akan memelopori penggelaran teknologi akses fixed WiMax menyususl terwujudnya transaksi pembelian peranti WiMax 2,3 GHz tersebut.

Gatot Tetuko, Direktur PT Teknologi Riset Global (TRG) salah satu produsen peranti WiMax lokal, mengatkaan perusahaan dari Grup Indosat dan PT Telkom merupakan beberapa perusahaan yang telah membeli peranti WiMax.

“Transaksi pembelian [dari beberapa perusahaan] sudah terjadi dan sebagian lainnya masih dalam proses penjajakan,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis kemarin.

Menurut Gatot, pabrik mitra TRG di Batam sudah siap memproduksi sesuai kebutuhan operator yang akan segera melakukan penggelaran.

Dia mengatakan peranti WiMax akan fleksibel untuk diterapkan sesuai perencanaan operator yang ingin mengoptimalkan pendapatan dari biaya berlangganan Internet.

“Bebas saja, misalnya untuk meraih biaya pelanggan yang murah, operator dapat saja, mengintegrasikan WiMax dengan WiFi artinya WiMax datap memperkuat akses ke base station [switch] dan akses ke gedung-gedung dapat menggunakan WiFi,” papar Gatot.

Dengan penggabungan tersebut, tuturnya, pelanggan operator tidak akan terbebani biaya karena pelanggan tidak membutuhkan investasi apa pun mengingat banyak peranti sudah dilengkapi WiFi. Akses diperkirakan semakin meluas jika operator juga dapat memperbanyak penggelaran hotspot.

Sebelum melakukan pembelian, operator telah melakukan pengujian di antaranya PT Telkom yang menunjuk Divisi Riset Teknologi Informasi (RisTI) untuk memastikan quality asscurance, sedangkan perusahaan dari Grup Indosat – PT Indosat Mega Media (IM2) dan PT Lintasarta-juga memiliki model proof of concept untuk hasil pengujian peranti WiMax.

(fita.indah@bisnis.co.id/roni.yunianto@bisnis.co.id)

Read more.....

Investasi Desa Pinter dipertanyakan

Panitia tidak tunjuk merek tertentu

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta: Peserta tender Desa Pinter mempersoalkan kelanjutan investasi perangkat Internet kecamatan setelah berakhirnya masa kontrak penyelenggaranya.

Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) Santoso Serad mengatakan pihaknya mendapatkan pertanyaan dari sejumlah peserta tender mengenai hal itu dan segera dirumuskan oleh panitia.

“Pada prinsipnya pemanfaatan infrastruktur tersebut diharapkan tidak terhenti setelah 4 tahun ke dapan. Untuk itu panitia yang akan mengatur mengenai hal itu, selain persoalan teknis lainnya,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Panitia tender Desa Pinter masih merumuskan kelanjutan infrastruktur penyelenggaraan Internet kecamatan, termasuk persoalan teknis menyangkut perangkat yang digunakan.

Santoso mengungkapkan tender yang bersifat multiyears tersebut masih belum menentukan apakah pemenang Desa Pinter bisa diperpanjang kontraknya atau di selenggarakan tender baru.

Lelang Desa Pinter atau pengadaan fasilitas Internet di kecamatan yang dananya diambil dari pungutan universal service obligation (USO) kembali mundur dari rencana semula karena revisi dokumen tender belum selesai hingga kini.

Smeentara itu, Dirut PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi kembali setelah dinyatakan lulus prakualifikasi pada beberapa zona yang diincar.

“Kami tidak mengincar seluruh zona, hanya tujuh zona saja sesuai dengan kemampuan perusahaan, itupun masih dievaluasi,” ujarnya.

Indar menjelaskan tidak mungkin ada satu penyedia jasa Internet yang sanggup melayani seluruh zona dalam tender Desa Pinter ini karena wilayah Indonesia terbagi menjadi zona waktu. Infrastruktur pun harus berkolaborasi antara satelit, fiber optik, dan terestrial biasa.

Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, mengatakan revisi dokumen tender memang seharusnya selesai pekan ini, tetapi diperpanjang hingga sepekan mendatang agar memperoleh hasil sempurna.

“Kami berharap jadwal tidak terlalu mundur sehingga Desa Pinter sudah bisa dinikmati tahun depan seperti target pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Pencantuman merek
Sebelumnya, memang telah beredar dokumen yang diklaim sebagai dokumen pemilihan penyediaan PLI-K (Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan) yang menjadi acuan bagi para peserta pengadaan dari BTIP.

Dokumen tersebut mendapat tanggapan negatif dari banyak pihak karena mencatumkan merek tertentu untuk beberapa spesifikasi barang.

Irwin Day, Ketua Umum Awari, mengatakan dari spesifikasi teknis komputer yang telah dibacanya, ada indikasi pemerintah menunjuk pada vendor tertentu, padahal pemerintah telah menyatakan komitmennya pada open source.

Menurut Irwin, BTIP yang mensyaratkan spesifikasi teknis software legal dan jaminan 4 tahun dari distributor praktis mengarah ke satu penyedia sofware tertentu, yaitu Microsoft.

“OS Linux praktis tidak memiliki distributor dan jaminan 4 tahun, kecuali ada perusahaan yang mau jadi penjamin dan ini diragukan. Seharusnya jaminan software itu ditujukan langsung pada pemenang tender dan dijadikan kesatuan dengan perangkat, toh perangkat tidak akan berfungsi tanpa software,” ungkapnya. (ARIF PITOYO) (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

18 November 2009 Tarif Boleh Berbeda, Semoga Kualitas Layanan Sama

Mengenal berbagai pilihan paket-paket tarif data operator telekomunikasi

Dian Pitaloka Saraswati

Kontan – Internet kini sudah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian orang. Penetrasi internet pun makin luas karena daya beli masyarakat meningkat.

Penyebab lainnya, harga perlengkapan bercengkrama di dunia maya, seperti modem dan akses jaringan itnernet, kian murah. Pilihan paket-paket data internet yang disediakan operator telekomunikasi pun beragam. Cuma, pilihan produk yang kian banyak juga sering membuat pengguna bingung. Belum lagi, perang tarif data internet kini semakin sengit.

Padahal, menghitung tarif data tidak semudah menghitung tarif bicara atau SMS. Selain satuannya berbeda, ada variabel lain yang sudah diperkirakan, yakni kecepatan koneksi data. Selain itu, kalau bicara jaringan internet pita lebar atau broadband, hukum bandwidth sharing sifatnya mutlak.

Bandwidth atau lebar pita adalah kapasitas maksmal jaringan internet untuk “mengangkut” data, baik berupa teks, gambar, atau video ke pelanggan. Ibarat jalan tol, pelanggan harus membayar dan berbagi dengan pelanggan lain. Semakin lebar bandwidth dan semakin sedikit pemakainya, makin lengang dan maksimal kecepatannya.

Anggota Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menambahkan, operator harus mengeluarkan belanja modal untuk jaringan backbone domestik, jaringan akses, retails service activity cost serta margin laba. Jangan heran, ketika awal berdiri, para operator baru memasang harga koneksi internet yang mahal.

Sementara operator incumbent bisa langsung berjualan dengan harga miring. Lihat saja Excelcomindo Pratama (XL) yang awalnya memasang tarif layanan data Rp10 per kilobyte (KB) tapi kini menurunkan tarif itu menjadi Rp2-Rp5 per KB.

Bungkusnya paket hemat
Kini operator sedang bersaing sengit menawarkan paket layanan data internet. Umumnya operator membuat dua kategori, yakni tanpa batas (unlimited) dan terbatas. Dari kategori tadi, orang-orang marketing di operator membungkunya dalam istilah paket hemat, dengan dua macam perhitungan yang berbeda, yakni berdasarkan volume atau jumlah data yang ditransfer dan waktu akses internet.

Sementara ini, skema tarif data tetap atau flat diterapkan bagi pelanggan pascabayar. “Kami menyesuaikan tarif dan paket dengan permintaan dan karakter pelanggan,” kata Ari Tjahjanyo, General Manager Paket Data XL.

Adapun paket unlimited, meski disebut tak terbatas, biasanya tetap menerapkan kuota jumlah data tertentu. Kalau kuota data sudah terlewati kecepatan akses internet akan turun.

XL maupun Indosat menerapkan penurunan kecepatan yang sama, namun memulai di kuota yang berbeda. “Ini demi menjaga koneksi pelanggan lain yang juga sedang berbagi bandwidth,” ujar Teguh Prasetya, Group Head Brand Marketing Indosat.

Tapi, lazimnya, kelebihan penggunaan kuota tidak akan semahal tarif flat. Kenapa? Ini karena komitmen pelanggan di awal untuk membayar kewajibannya, sementara penggunaan masih atau belum selesai. Sekadar perbandingan, kelebihan penggunaan kota XL Rp3 per KB, sedangkan tarif flat Rp5 per KB. Indosat mengenakan tarif kelebihan kuota Rp05, per KB, sementara tarif flat Rp1 per KB.

Yang unik adalah Telkomsel yang menyederhanakan paket berdasarkan aktivitas pelanggan, yakni paket downloader dan browser. Lalu ada juga operator yang membuat paket harian “Ini untuk memudahkan kontrol pelanggan,” cetus Teguh. ■

Read more.....

Kualitas Layanan

Belum Ada Standardisasi Kualitas Layanan Data

Kontan – Keluhan soal koneksi, kualitas, dan masalah penagihan tarif data internet ketap mewarnai halaman surat pembaca di media-media nasional. Namun, operator terkesan kurang memperhatikannya.

Tengok saja, jawaban terhadap keluhan akses sering terputus maupun transfer data yang kelewat lamban atau tidak mendapatkan koneksi secepat yang biasanya. Alasan klasik para operator adalah sharing bandwidth di jam-jam sibuk. Jadi, mau tidak mau, para pelanggan harus menerima alasan tersebut.

Makanya, Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sedang merancang aturan soal kualitas layanan para operator. BRTI sedang meminta masukan dari operator sekaligus menampung keluhan dari para pelanggan.

“Kami juga meminta laporan layanan dari para pelanggan ini ke operator untuk monitoring,” kata Anggota BRTI Heru Sutadi. Asal tahu saja, tentang koneksi, selama ini BRTI mengakut soft regulation, yakni mengedepankan upaya win-win solution antara operator dan pelanggan.

Menurut Ari Tjahjanto, General Manager Paket Data Excelcomindo Pratama (XL), pihaknya menyediakan wadah keluhan di website atau nomor layanan pelanggan. Operator lain, seperti Telkomsel, Indosat, Axis, dan Tri melakukan hal yang sama.

Ari bilang, operator juga sudah melakukan banyak upaya agar pelanggan nyaman. Misalnya, meningkatkan kapasitas jaringan, upgrade teknologi, dan membuat kebijakan pemakaian yang wajar. “Penentuan besarannya dirata-rata dari pemakaian pelanggan biasanya,” kata Ari.

Selain faktor koneksi, para operator juga menagku sering menjumpai gangguan di luar kuasa mereka. Ari memberikan contoh, komponen hardware di dalam PC pengakses, komponen software (jumlah aplikasi yang dijalankan bersamaan), jumlah sharing koneksi dibelakang suatu koneksi atau LAN, jumlah dan kualitas koneksi antara modem atau ponsel dengan jaringan GPRS operator, kondisi jaringan internet antara jaringan GPRS operator dengan server tujuan, serta jumlah dan kualitas koneksi di server tujuan.

Nah, dengan memperhatikan berbagai aspek tadi, Heru menyarankan para pelanggan untuk mencermati peket internet dari para operator. Terutama masalah kecepatan di paket unlimited dan tarif per kilobyte (KB) setiap kelebihan transfer data untuk paket berdasarkan volume. “Jika pakai basis waktu jangan akses saat jam-jam sibuk,” imbuh Heru.

Ia juga mengingatkan, sebelum membeli atau menggunakan layanan data, konsumen harus teliti soal tarif, kondisi jaringan, serta syarat dan ketentuan. “Jika tidak sesuai lakukan komplain, jika tidak ditanggapi, laporkan ke BRTI,” tegasnya. * Dian Pitaloka Saraswati

Read more.....

Dua operator berinvestasi backbone

Seluruh stasiun TV swasta sewa Palapa D

Oleh Fita Indah Maulani & Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta: PT Indosat Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menanamkan investasi total sekitar US$373,5 juta dalam pembangunan backbone baru berupa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) dan satelit untuk memperkuat bisnis layanan broadband tahun ini.

Indosat secara resmi mengoperasikan SKKL Jakabare sepanjang 1.300 km yang akan menghubungkan Jawa, Kalimantan, Batam, dan Singapura (Jakabare). Anak perusahaan Qatar Telecom tersebut juga secara resmi mengoperasikan dan memberikan layanan komersial satelit Palapa D.

Satelit Palapa D yang diluncukan dari Xichang, China pada 31 Agustus lalu sudah diserahterimakan oleh kontraktor (PT Thales Alenia Space) ke Indosat pada 28 Oktober. Satelit Palapa D menelan investasi sebesar US$220 juta yang diambil dari belanja modal tahun lalu.

Presiden Direktur/CEO PT Indosat Tbk Harry Sasongko mengungkapkan beroperasinya Jakabare menjadikan perseroan memiliki kapastias bandwitdh pada tahap awal sebesar 80 Gbps yang akan digunakan baik untuk jasa berbasis Internet protocol (IP) maupun non-IP.

“Investasi kami US$100 juta untuk pembangunan infrastruktur ini. Dananya sebagian dari belanja modal tahun lalu,” ujarnya disela-sela acara peresmian SKKL Jakabare & Satelit Palapa D, kemarin.

Menurut dia, sistem kabel laut Jakabare dan satelit Palapa D dalam penjualan ke pasar korporasi akan dibungkus dalam payung Indosat Corporate Solutuin (ICS). ICS sendiri dalam pembukuan perseroan dimasukkan dalam jasa data tetap yang berkontribusi sekitar 16% bagi pendapatan perseroan.

PT Indosat Tbk meningkatkan keterhubungan jaringan nasional dan internasional dengan peresmian backbone telekomunikasi terbaru, sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Jakabare dan Satelit Palapa D.

Harry menambahakn kedua sistem transmisi terbaru ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dan menjadi jembatan kelancaran komunikasi baik nasional maupun dengan dunia internasional.

“Saat ini seluruh stasiun televisi swasta sudah menggunakan layanan dari Satelit Palapa D yang menempati orbitnya di 113º BT per 28 Oktober. SKKL Jakabare sendiri pengerjaan pembangunannya sejak tahun lalu dengan kontraktor utama NEC Jepang,” ujarnya kemarin.

Jaringan serat optik ini juga diharapkan bisa mengantisipasi kemungkinan permintaan kapasitas yang sangat besar dan dapat berfungsi sebagai back up untuk jaringan internasional existing jika terjadi hal tidak diinginkan seperti gempa di Taiwan 2 tahun lalu.

Indar Atmanto, Dirut PT Indosat Mega Media (IM2), anak perusahaan Indosat, mengatakan SKKL Jakabare sudah menggunakan teknologi terbaru dan diharapkan bisa menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan keandalan sistem.

“Tidak ada yang berharap terjadi kejadian luar biasa seperti gempa hingga satu jalur kabel laut terputus, tetapi memang diperlukan langkah antisipasi. Kami sebagai pengguna melihat ini merupakan alternatif lain untuk terhubung dengan jalur internasional,” ujarnya.

Dia menjelaskan hal ini tentu akan berdampak pada kenaikan kapasitas IM2 dan kekuatan jaringan yang dimiliki oleh perusahaan ini.

Investasi Telkom
Sementara itu, Telkom menanamkan investasi hingga Rp500 miliar atau sekira US$53,3 juta untuk pembangunan tahap pertama Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System (MKCS) yang mencakup rute Mataram-Kupang, Manado-Sorong, dan Fakfak-Makassar sepanjang 1,041 km.

“Kami menginvestasikan dana sebesar Rp500 miliar untuk membangun backbone tersebut. Penyedia jaringan yang ditunjuk adalah Huawei Marine. Adapun pembangunan akan dimulai pada 30 November nanti,” ungkap Direktur Operasional Telkom Ermady Dahlan kemarin.

Telkom memperkuat backbone karena didorong oleh perubahan mendasar pada layanan perseroan. Apabila pada masa lalu layanan Telkom lebih banyak berbasis suara, saat ini telah berubah menjadi Telecommunication, Information, Media dan Edutainment (TIME) atau new wave. (BAMBANG P. JATMIKO) (fita.indah@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Read more.....

17 November 2009 ‘Kecepatan ideal tak akan pernah tercapai’

Lalu lintas download lebih dominan

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta: Kecepatan layanan data baik melalui peranti modem ataupun ponsel oleh pelanggan tidak akan pernah mencapai angka yang dijanjikan operator, karena adanya sharing (pembagian) kapasitas.

Willy Lukas Kurniadi, Senior Account Manager PT Zte Indonesia, mengungkapkan operator menerapkan sistem sharing kapasitas kebeberapa pelanggan. Dia mencontohkan pembagian alokasi untuk 10 pelanggan di setiap BTS (base transceiver station) pada akses HSDPA (high speed downlink packet access) yang menjanjikan kecepatan 7,2 megabit per second (Mbps).

“Dengan benchmark 7,2 Mbps pun, kecepatan rata-rata yang bisa dinikmati pelanggan hanya 700 Kbps [kilobyte per second]. Bahkan kondisi nyatanya bisa hanya 78 Kbps,” ujarnya kepda Bisnis kemarin.

Dia menambahkan sebagian besar pengguna layanan data di Indonesia cenderung mengunduh (donwload) high speed packet access di bandingkan dengan (upload), sehingga operator lebih sering meningkatkan kecepatan download.

“Biasanya kecepatan download dinaikkan, tetapi pengakses tidak akan pernah bisa memperoleh kecepatan yang ditawarkan karena penggunaannya menggunakan sistem sharing,” tuturnya.

Dia menjelaskan handset baik berupa modem maupun ponsel di pasaran sudah ada yang bisa menerima kecepatan akses hingga 7,2 Mbps, tetapi penggunaannya menjadi tidak maksimal karena kecepatan dari jaringannya tidak sampai senilai itu untuk seluruh pemakai.

Kecuali, dalam satu waktu tersebut dan di cakupan BTS wilayah tersebut hanya ada satu orang pengakses. Kecepatan akses di Indonesia jarang ada yang mencapai 1 Mbps.

Sudah memadai
Perkembangan teknologi seperti HSPA+ (high speed packet access plus) yang digadang oleh dua operator besar, PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk pun dinilai tidak bisa menghadirkan kecepatan akses download hingga 21 Mbps.

Kecepatan tersebut di pihak sentral operator, lagipula dengan kecepatan download sebesar 384 Kbps yang menjadi kecepatan tertinggi teknologi 3G sudah cukup cepat untuk browsing. Lambatnya akses baru terasa ketika download.

Willy menambahkan kecepatan download 2,8 Mbps pun sudah sangat cepat dan sudah sangat memadai bagi pelanggan.

“Kecepatan itu tidak membedakan apakah dilakukan oleh handset [ponsel] HSDPA berfitur kecepatan 7,2 Mbps atau ponsel HSDPA 3,6 Mbps,” katanya.

Indonesia dinilai tetap memerlukan teknologi baru HSPA+, meskipun dalam kurun waktu 2-3 tahun mendatang teknologi LTE (long term evolution) sudah hadir di pasar.

Jaikishan Rajaraman, Senior Director of Services GSM Association (GSMA), mengatakan Indonesia tetap harus melakukan pembaruan teknologi saat ini, jangan menunggu suatu teknologi yang belum dipastikan dan masih belum menjangkau nilai keekonomian.

“Harga peranti lunak atau modul HSPA juga terus mengalami penurunan didorong oleh tingginya permintaan pasar dunia dan banyak vendor penyedia. Dalam 18 bulan ke depan bisa turun hingga US$35 per modul dari sekarang sekitar US$70 per modul,” ujarnya baru-baru ini.

Operator seluler 3G di Indonesia dinilai oleh asosiasi GSMA tidak perlu mengeluarkan investasi yang terlalu mahal saat meningkatkan kecepatan akses jaringannya menjadi 21 Mbps dengan teknologi HSPA+.

Jaikishan mengatakan operator tersebut seharusnya masih bisa menggunakan vendor jaringan 3G sebelumnya untuk meningkatkan (upgrade) kapasitas jaringan. (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

16 November 2009 Mobile marketing tumbuh tahun depan

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta: Mobile Marketing atau memasarkan produk menggunakan media ponsel diprediksi populer di Indonesia 3 tahun mendatang, seiring dengan maraknya penggunaan Internet berbasis teknologi broadband dari ponsel.

Teguh Prasetya, Kepala Pemasaran dan Merek PT Indosat Tbk mengatakan mobile marketing bisa menjadi salah satu layanan untuk menggenjot pendapatan pada masa mendatang dan Indosat sudah memulainya sejak kini.

“Kami sudah mengembangkan iklan sebagai salah satu bentuk layanan mobile marketing,” ujarnya di sela-sela peluncuran ponsel bundling Ivio dengan kartu StarOne dan IM3, pekan lalu.

Teguh menjelaskan pihaknya sedang mengembangkan ekosistem dengan mendorong hadirnya berbagai tipe dan jenis ponsel yang mempu mengakses Internet dengan harga lebih murah. Salah satu caranya adalah menggandeng ponsel merek lokal.

Kerja sama terbaru Indosat adalah dengan membundel ponsel Ivio yang bisa dibenamkan dua kartu GSM (global System for Mobile communications) dan CDMA (code division multiple access) sekaligus seharga 1,12 juta per unit.

Ponsel yang untuk tahap awal disediakan sebanyak 100.000 unit itu mendukung EDGE (Enchanced Data GSM Environment) dan CDMA sehingga bisa dijadikan sebagai perangkat modem CDMA saat dihubungkan dengan notebook maupun netbook.

Rahot Dafwal, Managing Director Asia Pasifik Mobile Marketing Association pekan lalu juga mengungkapkan nilai bisnis dari mobile marketing di Asia Pasifik saat ini telah mencapai US$480 juta.

Read more.....

Kembangkan BWA Berteknologi Wimax

First Media Investasi Rp 1 Triliun

Oleh Fransiskus Dasa Saputra

Jakarta, Investor Daily – PT First Media Tbk (KBLV) akan menginvestasikan dana Rp 1 triliun untuk mengembangkan akses interent berkecepatan tinggi (broadband wireless access/BWA) dengan teknologi Wimax.

“Dana investasi itu berasal dari kas internal dan eksternal seperti pinjaman bank dan pasar modal. Semua opsi akan kami jajaki dan mencari yang terbaik,” kata Direktur Keuangan First Media Irawan Djaja, usai paparan publik perseroan di Jakarta, Jumat (13/11).

Irwan menjelaskan, dengan mengembangkan BWA berteknologi Wimax, perseroan dapat menyediakan jaringan internet murah, sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Perseroan menargetkan dapat meraih satu juga pelanggan hingga 2012.

“Permintaan masyarakat terhadap jaringan internet sangat tinggi. Karena itu, kami yakin dapat meraih penambahan pelanggan. Hingga akhir September 2009, pelanggan jasa internet kami (FastNet) telah mencapai 145 ribu pelanggan,” ujar Irwan.

First Media akan menyewa menara untuk membangun 10 base transceiver station (BTS) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai tahap awal. “Di Jabodetabek, dari 24 juta penduduk, ada sekitar 1,7 juta pelanggan potensial,” jelas Irwan.

Belum lama ini, First Media telah memenangi tender BWA berteknologi Wimax untuk Zona 4 yaitu Jabodetabek dan Banten, serta Zona 1 untuk Sumatera bagian Utara yang meliputi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Pengamat pasar modal Daniel Listiadi mengakui, masyarakat kini sangat membutuhkan kecanggihan teknologi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dengan demikin, prospek usaha telekomunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih sangat cerah ke dapannya.

“Prospek yang menjanjikan itu tentunya dapat mendorong peningkatan kinerja emiten, menyusul pertumbuhan pelanggan dan jaringan,” jelas Daniel.

Dia menegaskan, emiten di sektor telekomunikasi, informasi, dan teknologi bakal menjadi sektor yang dominan dan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ke depannya. “Track record emiten-emiten tersebut menunjukkan pengembangan usaha yang bagus,” kata Daniel.

Sementara itu, hingga kuartal III-2009, First Media berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp46,68 miliar. Perolehan laba tersebut terutama ditopang oleh kanaikan pendapatan dari jasa internet dari Rp191,59 miliar menjadi Rp237,02 miliar.

Adapun pendapatan perseroan per kuartal III-2009 mencapai Rp531,28 miliar. Sektor internet mengontribusi pendapatan sebesar Rp237,02 miliar, televisi berbayar Rp190,92 miliar, data komunikasi Rp48,78 miliar, iklan Rp27,22 miliar, dan lain-lain Rp27,32 miliar.

Akhir tahun ini, pendapatan First Media diperkirakan mencapai Rp760-780 miliar dan laba bersih sebesar Rp50 miliar. Sedangkan tahun depan, perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp1,5 triliun.

Sementara itu, dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), kemarin, pemegang saham menyetujui pengangkatan direksi baru First Media. Posisi direktur utama ditempati oleh Hengkie Liwanto, mantan director card business Citibank. Sedangkan Yen Tzu yang sebelumnya menjabat direktur strategic planning First Media diangkat menjadi komisaris independen.

Read more.....

13 November 2009 Indonesia masih memerlukan HSPA+

Investor operator 3G di Indonesia terlalu tinggi

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (12/11/2009): Indoonesia dinilai tetap memerlukan teknologi baru HSPA+ (high speed packet access plus), meskipun dalam kurun waktu 2-3 tahun mendatang teknologi LTE (Long Term Evolutin) sudah hadir di pasar.

Jaikishan Rajaraman, Senior Director of Services GSM Association (GSMA), mengatakan Indonesia tetap harus melakukan pembaruan teknologi saat ini, jangan menunggu suatu teknologi yang belum dipastikan dan masih belum menjangkau nilai ke ekonomian.

“Harga peranti lunak atau modul HSPA juga terus mengalami penurunan didorong oleh tingginya permintaan pasar dunia dan banayaknya vendor penyedia. Dalam 18 bulan ke depan bisa turun hingga US$35 per modul dari sekarang sekitar US$70 per modul,” ujarnya, kemarin.

Operator seluler 3G di Indonesia dinilai oleh asosiasi GSMA tidak perlu mengerluarkan investasi yang terlalu mahal saat meningkatkan kecepatan akses jaringannya menjadi 21 Mbps dengan teknologi HSPA+,

Jaikishan mengatakn operator tersebut seharusnya masih bisa menggunakan vendor jaringan 3G sebelumnya untuk meningkatkan (up grade) kapasitas jaringan.

“Upgrade 3G ke HSPA+ tanpa swap (mengganti) vendor pun tidak masalah karena alat untuk HSPA+ sudah ada di Node B. Operator hanya perlu membayar lisensi untuk kemudian diinstal software-nya.”

Operator 3G di Indonesia yang sudah siap untuk mengimplementasikan HSPA+ adalah Telkomsel dan Indosat. Telkomsel mengalokasikan belanja modal Rp1,3 triliun untuk mengupgrade HSPA+ dengan perangkat Huawei, adapun Indosat belum mengeluarkan angka investasinya karena baru sebatas menguji coba perangkat milik Ericsson.

Swap vendor
Rajaraman menilai bahwa investasi yang dikeluarkan Telkomsel untuk HSPA+ seharusnya tak semahal itu jika tidak melakukan swap vendor.

VP Channel Managment Telkomsel Gideon Eddi Purnomo mengungkapkan pihaknya tak hanya akan menggunakan satu vendor untuk menggelar HSPA+ di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Chief Marketing Office Indosat Guntur S. Siboro menegaskan investasi yang dikeluarkan pihaknya untuk HSPA+ tak akan menghabiskan biaya triliunan rupiah sebab, HSPA+ dinilai hanya sebagai fitur tambahan.

Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan penerapan HSPA+ adalah bagian dari evolusi jaringan perseroan untuk menyelenggarakan mobile broadband karena pada tahun depan teknologi Long Term Evolution (LTE) mulai diujicobakan.

Direktur Bidang ICT Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi (LPPMI) Ventura Elisawati mengungkapkan operator tidak ada gunanya berinvestasi di teknologi yang sifatnya serba tanggung layaknya HSPA+.

“HSPA+ itu hanya fitur tambahan dari vendor jaringan. Dulu ketika digembar-gemborkan HSDPA tidak ada dampaknya dirasakan bagi pelanggan.

(ARIF PITOYO) (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

Pembayaran Paling Lambat 17 November

Telat Bayar, Izin BWA Ditarik Lagi

Oleh Rizagana dan Encep Saepudin

Jakarta, Investor Daily (11/11/2009) – Depkominfo belum menyerahkan lisensi BWA kepada para pemenang tender, yang seharusnya diserahkan pada 6 November 2009. Lisensi baru akan diberikan dalam dua hari ke depan. Setelah itu, para pemenang tender harus membayar up front fee paling telat pada 17 November 2009, kalau tidak mau lisensi ditarik lagi.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan, surat izin prinsip sudah ditandatangani Menkominfo Tifatul Sembiring dan sudah diberikan nomor. Gatot menganggap tidak ada keterlambatan dalam penyelesaiannya karena semua sesuai prosedur, karena lisensi broadband wireless access (BWA) disetujui bertepatan dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, yakni 6 November 2009.

“Jadi, tunggu saja satu dua hari lagi, teman-teman (pemenang tender BWA) akan menerima lisensinya. Itu paralel, karena disesuaikan dengan tahapannya,” kata Gatot S. Dewa Broto kepada Investor Daily, Selasa (10/11).

Sementara itu, Sekjen Depkominfo yang merangkap penjadi Plt Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, “Setahu saya, izinya sudah selesai.” Namun, dia tidak menjelaskan mengenai keterlambatan penyerahannya kepada para pemenang tender BWA.

Penyerahan lisensi BWA kepada delapan perusahaan pemenang tender itu dilampiri surat perintah pembayaran (SPP) untuk biaya hak penggunaan (BHP), yang meliputi up front fee dan annual fee. Untuk besaran up front fee sesuai dengan harga tertinggi pada setiap zona, sedangkan untuk annual fee (BHP frekuensi) adalah harga tertinggi kedua pada setiap zona. Annual fee dibayarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.7/2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Depkominfo, ujar Gatot, tidak tahu sejauh mana komitmen pemenang lelang untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal. Yang jelas, izin prinsip akan ditarik kembali bila para pemenang tender BWA tidak melunasinya hingga tenggat.

“Tapi, begini ya. Kami berpikir positif saja kalau teman-teman pasti bayar sesuai waktunya,” kata dia.

Dari 30 lisensi BWA pada ferkuensi 2,3 GHz yang ditawarkan pemerintah lewat tender, ada delapan perusahaan yang menjadi pemenang. Yakni, PT Berca Hardaya Perkasa memenangi 14 lisensi, PT Telkom (5), PT Konsorsium Wimax Indonesia (3), PT First Media (2), Konsorsium PT Comtronic System (3), PT Indosat Mega Media (1), PT Internuz (1), dan PT Jasnita Telekomindo (1).

Setelah mereka melunasi pembayarannya, lanjut Gatot, pada tahapan berikutnya adalah pemerintah segera mengeluarkan uji layak operasi (ULO). Para pemenang tender baru bisa memberikan layanan komersial setelah mengantungi izin penyelenggaraan. Tahapan dari pemberian izin prinsip, ULO, hingga izin penyelenggaraan membutuhkan proses cukup panjang. “Berkaca pada proses layanan 3G membutuhkan waktu tujuh bulan, sejak April-Oktober 2006,” kata dia.

PT Indosat Mega Media (IM2) yang memenangi zona Jawa Barat di luar Depok, Bogor, dan Bekasi, menurut komisaris IM2 Teguh Prasetya, pasti akan membayar up front fee sesuai jadwal. Sampai saat ini, perusahaan di bawah Indosat Grup masih berkomitmen untuk menggelar layanan internet kecepatan tinggi berteknologi Wimax. Untuk zona Jawa Barat itu, IM2 harus membayar up front fee sebesar Rp25,218 miliar dan BHP sebesar Rp18,408 miliar.

“Kami ingin menjadi perusahaan yang patuh dan taat hukum. Semua pembayarannya juga harus melalui prosedur dan tahapannya,” kata dia.

Direktur PT Wireless Telecom Universal (konsorsium perusahaan di bawah Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia/APJII) Teddy Purwadi mengatakan, proses pembayaran up front fee terbagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk single company dan konsosrsium. Kelompok pertama diberi waktu satu minggu setelah izin dikeluarkan, sedangkan konsorsium diberi waku hingga Januari 2010.

Perbedaan tersebut, menurut Teddy, karena konsorsium harus menyelesaikan badan hukum perusahaan yang tentunya membutuhkan waktu. Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) beranggotakan 20 anggota APJII, kini telah memperoleh status badan hukum dengan nama PT Wireless Telecom Universal (WTU). Pekan ini, status baru tersebut disahkan Depkum HAM dan akan dikirimkan kepada Depkominfo.

Read more.....

12 November 2009 Broadband jadi fokus bahasan APT

Oleh Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta (11/11/2009): Pemanfaatan layanan broadband untuk semua kalangan masyarakat di seluruh kawasan, termasuk Indonesia, menjadi fokus perhatian utama dalam pertemuan menteri teknologi informasi dan telekomunikasi se-Asia Pasifik 12-13 November.

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan menteri teknologi informasi komunikasi se-Asia Pasifik yang tergabung dalam APT (Asia-Pacific Telecommunity). Menurut rencana, pertemuan APT 2009 itu akan digelar di Nusa Dua, Bali.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BTRI) Heru Sutadi mengatakan pengembangan konektivitas broadband akan menjadi perhatian serius oleh menteri TI dan telekomunikasi dari 29 negara tersebut.

“Di antaranya menyediakan akses broadband untuk seluruh masyarakat, termasuk kalangan penyandang cacat,” tuturnya kepada Bisnis kemarin.

Kepastian layanan broadband secara nasional diketahui akan menjadi komitmen utama menteri-menteri telekomunikasi guna meningkatkan kepedulian dan pengetahuan akan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kehidupan yang lebih baik yang dilanjutkan dengan rencana aksi.

Menkominfo Tifatul Sembiring rencananya akan memaparkan kondisi dan upaya pemerintah Indonesia dalam pengembangan broadband saat ini dan ke depan.

Heru mengungkapkan tidak ada agenda penyeragaman penggunaan frekuensi broadband di semua kawasan agar tercipta interkonektivitas yang baik, karena apabila bicara mengenai broadband, maka dengan media dan pita apa pun jaringan pita lebar harus tersedia.

BRTI juga memastikan akan ada kerja sama dalam hal riset mengenai penggunaan frekuensi secara bersama.

Read more.....

28 Oktober 2009 Tender Internet Kecamatan Untungkan Bisnis BWA

Oleh Imam Suhartadi

Jakarta, Investor Daily – Rencana Depkominfo menggelar tender internet di 5,748 kecamatan dalam kerangka USO dipastikan berdampak pada pertumbuhan pelanggan internet di Tanah Air. Hal ini akan mendorong geliat ekonomi di daerah, sekaligus menjadi pasar potensial bagi penyedia jasa internet, termasuk pemenang tender BWA.

Wakil Ketua Umum Asoisasi Perusahaan Jasa Internet Indonesia (APJII) Sammy Pengerapan mengatakan, saat ini belum bisa diprediksi bagaimana dampaknya terhadap bisnis internet kedepan, bila layanan internet di tingkat kecamatan itu beroperasi pada 2010. Apalagi, layanan internet itu kelak diberikan secara gratis bagi masyarakat di masing-masing kecamatan.

“Tapi, dengan jumlahnya sampai 5 ribuan kecamatan, pasti besar sekali pengaruhnya bagi kami,” kata Sammy Pangerapan kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (27/10).

Depkominfo telah menerima 25 perusahaan untuk mengikuti proses tender pembangunan akses internet di 5.748 kecamatan di seluruh Indonesia. Tender itu dibagi dalam 11 paket di 32 provinsi, dengan total nilai proyek pada tahun pertama sebesar Rp370,57 miliar.

Kehadiran internet di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia akan memacu masyarakat untuk belajar berinternet. Hal ini akan memacu pertumbuhan pengguna dan pelanggan internet di Tanah Air, yang saat ini baru sekitar 25 juta pengguna.

Selama ini, ujar Sammy, problem peningkatan penetrasi internet di Indonesia ada dua macam, yaitu aksesibilitas dan daya beli. Program pemerintah dengan membangun titik akses internet di 5,748 kecamatan dalam program Universal Service Obligation (USO) itu tak lain adalah menumbuhkan pelanggan-pelanggan baru.

Pada awalnya, para pemula itu puas dengan layanan internet berkecepatan 9,6 kilobit per detik (Kbps). Namun bagi pihak yang merasa memiliki uang (daya beli) tidak puas dan mencari akses internet yang lebih cepat. Di sinilah manfaat yang bisa menjadi peluang bisnis bagi para pemenang tender broadband wireless access (BWA).

Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat Roy Suryo juga berpendapat, kehadiran jaringan internet di kecamatan itu merupakan bagian dari strategi pemerintah mengurangi kesenjangan digital di Tanah Air. “Pak Nuh (mantan Menkominfo Muhammad Nuh) sudah memikirkan jauh soal itu. Pada akhirnya rakyat juga yang menikmati internet murah,” kata Roy.

Dia barharap program itu bisa diimplementasikan dengan baik oleh Menkominfo Tifatul Sembiring. Para peserta tender juga diharapkan tidak memilih paket di Jawa dan Sumatera saja.

Ketika disinggung soal masuknya lagi perusahaan pemenang USO dan BWA dalam tender akses internet kecamatan itu, menurut Roy, tidak perlu dipersoalkan. Yang menarik justru keikutsertaan PT Pos Indonesia, yang pernah menggeluti bisnis internet melalui WasantaraNet sejak 1995, dengan merintis akses internet di 180 kota. “Jadi, kalau Pos kembali ikut tender, itu berarti BUMN ini sudah kembali ke jati dirinya,” kata dia.

Punya Hak Sama
Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, para pemenang tender USO dan BWA mempunyai hak sama dalam proses tender internet di kecamatan itu. “Selama mereka memiliki lisensi sebagai ISP, itu sah-sah saja, karena tidak ada ketentuan yang melarang mereka untuk mengikuti tender ini,” kata Gatot.

Di samping itu, Gatot juga membantah kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau overlapping bisnis antara penyedia internet di kecamatan dan oeprator BWA. Operator BWA akan menyediakan layanan internet di area komersial dengan tarif normal. Sedangkan proyek desa pinter tetap menitikberatkan layanan itnernet di wilayah yang belum tersentuh akses internet.

“Tarif yang akan mereka tetapkan tidak boleh melebihi tarif komersial yang berlaku,” kata Gatot.

Gatot mengatakan, dari 11 paket yang ditawarkan, peserta tender mengincar paket 4,5, dan 7. Paket-paket itu berada di daerah Jawa dan Bali, yang memiliki infrastruktur dan peluang bisnis lebih baik. (cep/c135)

Read more.....

22 Oktober 2009 Pengguna Internet bisa 10,25 juta

Pengakses data tidak terkonsentrasi lagi di kota besar

Oleh Muhammad Sufyan
Bisnis Indonesia

Bandung (21/10/2009): Tingkat penetrasi Internet di Jabar, baik yang berbasis nirkabel maupun fixed phone, menjelang akhir tahun ini diperkirakan mencapai 10,25 juta pengguna atau 25% dari total penduduk sebanyak 41 juta jiwa.

Sutikno Teguh, pengamat sekaligus praktisi telematika, mengungkapkan persentase tersebut berdasarkan asumsi bahwa separuh dari pelanggan operator seluler di Jabar saat ini merupakan pengguna layanan data.

Jika akumulasi pelanggan seluler di Jabar saat ini berkisar 21 juta nomor, angkat tersebut sama dengan 10,25 juta nomor.

“Angka ini lebih merupakan perkiraan, tapi saya pikir persentase ini realistis. Saat ini, contoh kecilnya saja, anak SD hingga orang dewasa, keranjingan Facebook,” Katanya kepada Bisnis di Bandung, kemarin.

Apabila mengacu data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun lalu yang menyebut pengguna nasional yang tercatat 30 juta nomor, kontribusi Jabar berkisar 20% atau 6 juta nomor.

Teguh yang juga konsultan pemasaran dan distributor produk telekomunikais ini mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap dunia maya guna menuntaskan pekerjaannya sehari-hari sudah terbentuk dengan sempurna.

Aparat pemerintah daerah di Jabar, apalagi perusahaan swasta, diperkirakan telah menggunakan layanan Internet guna efisiensi biaya korespodensi maupun koordinasi pekerjaan.

Teguh mengungkapkan argumen lain yang menunjang angka 25% didasarkan sebarannya. Saat ini, pengguna Internet tidak hanya fokus di kota besar seperti Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya, tapi juga ke kota sekunder seperti Cianjur dan Garut.

Operator sebagai penyedia jasa Internet juga lebih gencar menawarkan layanan dibandingkan sebelumnya. Jika pasarnya tidak bagus, kata dia, tidak mungkin operator jor-joran berpromosi.

“Bahkan saya lihat, ada operator yang sudah kalah di layanan konvensional, akhirnya bisa selamat karena dia jualan data. Semua fenomena ini menandakan pengguna memang makin berkembang,” sambungnya.

Perhitungan kasar
Eddy Rizal, Head of Technical Operation PT Indosat West Java Regional Office, mengungkapkan pihaknya memprediksi pelanggannya yang katif menggunakan layanan data berkisar dua juta orang atau hampir separuh total nomor eksisting.

Angka itu berdasarkan proyeksi rata-rata tingkat trafik data mencapai 4 Terabyte per minggu dan standar trafik yang digunakan pelanggan 2 Megabyte per minggu.

“Ini baru perhitungan kasar. Namun secara kuantitatif, tingkat trafik memang memperlihatkan ada peningkatan rata-rata dua kali lipat pada bulan ini dibandingkan periode sama tahun lalu.”

Menurut dia, standar trafik usage data Indosat per Oktober 2008 hanya mencapai 1,5 Terabyte per minggu. Namun setelah meluasnya layanan facebook, twitter, dan sejenisnya, terjadi lonjakan hingga 166%.

Eddy mengungkapkan pihaknya juga mencatat bahwa sebaran pengguna sekarng sudah tidak terkonsentrasi di kota besar. Namun juga sudah meluas, sampai ke daerah pinggiran kota.

Muhammad Muaf, GM Area Commercial Flexi Jabar-Banten, mengungkapkan luasnya penetrasi bisa terlihat dari terjualnya perangkat akses Internet yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat.

Dia menyebutkan Nexian Berry terjual hingga 5.000 unit dalam sebulan, sementara USB modem empat merek laku 9.00 ubah dalam waktu yang sama. Bahkan, kini pelanggan harus inden terlebih dahulu.

“Barang tidak ada, kalau harus inden dulu, sekitar seminggaun. Dulu, waktu kami intens lakukan Internet Goes to School, orang masih adem ayem stelah beres pelatihan. Kebutuhan [Internet] saat ini belum terbentuk” katanya.
(muhammad.sufyan@bisnis.co.id)

Read more.....

21 Oktober 2009 Fixed broadband cari momentum

Stabilitas akses jadi nilai jual

Oleh Fita Indah Maulani
Wartawan Bisnis Indonesia

Jumlah pelanggan layanan data di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Kerja sama antara vendor penyedia handset dan operator telekomunikasi setahun terakhir semkin mendorong pertumbuhan tersebut.

Sekilas, menilik data Depertemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), terlihat jelas jumlah pelanggan layanan data menggunakan jaringan bergerak (mobile broadband) lebih mendominasi dibandingkan dengan penggunan jaringan tetap (fixed broadband).

Sebanyak 94% atau 10,76 juta dari total 11,36 juta pelanggan layanan data sepanjang 2008 merupakan pelanggan mobile broadband, sementara fixed broadband hanya sebesar 6% atau sebanyak 600.000 pelanggan.

Setahun sebelumnya, atau sepanjang 2007 jumlah pelanggan mobile broadband tercatat 7,3 juta atau sebesar 96,8% dri total pelanggan layanan data sebanyak 7,54 juta. Layanan data dengan jaringan tetap hanya menguasai 3,2% atau 241.000 pelanggan.

Dominasi pelanggan layanan data berbasis jaringan bergerak memang besar, tetapi perlahan turun seiring dengan penambahan infrastruktur dan kemudahan akses layanan data berbasis jaringan tetap.

Salah satu kelebihan akses Interenet fixed broadband dibandingkan dengan mobile broadband adalah stabilitas akses. Internet fixed broadband menggunakan jaringan kabel, sehingga lebih stabil dibandingkan dengan akses mobile broadband atau Internet broadband nirkabel.

Akan tatapi, internet fixed broadband memiliki sisi kelemahan dalam hal ekspansi jaringan. Berbeda dengan Internet broadband nirkabel yang relatif lebih fleksibel, karena tidak menggunakan basis jaringan kabel.

Itulah sebabnya, ekspansi jaringan Internet fixed broadband secara besar-besaran dengan cakupan nasional hanya dapat dilakukan oleh operator bermodal besar, seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), Badan usaha milik negara ini sudah memiliki infrastruktur kuat di bidang tersebut.

Telkom menggunakan jaringan telepon tetap miliknya dalam mengembangkan layanan ini. Beberapa pihak menilai ini langkah cerdas seiring dengan terus turunnya pemakaian telepon rumah akibat tingginya penetrasi penggunaan ponsel.

Itulah sebabnya Telkom sangat gencar memasarkan Speedy, salah satu paket akses Internet broadband, kepada existing pelanggan telepon kabelnya yang hingga semester I/2009 telah mencapai 8,7 juta nomor.

“Apakah bapak sudah berlangganan Internet selain TelkomNet Instan?” Begitulah kira-kira pertanyaan petugas Telkom ketika mencoba menawarkan paket Speedy ke pelanggannya.

Strategi itu cukup berhasil. Pelanggan Speedy Telkom selama semester I/2009 mencapai 0,8 juta atau meningkat 108% dibandingkan dengan jumlah pelanggan semester I/2008.

Telkom sepertinya menemukan momentum baru untuk menghidupkan pundi-pundi pulsa pelanggan telepon kabelnya dengan memasarkan Speedy ke palanggan perorangan.

Lalu bagaimana dengan pemain lainnya. Boleh dibilang operator lain dan beberapa penyelenggara Internet lebih banyak menyisir pelanggan di segmen korporat. Bisnis mereka lebih banyak berkonsentrasi di kota besar, terutama Jakarta dan sekitarnya.

Potensi pasar
Heru Sutadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), menilai perkembangan layanan data dengan jaringan tetap tidak akan bisa berkembang maksimal tanpa dukungan dari pihak swasta.

“Pertumbuhannya bergantung pada bagaimana para operator melihatnya, apakah mereka sudah menyadari besarnya pasar fixed broadband atau belum. Sebenarnya secara jaringan, wireless [mobile broadband] lebih mudah, tetapi jaminan kualitas fixed lebih bisa diandalkan,” ujarnya. (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

20 Oktober 2009 ‘Besaran BHP pita harus adil’

Operator akan makin terpacu tambah BTS

Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Jakarta: Pola penghitungan biaya hak pengguna (BHP) frekuensi berbasis pita (bandwidth) akan menguntungkan operator bila penetapan besaran harganya sesuai dengan standar kemampuan operator.

Dimitri Mahayana, Peneliti Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung, mengatakan keuntungan dari pola hitung BHP yang baru itu harus dilihat dari standar besaran harganya.

“Jika besaran yang ditetapkan nantinya tinggi, operator kecil akan kolaps. Jika harganya rendah, operator besar tentu akan ‘pesta pora’,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Dimitri berharap besaran harga yang ditetapkan pemerintah akan adil, artinya sesuai dengan kemampuan operator mempertimbangkan kemampuan operator. Hal itu karena margin keuntungan operator di lapis kedua tidak besar, sementara Indonesia masih membutuhkan banyak operator untuk mengatasi kesenjangan digital.

“Operator di Indonesia kerap kehabisan bandwidth karena berapa pun bandwidth diberikan ke pasar selalu habis. Adapun frekuensi di wireless terbatas,” tutur Chairperson Sharing Vision, lembaga riset telematika tersebut.

Sidarta Sidik, Direktur Layanan Korporasi PT Hutchison CP Telekomunikasi (Tri), menuturkan kebijakan BHP pita dapat diterima operator selama mempertimbangkan asas keadilan dan kesetaraan terhadap nilai frekuensi di tiap-tiap alokasinya.

Dia memberikan contoh penerapannya sesuai dengan nilai ekonomis dari satu frekuensi. “Misalnya frekuensi GSM 900 MHz dikenakan besaran yang lebih mahal dari frekuensi 1800 MHz. Demikian pula 1800 MHz tarifnya dikenakan lebih mahal dibandingkan dengan frekuensi 3G,” paparnya.

Pemerintah telah memublikasikan pola baru tersebut dalam whitepaper untuk masuk ke tahap konsultasi publik hingga akhir bulan ini untuk merevisi aturan sebelumnya yaitu tarif berbasis izin stasiun radio atau base station transceiver (BTS) menjadi berbasis pita atau bandwidth.

Pola baru itu diklaim Depkominfo akan mendorong optimalisasi penggunaan frekuensi baik oleh operator seluler maupun fixed wireless access (FWA).

Fadzri Sentosa, Direktur wholesales & Infrastruktur PT Indosat Tbk, menilai pola baru itu akan memberikan kemudahan proses. Di satu sisi, katanya, kebijakan ini disambut baik oleh operator.

“Namun, di sisi lain kebijakan itu juga akan memberikan dampak biaya kepada setiap operator,” ujarnya kepada Bisnis.

Hasnul Suhaimi, Presiden Direktur PT Excelcomindo Pratama Tbk, berpendapat pola tersebut akan disambut baik operator. “Pola ini menyederhanakan prosedur penghitungan BHP,” ujarnya.

Berbasis IP
Seorang praktisi telekomunikasi di salah satu operator baru berpendapat ketentuan BHP pita itu sebagai kebijakan yang sensitif.

Menurut sumber Bisnis itu, BHP pita seharusnya lebih murah sehingga operator diuntungkan. Apalagi bagi operator dengan cakupan layanan lebih luas, karena BHP-nya menjadi lebih murah.

“BHP pita yang murah itu tidak lagi membedakan operator lama ataupun baru,” tuturnya.

Eksekutif tersebut mengatakan kebijakan searah dengan perkembangan teknologi ke basis protokol Internet (IP/Internet protocol) yang semakin murah.

“Operator lama dengan kapasitas existing akan beralih ke teknologi baru dan operator yang baru berkesempatan untuk membangun jaringan [BTS] dan cakupan layanan dengan lebih cepat,” tegasnya.

Dia memperkirakan tiga opeator baru minimal sudah memiliki lebih dari 50% sistem inti berbasis IP. Adapun, operator lama dan besar dari teknologi lama sudah meraih titik impas dan mengalokasikan belanja modalnya yang baru untuk beralih ke IP. (roni.yunianto@bisnis.co.id)

Read more.....

Depkominfo Ingin Terapkan BHP Berdasarkan Pita Frekuensi

Operator Kecil Minta Transisi 10 Tahun

Oleh Rizagana dan Imam Suhartadi

Jakarta, Investor Daily (19/10/2009) – Depkominfo berniat mengubah penetapan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi bagi operator seluler dan fixed wireless access (FWA) dari pola Izin Stasiun Radio (ISR) menjadi lebar pita frekuensi (Pita). Namun, operator kecil minta masa transisi 10 tahun.

Demikian dikatakan Kepala pusat Informasi dan Humas Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkomiinfo) Gatot S Dewa Broto dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (18/10).

Oleh karena itu, lanjut Gatot, Depkominfo mengundang masyarakat mendiskusikan White Paper mengenai penerapan BHP Pita itu. White Paper ini merupakan draf kebijakan pemerintah untuk diterapkan di kemudian hari.

“Penyesuaian BHP ISR menjadi BHP Pita yang diatur dalam White Paper ini ditujukan bagi para penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler pada frekuensi 850/900/1800 MHz dan FWA 850 MHz, kecuali penyelenggara bergerak seluler dengan alokasi pita frekuensi 450 MHz,” kata Gatot.

Dengan demikian, kebijakan baru itu akan mengena pada hampir seluruh operator telekomunikasi, kecuali PT Sampoerna Telecom yang beroperasi pada frekuensi 450 MHz. Sedangkan operator GSM (PT Telkomsel, PT Indosat, PT Excelcomindo Pratama, PT Natrindo Telepon Seluler, dan PT Hutchison CP Telecom) mendapat jatah frekuensi pada 900 MHz – 1800 MHz, operator CDMA (PT Mobile-8 Telecom, dan PT Smart Telecom) menadapat jatah pada frekuensi 800 MHz, dan FWA (Telkom Flexi, Indosat-StarOne dan Bakrie Telecom) pada frekuensi 850 MHz.

Depkominfo, kata Gatot, juga berharap melalui White Paper ini, pengguna spektrum frekuensi dapat lebih efektif dan efisien, sehingga mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan. Kebijkan baru ini juga diharapkan menghasilkan formula tarif BHP yang sederhana, netral terdahap perubahan dan penerapan teknologi pada pita yang sama serta tidak memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kompleks.

“Ujung-ujungnya White Paper ini mengoptimalkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) bagi penggunaan spektruk frekuensi eksklusif, seperti penggunaan frekuensi oleh operator.

Transisi 10 Tahun
Presdir PT Mobile-8 Telecom Merza Fachys mengatakan, masalah ini sebenarnya sudah dibahas sejak lama antara regulator (Depkominfo dan BRTI) dan operator telekomunikasi. Yakni, ketika ia masih menjadi ketua umum Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI).

“Waktu itu, operator setuju dengan kebijakan itu (BHP Pita), asal ada masa transisi selama 10 tahun,” kata Merza.

Masa transisi itu, lanjut Merza, untuk memberi kesempatan kepada operator yang kecil-kecil (di luar Telkomsel, Indosat dan XL) untuk tumbuh. Penetapan BHP Pita bukan didasarkan pada jumlah BTS yang dibangun, tapi berdasarkan lebar pita yang diberikan pemerintah.

“Nah, kalau operator besar (seperti Telkomsel, Indosat dan XL) mendapat jatah frekuensi yang sama dengan operator kecil (seperti Hutchison, Bakrie Telecom, Smart Telecom atau Mobile-8), misalnya, sama-sama 20 MHz. Lalu, BHP yang dibebankan sama besar, ini jelas tidak fair buat operator kecil. Operator kecil bisa nangis dibuatnya,” kata Merza.

Oleh karena itu, lanjut Merza, operator yang kecil-kecil itu mengajukan syarat berupa masa transisi itu. “Masa transisi itu bukan berarti, kebijakan itu diberlakukan 10 tahun lagi. Kebijakan itu bisa saja langsung diberlakukan sekarang, tapi pada tahun pertama operator besar dibebankan BHP, misalnya Rp1.000 per MHz dan operator kecil Rp100. hanya saja, BHP operator kecil itu tiap tahun naik 100 sehingga pada 10 tahun mendatang sama-sama Rp1.000 per MHz,” kata Merza.

Sementara itu, Sekjen ATSI Dian Siswarini, yang juga Direktur Jaringan PT Excelcomindo Pratama mendukung ajakan Depkominfo untuk membahas White Paper tentang penetapan BHP frekuensi itu. “Penetapan BHP pola Pita ini lebih baik ketimbang pola ISR yang kini diberlakukan. Perhitungan BHP pola Pita ini juga lebih mudah, karena tak perlu menghitung berapa BTS yang dibangun,” kata dia.

Penetapan BHP pola ISR itu, kata Dian, rumit, karena setiap operator menambah BTS, beban BHP juga bertambah, kecuali BTS yang tidak berijin. “Sedangkan BHP pola Pita itu kami bayar BHP berdasarkan pita frekuensi. Makin efisiensi menggunakan pita, makin murah bayar BHP-nya,” kata Dian.

Oleh karena itu, lanjut Dian, bila pemerintah jadi menetapkan BHP frekuensi berdasarkan Pita ini, seluruh operator, baik GSM maupun CDMA akan mendukung kebijakan ini. “Saya yakin, seluruh anggota ATSI akan mendukung pembahasan BHP Pita ini,” kata dia.

Read more.....

Nomor hangus Internet turun

Oleh Muhammad Sufyan
Bisnis Indonesia

Bandung (19/10/2009): Operator penyedia jasa internet di Jabar mengklaim tingkat nomor hangus (churn) mereka menurun setelah promosi layanan terkait meningkat.

Avianto Mukti, Manager Data & VAS Sales PT Telkom Kandatel Bandung, mengungkapkan pihaknya pernah mencatat rata-rata tingkat pelanggan hangus (churn) hingga 10% per bulan.

Persentase sebesar itu umumnya terjadi dalam kurun akhir tahun lalu hingga awal tahun ini, di mana kenaikan jumlah pelanggan bulanan 100% (dari 1.500 ke 3.000 nomor) menimbulkan lonjakan trafik pada saat itu.

“Namun saat ini, persentase churn bulanan tinggal 1%. Jadi, kalau pelanggan sekitar 60.000, yang hangus 600 nomor. Itu pun kadang-kadang kurang dari itu, namun standarnya segitu,” katanya kepada Bisnis di sela-sela Speedy Fair, akhir pekan lalu.

Di Jabar umumnya, Speedy masih menjadi pimpinan pasar untuk layanan Internet berbasis kabel, sedangkan IM2 dan Telkomsel Flash memimpin pada pasar serupa segemen wireless.

Dengan jumlah penduduk Jabar saat ini berkisar 41 juta orang, pengguna Internet saat ini masih ralatif rendah. Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, total pengguna masih kurang dari 10%.

Sementara itu, survei lembaga riset telematika Sharing Cision pada April 2008 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat churn saat ini mencapai 20%, namun pada April 2009 dinilai menurun di kisaran 10%.

Avianto mengatakan penyebab utama penurunan angka tersebut terjadi karena operator seluler maupun penyedia jasa Internet saat ini tengah gencar-gencarnya menawarkan berbagai paket promosi.

Di sisi lain, operator juga sudah bisa memetakan tingkat kebutuhan dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, tidak terjadi lagi peristiwa macetnya trafik (congestion) akibat ketidak seimbangan bandwidth.

“Oleh karenanya, selain masyarakat saat ini memiliki banyak pilihan, kualitas layanan yang perlahan meningkat juga membuat tingkat loyalitas pelanggan Speedy meningkat dibandingkan yang lalu-lalu.”

Menurut Avianto, faktor lain yang menyebabkan loyalitas bertambah adalah makin banyak situs jejaring pertemanan yang membuat candu pengguna macam Facebook dan Twitter.

Dedi Widiwianto, Jabar Area Manager PT Indosat Mega Media (IM2), mengungkapkan pihaknya kini sudah menyediakan lima pusat pelayanan, sekaligus memperluas titik hot spot guna meningkatkan loyalitas.

Dengan penambahan layanan itu, pihaknya menganggap wajar jika tingkat kesetiaan pelanggan bertambah dari sebelumnya.

“Apalagi, kami juga terus meningkatkan kapasitas jaringan kami, daerah yang padat coba kami sebar.”

Read more.....