27 Desember 2009 Operator diminta jaga jaringan pada akhir tahun

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (23/12/2009): Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta operator telekomunikasi untuk menjaga jaringannya agar tidak ada gangguan seperti beberapa tahun yang lalu.

Anggota BRTI Heru Sutadi mengungkapkan operator tetap dituntut memberikan layanan terbaik bagi konsumen yang merayakan Natal dan tahun baru.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru 2010, walaupun secara statistik tingkat penggunaan layanan percakapan dan pengiriman SMS meningkat, tetapi tidak sebesar menjelang dan sesudah Idulfitri, regulator mengharapkan kepada para operator telekomunikasi menjaga kualitas pelayanan,” ujarnya kemarin.

“Pengalaman beberapa tahun terakhir menghadapi lonjakan trafik pada masa Lebaran, Natal dan tahun baru, membuat kami siap untuk menjaga kualitas jaringan dan layanan lebih baik lagi, baik untuk komunikasi suara, SMS maupun data,” ujar Adita Irawati, Group Head Corporate Communication Indosat.

Indosat tahun ini membarikan perhatian lebih untuk trafik komunikasi data dengan meningkatkan kapasitas hampir 4 kali lipat dibandingkan masa liburan Natal dan tahun baru lalu, atau sekitar 40 Tbyte per hari.

Dita menjelaskan trafik komunikasi data pada masa Natal dan tahun baru tahun ini diperkirakan melonjak hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, PT Excelcomindo Pratama juga mengungkapkan trafik suara pada Natal dan tahun baru akan mencapai 20% dari 755 juta panggilan pada hari biasa, SMS 21% dari 320 juta SMS/hari pada hari biasa, dan data/GPRS (general packet radio services) 20% dari 3,8 Terabytes/hari pada hari biasa.

Read more.....

‘BRTI harus dipertahankan’

Restrukturisasi Depkominfo efektif pertengahan 2010

Oleh Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta (23/12/2009): Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dinilai perlu dipertahankan untuk menjaga persaingan yang sehat di industri telekomunikasi sekaligus untuk menjamin kepastian regulasi.

Anggota BRTI Iwan Krisnadi mengungkapkan regulator yang efektif diukur dengan seberapa besar independensinya. “Task Force PBB mengenai ICT mengungkapkan adanya independensi regulator di suatu negara akan melapangkan investasi. Tren di dunia juga tengah menuju pemisahan operasional dan regulator,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Sumber Bisnis yang dekat dengan BRTI menyebutkan keberadaan lembaga tersebut terancam dibubarkan menyusul restrukturisasi Depkominfo berupa penghilangan Ditjen Pos dan Telekomunikasi.

Saat ini keberadaan regulator tersebut dibahas di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perekonomian, dan Depkominfo.

Pentingnya keberadaan BRTI juga karena sudah ada organiasi regulasi telekomunikasi di tingkat regional Asean, seperti Telmin (Telecommunication Ministry) Asean, Telsom (Telecommunication Senior Officer Meeting), dan ATRC (Asean Telecommunication Regulatory Council). Iwan melanjutkan sejumlah regulator telekomunikasi di dunia sudah ada kecenderungan menuju regulator independen penuh seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Indonesia.

Namun untuk di Indonesia, tambahnya, BRTI sebaiknya tetap menginduk ke Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) karena agar ada kesatuan jalur, tidak seperti di Thailand, di mana regulatornya sejajar dengan menteri yang malah menghasilkan kebijakan tidak sinergis.

“Berakhirnya era monopoli menuju leberalisasi perlu didukung oleh regulator yang kuat dengan kewenangan yang diperluas, meski masih di bawah Menkominfo. Pascarestrukturisasi Depkominfo, Ketua BRTI sebaiknya dijabat sekjen, mengingat fungsi telekomunikasi sudah menyebar di beberapa ditjen.”

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P. Santosa mengaku kurang sependapat apabila BRTI dibubarkan.

“Sebaiknya BRTI tetap dipertahankan sampai pengganti UU No. 36/1999 mengenai Telekomunikasi ditetapkan,” ujarnya.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengatakan BRTI sebaiknya setingkat menteri dan disahkan melalui UU seperti KPI.

Restrukturisasi Depkominfo
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) menyetujui proposal restrukturisasi Departemen Komunikasi dan Informatika. Setelah itu, akan segera diterbitkan peraturan presiden (perpres) mengenai struktur baru Depkominfo.

“Dalam perpres tidak akan disebut mengenai BRTI. Keberadaan dan posisi BRTI baru dibicarakan di tingkat Depkominfo melalui permenkominfo. Yang jelas, lembaga tersebut tidak akan dihilangkan,” ujar Kapala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto.

Gatot memperkirakan struktur baru Depkominfo, termasuk di dalamnya BRTI akan berjalan efektif mulai pertengahan 2010.

Sarwoto Atmosutarno, Dirut PT Telkomsel, berpendapat dengan adanya konvergensi telekomunikasi dan informasi, media dan Internet maka masalah yang prioritas dibenahi adalah tumpang tindihnya kepengurusan regulator. (FITA INDAH MAULANI/RONI YUNIANTO) (arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Read more.....

Regulator larang SMS gratis

ATSI tengah membahas SMS gratis secara intensif

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (23/12/2009): Beberapa operator telekomunikasi kembali melakukan penawaran SMS gratis lintas operator yang tahun lalu sempat diributkan hingga rgulator mengeluarkan surat imbauan karena menimbulkan persaingan tidak sehat.

Heru Sutadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengatakan masalah ini tahun lalu sempat mendapat reaksi tegas dari regulator dengan keluarnya surat larangan adanya penawaran SMS gratis lintas operator.

“Setelah keluarnya edaran tersebut, para operator meminta masalah ini diatur di antara mereka sendiri, semacam self regulated. Mereka rencananya akan membuat code of conduct,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Aturan bisnis yang disusun antaroperator tersebut hingga kini belum diketahui apakah sudah ada atau belum karena belum dilaporkan kembali kepada regulator.

Guntur S. Siboro, Chief Marketing Officer PT Indosat Tbk, mengakui ada beberapa operator yang kini kembali menawarkan SMS gratis lintas operator yang pdaa akhirnya dianggap membebankan jaringan operator lain, padahal dalam SMS tidak ada interkoneksi.

“Kami melihat hal ini bisa terjadi karena memang belum ada aturan yang baku dan jelas sehingga sering ada operator yang memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan jualan. Akhirnya operator lain juga melakukan hal serupa,” ujarnya.

Skema tarif SMS sekarang berupa sender keep all (SKA), sebaiknya diubah menjadi berbasis interkoneksi. SKA adala pola penarifan di mana biaya SMS diambil semuanya oleh operator pengirim. Sedangkan berbasis interkoneksi, ada revenue sharing antara operator pengirim dan penerima SMS.

“Kalau sudah berbasis interkoneksi akan lebih adil. Mau dibanting harganya pun jaringan penerima SMS tetap mendapat pemasukan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Berdasarkan catatan, operator yang mulai menawarkan SMS gratis lintas operator saat ini adalah Three dan Axis. Three menawarkan gratis 100 SMS per hari ke semua operator dan Axis menawarkan bonus seribu rupiah yang dapat dimanfaatkan untuk SMS atau menelepon lintas operator.

Ketua Asosiasi Telekomunikasi Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno, mengungapkan pihaknya bersama operator lainnya tengah membahas hal tersebut secara intensif.

Pada 2006, ATSI pernah tersandung persoalan kartel tarif SMS saat mencoba mengatur tarif layanan tersebut hingga Rp250-Rp300 per SMS. Saat itu sejumlah operator juga menggelar layanan SMS gratis ke operator lainnya hingga kapasitas jaringan operator tujuan pengiriman menjadi penuh.

Harga Rp250 per SMS mulai muncul pada 2003 karena biaya produksi saat itu adalah sekitar Rp190, belum termasuk biaya promosi, dan lainnya.

Kartel SMS
Awalnya, penyeragaman tarif Rp250 merupakan perjanjian dua operator saja, tetapi pelaku industri saat itu melihat bila tarif SMS berbeda satu sama lainnya, maka akan muncul aliran SMS sampah yang tentunya akan mematikan jaringan operator tertentu.

Heru menilai aksi spamming itu bukan dipicu tarif SMS murah, tetapi oleh penyedia konten tidak bertanggung jawab. Dengan murahnya tarif SMS, lanjutnya, trafiknya akan meningkat, sehingga secara otomatis industri malah diuntungkan. (ARIF PITOYO) (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

06 Desember 2009 Regulator akan panggil vendor WiMax

Berca bantah mundur dari BWA

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (04/12/2009): Regulator akan memanggil vendor WiMax lokal baik yang belum maupun sudah memperoleh sertifikasi tingkat kandungan lokal (TKDN) dari Ditjen Postel untuk perangkat 16d, terkait dengan kesiapan perangkat untuk operator broadband wireless access (BWA/WiMax).

Heru Sutadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengatakan pihaknya segera memanggil semua vendor lokal untuk memperoleh perkembangan terakhir kesiapan mereka menyambut implementasi BWA.

“Kami harus memastikan kesiapan mereka sebab ada dua informasi yang berbeda. Vendor lokal menyatakan siap tetapi belum ada pesanan, sementara operator pemenang tender lisensi mengatakan perangkat tidak siap,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Dia menegaskan sampai sekarang pihaknya belum melakukan perubahan apapun mengenai kebijakan menyangkut TKDN yaitu 40% bagi perangkat di base station (BS) dan 30% di perangkat subscriber station (SS), serta kanalisasi dalam implementasi BWA, yaitu teknologi 16d nomadic.

Pemerintah menegaskan tidak pernah menunjuk satu atau dua perusahaan tertentu sebagai penydia perangkat pada implementasi BWA 16d. Namun, berdasarkan data resmi, sejauh ini barue PT Hariff Daya Tunggal dan PT Teknologi Riset Global (TRG) yang perangkatnya memperoleh sertifikasi Ditjen Postel.

Heru mengatakan regulator membuka kesempatan bagi vendor asing yang mau masuk dan menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal untuk menjadi penyedia perangkat bagi para operator pemenang tender.

“Tapi tentu saja perangkatnya harus sudah memenuhi TKDN yang disyaratkan dengan mengantongi sertifikasi Ditjen Postel dan memenuhi kanalisasi tertentu seperti yang disyaratkan,” ujarnya.

Hal ini membuka kesempatan bagi perangkat 16e untuk mengisi kebutuhan perangkat para operator, tetapi tentu harus diatur hanya bisa beroperasi untuk kanalisasi 16d nomadic seperti ketetapan pemerintah.

Heru menambahkan kebijakan TKDN dilakukan agar masyarakat Indonesia juga bisa menjadi pemain dalam pasar industri telekomunikasi, jangan sampai hanya menjadi pasar dan seluruh perangkat impor.

Sertifikasi TKDN rencananya akan diterapkan dalam semua produk telekomunikasi, bukan hanya pada BWA. Teknologi long term evolution (LTE) juga akan memiliki kewajiban tingkat kandungan lokal yang kurang lebih sama.

Pada kesempatan terpisah, Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan keingian pemerintah dalam mengembangkan produksi lokal agar nilai industri telematika Indonesia sebesar Rp300 triliun per tahun tidak seluruhnya lari ke luar negeri.

Dia menambahkan perkembangan produksi lokal juga harus didorong oleh kepedulian masyarakat, meskipun ada keterbatasan tetapi lebih baik menggunakan produk sendiri sehingga produk tersebut juga akan berkembang baik secara bisnis maupun teknologi.

Bantah mundur
Sementara itu, isu adanya pelepasan beberapa paket dari beberapa zona dari PT Berca Hardayaperkasa kepada operator lain terkait pembayaran biaya hak penyelenggara (BHP) dan up front fee yang belum dibayarkan mendapat bantahan.

“Tidak benar bahwa kami melepas beberapa zona yang telah dimenangkan, bahkan kami sangat aktif untuk segera bisa menjalankan proyek ini, meskipun hingga kemarin masih ada diskusi dengan regulator terkait dengan hambatan yang ada,” ujar Duta Subagio Sarosa, Direktur PT Berca Hardayaperkasa.

Berca sebagai pemenang terbanyak dalam tender BWA hingga saat ini memang belum membayar, tetapi tidak ada masalah keuangan untuk melakukan pembayaran termasuk denda keterlambatan.

Selain Berca, masih ada PT Jasnita Telekomunindo dan PT Internux yang belum melakukan pembayaran tetapi menyatakan siap dikenakan denda atas keterlambatannya.

(fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

18 November 2009 Sektor Telekomunikasi

Pemerintah Tertibkan Konten Multimedia

Jakarta, Koran Jakarta – Pemerintah, melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), akan menertibkan konten yang disiarkan melalui multimedia guna menjamin penggunaan Internet untuk hal-hal yang produktif. Regulasi tersebut diharapkan tuntas dalam enam bulan kedepan.

“Tak lama lagi akan diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang konten multimedia,” ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan pertumbuhan penggunaan Internet di Indonesia luar biasa. Jumlahnya diperkirakan mencapai 35 juta orang. “Dari ranah ini, semua informasi bisa didapat. Jika tidak dikontrol informasinya dan banyak pornografi, tentunya bisa merusak mental generasi penerus,” katanya.

Ketua Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia (Mikti) Indra Utoyo mengaku tidak khawatir dengan adanya regulasi tentang konten tersebut jika hanya mengatur konten yang berisi pronografi dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. “Asalkan jangan mengatur terlalu dalam hingga ke proses bisnis dari konten. Ini karena basis bisnis ini adalah kreativitas,” katanya.

Adapun Ketua Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) Irwin Day mengungkapkan pada tiga tahun lalu saja sebanyak 3,075 juta dollar AS dihabiskan dana untuk berbelanja konten pornografi oleh pengguna Internet.

“Jika pada tiga tahun lalu Indonesia berada di peringkat ketujuh dunia sebagai pengakses pornografi, maka pada 2008 Indonesia berada di peringkat ketiga,” katanya.

Dijelaskannya, terdapat beberapa penyaringan yang bisa dilakukan dalam mencegah masuknya konten negatif ke pengguna, yakni penyaringan di PC, proxy atau cache server, dan di Internet.

“Awari sedang mengembangkan penyaringan di Internet dengan menggunakan DNS Nawala. Perangkat lunak ini bisa diunduh oleh pengguna dari situs resmi karena berbasis open source. Untuk mengembangkan perangkat ini, kami bekerja sama dengan Telkom,” jelasnya.

DNS Nawala merupakan layanan gratis yang bebas di gunakan pengguna Internet yang membutuhkan saringan konten negatif dan berbau pornagrafi. Perangkat lunak ini bisa menyaring konten-konten asusila, malicious software, dan phising.

Layanan Gratis
Ermady Dahlan, Chief Operation Officer (COO) Telkom, menambahkan tidak dipungut bayaran bagi pengguna jika mengunduh DNS Nawala meskipun perseroan harus mengeluarkan dana untuk menyediakan perangkat mirror untuk software tersebut.

Ia mengatakan akan menggunakn DNS Nawala sebagai salah satu item yang ditawarkan dalam memenangi tender Desa Pinter yang sedang digelar Balai Telekomunikasi Informatika Pedesaan (BTIP).

“Kami ingin memasukkan jaminan bisa menyediakan Internet sehat ini untuk memenangkan tender. Bisa dibayangkan jika Internet masuk ke sekitar lima ribu desa tanpa ada penyaringan informasi. Semoga ini bisa membuat Telkom makin kompetitif di tender tersebut,” jelasnya.

Tender Desa Pinter diadakan bagi 5.738 kecamatan dengan total pagu anggaran tahun pertama 370,5 miliar rupiah. Depkominfo, melalui BTIP Ditjen Postel, membagi pengerjaan proyek Desa Pinter dari dana USO menjadi 11 paket pekerjaan. ■ dni/E-3

Read more.....

13 November 2009 Pembayaran Paling Lambat 17 November

Telat Bayar, Izin BWA Ditarik Lagi

Oleh Rizagana dan Encep Saepudin

Jakarta, Investor Daily (11/11/2009) – Depkominfo belum menyerahkan lisensi BWA kepada para pemenang tender, yang seharusnya diserahkan pada 6 November 2009. Lisensi baru akan diberikan dalam dua hari ke depan. Setelah itu, para pemenang tender harus membayar up front fee paling telat pada 17 November 2009, kalau tidak mau lisensi ditarik lagi.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan, surat izin prinsip sudah ditandatangani Menkominfo Tifatul Sembiring dan sudah diberikan nomor. Gatot menganggap tidak ada keterlambatan dalam penyelesaiannya karena semua sesuai prosedur, karena lisensi broadband wireless access (BWA) disetujui bertepatan dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, yakni 6 November 2009.

“Jadi, tunggu saja satu dua hari lagi, teman-teman (pemenang tender BWA) akan menerima lisensinya. Itu paralel, karena disesuaikan dengan tahapannya,” kata Gatot S. Dewa Broto kepada Investor Daily, Selasa (10/11).

Sementara itu, Sekjen Depkominfo yang merangkap penjadi Plt Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, “Setahu saya, izinya sudah selesai.” Namun, dia tidak menjelaskan mengenai keterlambatan penyerahannya kepada para pemenang tender BWA.

Penyerahan lisensi BWA kepada delapan perusahaan pemenang tender itu dilampiri surat perintah pembayaran (SPP) untuk biaya hak penggunaan (BHP), yang meliputi up front fee dan annual fee. Untuk besaran up front fee sesuai dengan harga tertinggi pada setiap zona, sedangkan untuk annual fee (BHP frekuensi) adalah harga tertinggi kedua pada setiap zona. Annual fee dibayarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.7/2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Depkominfo, ujar Gatot, tidak tahu sejauh mana komitmen pemenang lelang untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal. Yang jelas, izin prinsip akan ditarik kembali bila para pemenang tender BWA tidak melunasinya hingga tenggat.

“Tapi, begini ya. Kami berpikir positif saja kalau teman-teman pasti bayar sesuai waktunya,” kata dia.

Dari 30 lisensi BWA pada ferkuensi 2,3 GHz yang ditawarkan pemerintah lewat tender, ada delapan perusahaan yang menjadi pemenang. Yakni, PT Berca Hardaya Perkasa memenangi 14 lisensi, PT Telkom (5), PT Konsorsium Wimax Indonesia (3), PT First Media (2), Konsorsium PT Comtronic System (3), PT Indosat Mega Media (1), PT Internuz (1), dan PT Jasnita Telekomindo (1).

Setelah mereka melunasi pembayarannya, lanjut Gatot, pada tahapan berikutnya adalah pemerintah segera mengeluarkan uji layak operasi (ULO). Para pemenang tender baru bisa memberikan layanan komersial setelah mengantungi izin penyelenggaraan. Tahapan dari pemberian izin prinsip, ULO, hingga izin penyelenggaraan membutuhkan proses cukup panjang. “Berkaca pada proses layanan 3G membutuhkan waktu tujuh bulan, sejak April-Oktober 2006,” kata dia.

PT Indosat Mega Media (IM2) yang memenangi zona Jawa Barat di luar Depok, Bogor, dan Bekasi, menurut komisaris IM2 Teguh Prasetya, pasti akan membayar up front fee sesuai jadwal. Sampai saat ini, perusahaan di bawah Indosat Grup masih berkomitmen untuk menggelar layanan internet kecepatan tinggi berteknologi Wimax. Untuk zona Jawa Barat itu, IM2 harus membayar up front fee sebesar Rp25,218 miliar dan BHP sebesar Rp18,408 miliar.

“Kami ingin menjadi perusahaan yang patuh dan taat hukum. Semua pembayarannya juga harus melalui prosedur dan tahapannya,” kata dia.

Direktur PT Wireless Telecom Universal (konsorsium perusahaan di bawah Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia/APJII) Teddy Purwadi mengatakan, proses pembayaran up front fee terbagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk single company dan konsosrsium. Kelompok pertama diberi waktu satu minggu setelah izin dikeluarkan, sedangkan konsorsium diberi waku hingga Januari 2010.

Perbedaan tersebut, menurut Teddy, karena konsorsium harus menyelesaikan badan hukum perusahaan yang tentunya membutuhkan waktu. Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) beranggotakan 20 anggota APJII, kini telah memperoleh status badan hukum dengan nama PT Wireless Telecom Universal (WTU). Pekan ini, status baru tersebut disahkan Depkum HAM dan akan dikirimkan kepada Depkominfo.

Read more.....

05 November 2009 Menkominfo Tifatul Sembiring

Syarat TKDN untuk Semua Proyek Telekmunikasi

Oleh Rizagana

Jakarta, Investor Daily – Pemerintah (Depkominfo) mengharapkan, pemegang lisensi BWA mematuhi aturan kandungan lokal (TKDN) dalam membangun jaringannya. Namun, vendor lokal diharapkan terus meningkatkan kualitas produknya secara komoditif, sehingga tidak sekadar memenuhi syarat TKDN, tapi juga layak secara bisnis.

Demikian ditegaskan Menkominfo Tifatul Sembiring usai membuka pameran Indocomtech 2009 di Jakarta Convention Centre, Rabu (4/11). Sementara itu, PT Indosat Mega Media (IM2) siap menggelar jaringan BWA dengan perangkat Wimax lokal.

Tifatul mengatakan, Depkominfo akan menerapkan aturan TKDN di industri telekomunikasi secara menyeluruh. Aturan kandungan lokal itu tidak hanya berlaku pada jaringan broadband wireless access (BWA) dan jaringan GSM generasi ketiga (3G), tetapi pada proyek lain, seperti Universal Service Obligation (USO), Desa Pintar dan Desa Berdering, dan Palapa Ring.

“Sekarang, (penerapan TKDN) ini masih dalam tahap transisi. Kami akan terus menyosialisasikan ini ke semua lembaga pemerintah,” ujar Tifatul.

Dalam Peraturan Menkominfo No 7/2009 tentang Penataan Frekuensi Radio untuk Keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pasal 17 ayat 1 disebutkan, perangkat telekomunikasi yang digunakan pada frekuensi radio 2,3 GHz dan 3,3 GHz wajib memenuhi kandungan lokal (TKDN) minimal 30% untuk subscriber station (SS) dan 40% untuk base station (BS).

Menurut Direktur Standardisasi Ditjen Postel Depkominfo Azhar Hasyim, aturan TKDN juga diberlakukan pada lisensi 3G. Hanya saja, pada BWA, TKDN berlaku pada perangkat, sedangkan TKDN pada 3G diterapkan pada belanja modal (capex). “Ketentuan itu wajib dipatuhi dan kalau dilanggar ada penaltinya,” kata Azhar saat menengok pabrik perakitan perangkat TRG Wimax milik PT Teknologi Riset Group (TRG).

Saat ini, lanjut Azhar, pemerintah sedang memverifikasi TKDN pada 3G dan telah menunjuk PT Surveryor Indonesia sebagai konsultan. “Sebelum akhir tahun ini, kami akan umumkan operator mana saja dari lima operator pemegang lisensi 3G yang telah memenuhi syarat TKDN itu. Hanya saja. Tahun ini belum ada denda atau finalti, karena penalti baru diterapkan mulai tahun depan,” kata Azhar.

IM2 Siap Gelar Wimax
Sementara itu, Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto menyatakan siap membayar up front fee untuk lisensi BWA pada 6 November 2009 ini. Pihaknya juga siap menggelar jaringan BWA dengan teknologi Wimax pada tahun depan.

“Pada prinsipnya kami comply dengan regulasi pemerintah, termasuk mengenai syarat TKDN. Kami juga tengah menjajaki untuk memakai perangkat Wimax lokal buatan TRG atau Hariff,” kata Indah kepadan Investor Daily, Selasa (3/11).

IM2 adalah salah satu pemenang tender lisensi BWA di zona Jawa Barat (di luar Bekasi, Bogor, dan Depok). Up front fee yang harus dibayar IM2 sebesar Rp25,218 miliar dan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi sebeasar Rp18,408 miliar per tahun. “Kami akan ambil hak kami itu dan lunasi semua kewajiban kami,” kata Indar.

Setelah itu, lanjut Indar, IM2 akan menggelar jaringan Wimax sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah mulai 2010 hingga 2015. Saat ini, IM2 tengah memasuki fase request for information dari vendor, yang semuanya lokal, baik dari PT Hariff Daya Tunggal Engineering maupun PT Teknologi Riset Global (TRG).

“Kemudian, kami akan uji coba sebelum digelar secara komersial. Sedangkan mengenai dana yang disiapkan, kami belum bisa tetapkan, karena menunggu dari induk perusahaan, Indosat,” kata dia.

Indar tidak mempermasalahkan mengenai teknologi Wimax yang diterapkan di Indonesia, yakni standar 16d (fixed atau nomadik), bukan 16e (mobile). Hanya saja, teknologi yang kini berkembang di dunia adalah 16e. Selain itu, konsumen juga menginginkan perangkat penerima yang kecil.

“Di Malaysia, ada operator, namanya Pocket One, yang telah menggelar jaringan Wimax pada frekuensi 2,3 GHz dengan standar 16e. Tapi, Pocket One memasarkannya pada home user (nomadik). Ini dalam rangka menyiasati kebutuhan dana investasi yang amat besar kalau full mobile. Dia harus pasang base station di banyak titik, dan itu butuh dana investasi,” kata Indar.

Oleh karena itu, lanjut Indar, tidak masalah dengan standar 16d yang ditetapkan pemerintah, baik dalam pemasaran maupun instalasinya. Pemerintah pasti tidak menutup mata untuk berhenti pada standar 16d, melainkan membuka peluang untuk beralih ke 16e.

Indar mengingatkan, dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta jiwa, pengguna internet baru 25 juta, dan jumla pelanggan internet hanya 2,5 juta. “Potensi pasar internet Indonesia masih amat besar,” kata dia. (c135)

Read more.....

03 November 2009 BRTI Akan Selidiki Pembayaran BHP BTEL dan Telkom

Jakarta, Koran Jakarta – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan menyelidiki pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang dilakukan oleh dua operator Fixed Wireless Access (FWA), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Bakrie Telecom Tbk (Btel), untuk periode hingga Juni 2009.

Berdasarkan catatan, hingga Juni lalu, Btel dengan jumlah sekitar tiga ribu BTS membayar BHP sekitar 230 miliar rupiah, sedangkan Telkom Flexi dengan sekitar 5.296 ribu BTS membayar 56,5 miliar rupiah.

Banyak kalangan menganggap ada keanehan dengan besaran pembayaran oleh Telkom. Hal ini karena pola pembayaran BHP masih berbasis izin stasiun radio (ISR), yang salah satu pertimbangannya adalah jumlah BTS.

Direktorat Frekuensi Dirjen Postel beranggapan Telkom membayar BHP lebih kecil karena penitikberatan pembangunan BTS Telkom terjadi di luar Jawa Barat dan Jabotabek (JBJB), sedangkan Btel lebih banyak membangun di JBJB.

“Kami sudah membentuk tim pencari fakta guna mencari data tentang hal ini,” ungkapan anggota BRTI Heru Sutadi, Senin (2/11).

Heru menegaskan, hingga saat ini, belum ada sikap dari regulator tentang kepastian apakah Btel lebih melakukan pembayaran atau Flexi yang kurang dalam membayar.

“Pihak Telkom rencananya akan mengajukan dasar hukum kenapa kurang bayar,” kata dia.

Dalam pola pembayaran berbasis ISR, bisa saja terjadi besaran pembayaran akibat perbedaan jumlah BTS, konsentrasi wilayah pengembangan BTS, dan pengaruh power.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menegaskan dalam menghitung BHP, perusahaannya mengacu pada Good Corporate Governance (GCG).

Sementara itu, Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah mengatakan pihaknya siap memfasilitasi regulator mencari data pembayaran BHP. ■ dni/E-2

Read more.....

20 Oktober 2009 ‘Menkominfo jangan rombak tatanan industri’

BRTI: Indonesia harus bangun ICTnomic

Oleh Fita Indah Maulani & Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Jakarta (19/10/2009): Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru diharapkan tidak mengubah atau merombak penataan industri teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) atau telematika yang sudah dibangun pendahulunya.

Heru Nugroho, Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mengingatkan kalau tatanan industri yang sudah ditetapkan Menkominfo lama dirombak, hal itu berarti pengembangan industri TIK nasional akan dimulai dari nol lagi.

“Sekarang kan sedang bertahap melakukan perbaikan di industri telematika (TIK), biar dilanjutkan saja. Menteri juga harus mendorong adanya roadmap yang dibuat menjadi idealisme untuk visi jangka panjang industri,” ujarnya kapada Bisnis kemarin.

Dia menilai proses penataan industri saat ini belum sampai menghasilkan sebuah masterplan berkekuatan hukum sebagai visi jangka panjang industri telematika. “Selama ini yang dihasilkan masih rencana jangka pendek.”

Hingga proses uji kepatutan calon menteri kemarin, Ketua Umum Parta Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring disebut-sebut sebagai calon kuat orang nomor satu di departemen yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp7,7 triliun sepanjang 2008 tersebut.

Setyanto P. Sentosa, Komisaris PT Indosat, mengingatkan menteri adalah jabatan politis. “Jadi jika pun akhirnya Pak Tifatul Sembiring yang menjadi Menkominfo, masyarakat [telematika] harus menerima apa adanya dengan kelebihan dan kekurangannya,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Setyanto, yang juga menjabat Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, hal terpenting dari jabatan Menkominfo adalah pejabat yang terpilih tersebut mempunyai integritas.

Dian Siswarini, Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Indonesia (ATSI), mengatakan Menkominfo perlu memahami industri yang padat modal dengan teknologi yang berkembang sangat pesat itu.

Basic ICTnomic
Heru Sutadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), menambahkan Menkominfo mengemban misi agar telematika atau TIK menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang strategis.

“Telematika diharapkan sebagai sektor strategis karena ekonomi dan masyarakat berubah dari pertanian ke industri, dan kini ke ekonomi berbasis telematika yang disebut sebagai ICTnomic,” ujarnya.

Dia menjelaskan tantangan di industri telematika masih berat. Misalnya target 50% dari jumlah penduduk Indonesia harus terkoneksi dengan Interent pada 2015 dan seluruh desa sudah mendapat layanan broadband.

Menkominfo juga memastikan industri aplikasi dan konten perlu lebih dikembangankan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi era e-commerce, e-governmen, serta e-education.

Rusmanto, Ketua Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), tidak memasalahkan jika dia berasal dari unsur partai politik.

“Yang penting kebijakannya memihak kepentingan dalam negeri, keamanan di bidang telematika, kemandirian, dan penghematan.”
(fita.indah@bisnis.co.id/roni.yunianto@bisnis.co.id)

Read more.....

15 Oktober 2009 Depkominfo dorong merger operator

BRTI masih eksis sampai 2011

Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Jakarta (14/10/2009): Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan mendorong industri untuk melakukan merger atau konsolidasi demi menciptakan keseimbangan di pasar menyusul perkiraan terjadinya kejenuhan kurang dari 5 tahun ke dapan.

Menkominfo Mohammad Nuh mengatakan konsolidasi akan segera terjadi setelah industri telekomunikasi memasuki fase kejenuhan atau saturasi kurang dari 5 tahun ke depan.

“Ketika pasar memasuki fase saturasi, konsolidasi menjadi tuntutan bisnis dan akan terjadi secara alamiah dengan mempertimbangkan bisnis operator sendiri,” ujarnya di sela-sela peresmian Lab Uji Telekomunikasi Ericsson di Jakarta, kemarin.

Menurut Nuh, konsolidasi secara alamiah tersebut merupakan salah satu pendekatan yang diharapkan pemerintah di bandingkan dengan penggunaan pendekatan regulasi. Namun demikian, kedua pendekatan tetap akan coba difasilitasi pemerintah.

“Jika natural, operator perlu kami fasilitasi untuk merger, sedangkan pendekatan regulasi yang menjadi dilema adalah kami [pemerintah] dianggap melakukan intervensi,” tegasnya.

Nuh memperkirakan konsolidasi membuat sebagian dari 11 operator telekomunikasi di Indonesia bergabung sehingga menjadi tinggal separuhnya.

“Kami menginginkan yang terjadi adalah bergabungnya operator-operator kecil atau merger bukan akuisisi atau pengambilalihan operator kecil oleh operator yang lebih besar agar terjadi keseimbangan di pasar,” jelasnya.

Konsolidasi, lanjut Nuh, hanya akan dilakukan oleh perusahaan yang ‘sepaham’ dan menjadi satu-satunya pilihan yang diambil operator jika ingin bertahan dan masuk dalam kompetisi yang tinggi.

Restrukturisasi BRTI
Dalam perkembangan lainnya, pemerintah belum berniat melakukan restrukturisasi Badan Regulasi Telekomunikasi sebelum restrukturisasi di Depkominfo rampung.

Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo mengatakan restrukturisasi baru dilakukan setelah induk atau restrukturisasi di Depkominfo selesai. “Nantinya BRTI yang baru akan mengikuti struktur yang baru,” tuturnya.

Menurut Gatot, restrukturisasi baik di Depkominfo maupun BRTI eksekusinya akan dilakukan pada 2011.

“Prosesnya masih panjang. Paradigmanya akan berbeda dan ini akan semakin baik karena terjadi perubahan paradigma dari yang saat ini lebih condong ke Pos dan Telekomunikasi [dibandingkan Penyiaran] menjadi seimbang,” jelas Gatot. (roni.yunianto@bisnis.co.id)

Read more.....

14 Oktober 2009 BRTI belum sikapi Flash

Telkomsel siap merestitusi kerugian pelanggan

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (13/10/2009): Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) belum mengambil sikap seputar pemangkasan bandwidth layanan Telkomsel Flash yang diduga merugikan konsumen meski kebijakan tersebut sudah berlaku sejak 1 September.

“Kami masih mengkaji persolan tersebut dan baru diputuskan melalui rapat pleno mengingat keputusan BRTI bersifat kolegial. Pleno sendiri belum dijadwalkan dalam waktu dekat karena masih menunggu ketua BRTI yang belum kembali dari tugasnya di Laos,” ujar anggota BRTI Heru Sutadi, kemarin.

Regulator sendiri sudah menerima klarifikasi dari Telkomsel sejak Jumat pekan lalu mengenai kebijakan pemotongan kuota fair usage dan bandwidth.

Heru mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Telkomsel membicarakan masalah ini, tetapi keputusan mengenai masalah ini dari kacamata BRTI baru akan diumumkan setelah repat pleno.

“Kami jalankan sesuai dengan prosedur. Saat ini kami masih menganalisa. Pleno sendiri belum dijadwalkan dalam watku dekat, masih menunggu ketua BRTI kembali dari tugasnya di Laos,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Dia menjelaskan prosedur BRTI mulai dari memperoleh pengaduan atau temuan, klarifikasi, analisis, baru dibahas dalam pleno untuk mengambil keputusan.

BRTI menjelaskan dalam pertemuannya dengan Telkomsel, operator tersebut melakukan empat point klarifikasi. Pertama, secara volume, tidak ada pengurangan byte dalam paket layanan data yang diberikan, sehingga konsumen tetap membayar sama sesuai denga paket yang diambilnya.

Kedua, secara kecepatan bit rate akan terjadi penurunan jika penggunaan data oleh konsumen sudah mencapai titik treshold fair use. Telkomsel menjelaskan penurunan ini dilakukan untuk mengelola network dari trafik yang overload.

Ketiga, Telkomsel telah mengembalikan paket sesuai dengan kontrak lama sampai masa kontrak habis bagi pelanggan yang mengambil paket dengan modem. Khusus kontrak baru berlaku aturan baru. Keempat, Telkomsel berjanji akan merestitusi kerugian konsumen jika ada.

Lambatnya langkah BRTI disesalkan Indonesia Telecommunication User Group (Idtug) mengingat kerugian konsumen terus terakumulasi.

“Seharusnya regulator langsung bertindak meski belum ada laporan dari masyarakat, karena memang fungsi BRTI adalah untuk mengawasi dan mengayomi pengguna telekomunikasi,” tegas Sekjen Idtug Muhammad Jumadi.

Idtug menilai Telkomsel telah melanggar UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.36 tentang Telekomunikasi dan telah dilaporkan secara resmi ke Kepolisian.

Kembalikan kuota
PT Telkomsel akhirnya mengembalikan kuota bandwidth layanan Internet bergerak Flash sesuai kontrak meski hanya berlaku 1 bulan.

Arief Pradetya, Manager Mobile Broadband Telkomsel, mengungkapkan pelanggan yang berlangganan paket Flash tanpa modem (tanpa kontrak) dikembalikan kuotanya menjadi 2 GB sejak 1 Oktober-31 Oktober.

“Ini lebih kepada penghargaan kepada pelanggan karena memang kemarin [pemangkasan kuota bandwidth] dilihat sangat mendadak. Namun, pada 1 November kami akan kembalikan lagi kebijakan kuota 500 MB untuk Basic, 1 GB untuk Advance, dan yang Pro tetap 2 GB,” ujarnya. (ARIF PITOYO) (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

13 Oktober 2009 Nuh Pamitan dari Depkominfo

Jakarta, Investor Daily (12/10/2009) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh tinggal sepekan lagi berkantor di Depkominfo. Ia pun berpamitan pada mitra kerjanya, di antaranya Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Indonesia (Asperindo), dan sebagainya.

Sekitar 2,5 tahun menjabat Menkominfo, Nuh telah merampungkan beberapa tugas besar di lingkungan pos, telekomunikasi, penyiaran dan bahkan tugas sebagai “Departemen Penerangan”. Dalam bidang penyiaran, ia telah merampungkan uji coba televisi (TV) digital dan menyiapkan komersialiasai TV berbasis Internet Protocol (IPTV).

Sedangkan di lingkungan telekomunikasi, era Nuh juga telah merampungkan tender pembanganan telepon perdesaan dalam kerangka Universal Service Obligation (USO), tender internet berkecepatan tinggi (Broadband Wireless Access/BWA), membuka belenggu monopoli saluran langsung jarak jauh (SLJJ), dan tender saluran langsung internasional (SLI).

Pada era Nuh pula, peningkatan jumlah pelanggan telepon seluler bertumbuh drastis, yang salah satunya akibat penurunan tarif telepon seluler (interkoneksi). Pada 2005, pelanggan ponsel nasional sekitar 50 juta, dan meningkat menjadi 62,5 juta pada 2006, 100 juta pada 2007, 120 juta pada 2008, dan sekarang sekitar 150 juta. Pada era 2005-2009 pula Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan.

“Dari situ saya punya keyakinan apa yang sudah kita kerjakan sudah benar sesuai prinsip, sehingga masyarakat mendapatkan akses ketersediaan, keterjangkauan, serta layanan berkualitas,” kata Nuh dalam sambutan di acara Breakfast Meeting dan Syawalan di Gedung Sapta Pesona di Jakarta, Jumat (9/10).

Hanya saja, Nuh belum bisa merampungkan beberapa persoalan besar sektor telekomunikasi, media dan penyiaran berkaitan dengan isu konvergensi telekomunikasi. Berbagai pihak telah lama menginginkan agar pemerintah, wakil rakyat, dan stakeholders untuk bersama-sama merampungkan UU mengenai konvergensi telekomunikasi itu.

Persolan lain yang masih menyangkut adalah kasus perobohan menara bersama di Badung, Bali dan ancaman perobohan menara telekomunikasi di berbagai daerah. Hal itu justru terjadi setelah Menkominfo bersama tiga pejabat menteri dan badan lain mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Menara Bersama.

Mewakili ATSI, Merza Fachys mengatakan, asosiasinya memiliki kesan khusus selama bersama Muhammad Nuh. “Kalau pengaduan kami tidak diterima, kepada siapa lagi kami akan mengadukannya,” kata dia.

Kepada siapapun yang kelak menggantikan Nuh, Merza berharap perlunya pemantauan kembali tarif seluler yang sudah murah ini dengan segala dampaknya. Setidaknya Depkominfo bisa memberikan mediasi terbaik atas segala yang terjadi akibat tarif murah. (rz/cep)

Read more.....

04 Oktober 2009 Regulator ngotot tambah 1 operator SLI

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (02/10/2009): Pemerintah dan regulator tetap berncana memberikan lisensi baru sambungan langsung internasional (SLI) kepada satu operator sebelum akhir 2009, atau hanya dalam rentang 2 tahun sejak penggelaran tender sejenis pada 2007.

Heru Sutadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengatakan studi mengenai rencana pemberian satu lisensi SLI saat ini sedang dimatangkan karena regulator melihat masih diperlukan pemain baru lagi di bisnis SLI.

“Kami melihat hasil beauty contest pada 2007 lalu yang dimenangkan oleh PT Bakrie Telecom masih belum optimal. Kami masih butuh internasional jaringan ke luar negeri, terutama untuk jalur lain di luar Batam – Singapura,” ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan saat ini Bakrie Telecom baru membangun sentra gerbang internasional untuk jalur Batam-Singapura, padahal sudah banyak pihak yang membangun di jalur tersebut.

Pemerintah membutuhkan sentra gerbang internasional melalui jalur lain, adapun rencana Bakrie Telecom membangun jalur Kupang-Darwin di prediksi masih memerlukan waktu cukup lama.

Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan regulator, biaya pembangunan sentra gerbang internasional (SGI) tidak sulit dan tidak memerlukan biaya besar sehingga banyak operator bisa menyediakannya.

Heru menjelaskan pihaknya meminta calon peminat saat ini minimal yang sudah mengikuti hasil tender 2007.

Menurut seorang pejabat di Ditjen Postel, penggelaran kembali tender SLI karena pemerintah mengharapkan operator tertentu memenangi seleksi tersebut, meski tetap harus melalui proses yang terbuka dan transparan, terutama apabila dilihat dari kemampuan jaringan dan jumlah pelanggannya.

PT Exelcomindo Pratama (XL) sebagai salah satu peminat lisensi SLI selain PT Natrindo Telepon Seluler (Axis) menyatakan siap membangun sentra gerbang internasional di luar jalur Batam-Singapura.

“Kami siap membangun di jalur lain seperti Surabaya-Hong Kong atau Kupang-Darwin,” ujar Dirut PT Excelcomindo Pratama Hasnul Suhaimai.

Dia menjelaskan apabila pihaknya memenangi lisensi ini, layanan SLI akan dipergunakan untuk pelanggannya sendiri. (ARIF PITOYO)

Read more.....

03 Oktober 2009 ‘Telkomsel agar kembalikan bandwidth’

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (01/10/2009): Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak PT Telkomsel mengembalikan layanan mobile broadband Flash sesuai perjanjian awal dengan para pelanggannya.

“Solusinya sebenarnya sangat mudah. Pengembalian bisa dilakukan dengan menambahkan kuota yang terpangkas di bulan selanjutnya atau memberikan insentif lain, seperti yang dilakukan operator lain jika layanannya bermasalah,” ujar anggota BRTI Heru Sutadi kepada Bisnis kemarin.

Regulator akan melihat terlebih dahulu langkah Telkomsel dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno yang juga Ketua Asosiasi Telekomikasi Seluler Indonesia (ATSI), tambah Heru, dalam berbagai kesempatan menginginkan industri menyelesaikan sendiri dulu setiap ada masalah dengan pelanggan.

BRTI berencana memanggil Telkomsel dan lembaga yang mewakili konsumen untuk menyelesaikan masalah pemangkasan kuota bandwidth layanan Internet Telkomsel Flash.

Heru berharap Telkomsel bisa menyelesaikan masalah ini dengan para pelanggan terlebih dahulu sebelum dilakukan klarifikasi pekan depan.

“Kami belum memperoleh laporan resmi dari para konsumen maupun lembaga yang mewakilinya, namun tetap akan ada tindak lanjut dari permasalahan ini,” ujarnya.

Telkomsel menurunkan kuota bandwidth untuk layanan Internet Telkomsel Flash miliknya mulai 1 September lalu. Namun, pemberitahuan baru dilakukan dua pekan kemudian .

Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan Telkomsel dengan senang hati akan memenuhi dan menjelaskan hak dan kewajiban operator dan konsumen dalam layanan mobile broadband Flash kepada regulator dan masyarakat agar semuanya jelas dan dapat di pakai untuk referensi industri.

“banyak aspek layanan broadband yang belum dimengerti masyarakat. Telkomsel berprinsip Indonesia harus didorong ke arah penggunaan layanan broadband yang produktif dan sustainabel untuk perkembangan ekonomi kreatif,” tuturnya. (ARIF PITOYO)

Read more.....

Distributor di luar operator ilegal

Indosat jual 2.000 unit Gemini dalam sepekan

Oleh Fita Indah Maulani & Muhammad Sufyan
Bisnis Indonesia

Jakarta (01/10/2009) – Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memperingatkan semua produk BlackBerry Gemini yang dijual di luar operator telekomunikasi yang bekerja sama dengan Research in Motion (RIM) adalah ilegal.

Heru Sutadi, anggota BRTI, mengatakan berbeda dengan tipe sebelumnya, untuk tipe terbaru ini tidak ada satu pun distributor di luar operator telekomunikasi yang memperoleh sertifikasi dari Ditjen Postel.

“Regulator masih membekukan izin impor BlackBerry Gemini mereka karena para distributor tersebut belum menyediakan layanan purna jual resmi hingga saat ini, sementara layanan purnajual yang didirikan RIM hanya bagi pembeli bundling operator,” ujarnya, kemarin.

Dia menjelaskan minat konsumen terhadap tipe terbaru ini diprediksi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tipe sebelumnya karena harganya yang relatif lebih murah.

Regulator tidak ingin kembali kecolongan dengan memberikan izin impor bagi distributor yang belum memiliki layanan purnajual resmi dan sesuai standar. Cap Dirjen Postel yang sudah diberikan untuk tipe terdahulu terbukti merugikan konsumen.

Para pemilik BlackBerry dari distributor di luar operator telekomunikasi tidak dapat menikmati layanan purnajual yang dibangun oleh RIM, karena vendor asal Kanada ini hanya memberikannya bagi pemilik yang membeli bundling dari operator.

Permintaan BlackBerry Curve 8520, atau yang lebih dikenal dengan BlackBerry Gemini terbukti cukup besar. Indosat yang menawarkan pre order dengan harga spesial Rp3,4 juta per unit mencatat jumlah pesanan sebanyak 2.000 unit hanya dalam sepekan.

“Kami menawarkan pre order melalui situs yang berlaku hingga 24 Oktober mendatang dengan harga spesial. Jumlah BlackBerry Gemini yang diimpor pada tahap awal ini mencapai 20.000 unit,” ujar Guntur S. Siboro, Chief of Marketing PT Indosat Tbk.

Hasnul Suhaimi, Dirut PT Excelcomindo Pratama Tbk, mengatakan pihaknya untuk tahap pertama akan mendatangkan sebanyak 20.000 unit BlackBerry Gemini yang diperkirakan datang paling lambat awal bulan ini.

Dominasi Nokia
Sementara itu, dari Bandung, dominasi Nokia pada pasar telepon seluler di Indonesia dinilai masih kuat, meskipun booming BlackBerry berpotensi mengancam posisi tersebut.

Chief Brand Consultant MarkPlus Alexander Mulya, mengungkapkan berdasarkan riset internal yang dilakukannya, pangsa pasar Nokia di dalam negeri sedikitnya mencapai 30% dari seluruh merek ponsel beredar.

Secara keseluruhan, dari total satu miliar ponsel yang beredar di seluruh dunia, 30% di antaranya pengguna Nokia. Adapun pengguan BlackBerry disebut-sebutnya hanya mencapai total 20 juta unit.

“Jika muncul anggapan [BlackBerry] menjadi juara, itu karena image-nya lebih prestisius. Namun kenyataannya, penggunanya masih terbatas di kota besar. Di daerah, Nokia jauh lebih populer,” katanya seusai MarkPlus Dinner Seminar: Nokia vs BlackBerry di Bandung, Selasa malam.

Riset lembaga pemasaran itu juga menunjukkan bahwa pengguna ponsel cerdas asal Kanada itu terbatas di Jabodetabek dengan kontribusi 60%, Jatim 15%, Jateng 10%, Jabar 8%, dan Medan 7%.

Akan tetapi, sambung Alexander, jika ditanyakan lebih lanjut, masyarakat kota besar secara keseluruhan sebenarnya lebih memilih ponsel asal Finlandia sebagai merek pertama dan disusul BlackBerry dan Sony Ericsson.

“Khusus di Bandung, BlackBerry malah kalah pamor oleh Sony Ericsson sebagai merek favorit nomor dua.”

Namun, katanya, merek mapan tak boleh jemawa, sebab BlackBerry dengan berbagai fitur inovatifnya memiliki potensi sangat besar dalam mengubah konstelasi pasar.

Alexander menjelaskan bahwa teknologi kompresi data serta akses lebih cepat membuat teknologi push email, browsing, serta pesan instan menjadi lebih mudah diterima pelanggan dibandingkan dengan ponsel merek lainnya.
(fita.indah@bisnis.co.id/muhammad.sufyan@bisnis.co.id)

Read more.....

30 September 2009 Depkominfo: Operator Jangan Hanya Jorjoran Pasang Spanduk

Jakarta, Investor Daily (29/09/2009) – Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) memberikan catatan terhadap kinerja layanan telekomunikasi selama Lebaran 2009. Catatan itu berupa masih kurangnya informasi mengenai tarif, jaringan, dan layanan di posko menjadi highlight kepada para penyelenggara telekomunikasi. Operator hanya jorjoran memasang spanduk dan umbul-umbul.

Demikian pernyataan Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto dalam siaran pers-nya, Minggu (27/9). Meski demikian, Depkominfo memberikan apresiasi terhadap kualitas layanan operator telekomunikasi yang berlangsung cukup baik.

Peningkatan trafik terjadi di beberapa daerah tujuan mudik rata-rata 30% dibandingkan Lebaran tahun lalu, dan naik hingga 100% dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kondisi ini dipacu intensifnya pengawasan dan monitoring Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) terhadap standar kualitas layanan bahkan pada hari-hari normal di luar suasana Lebaran.

Depkominfo juga memuji cepatnya proses pemulihan terhadap buruknya kualitas layanan beberapa operator di wilayah-wilayah tertentu di luar Jabodetabek. Sehingga, tidak terjadi kepanikan dan Depkominfo tidak perlu melayangkan surat peringatan.

Imbauan Depkominfo kepada pengguna telepon seluler dan fixed wireless access (FWA) untuk tidak memborong pengiriman SMS menjelang Lebaran cukup dipatuhi. “Puncak pengiriman SMS pada umumnya terjadi mulai 19 September 2009 siang hari hingga 24 jam hari berikutnya,” kata Gatot.

Namun, Depkominfo juga menyoroti beberapa hal yang harus diperbaiki operator, seperti kurangnya informasi tarif yang berlaku selama lebaran, informasi jangkauan layanan telekomunikasi di titik-titik mudik masih minim, dan tingkat kemampuan petugas posko jalur mudik dalam melayani pelanggan. Penyelenggara telekomunikasi masih sebatas jorjoran memasang umbul-umbul dan spanduk promosi secara meriah di beberapa jalur mudik dengan info yang sama dengan seragam saja.

“Yang dibutuhkan adalah info spesifik dari layanan tersebut, berikut tingkat keterjangkauannya di masing-masing daerah,” kata Gatot.

Lalu, kata dia, successfull call ratio (SCR) di daerah-daerah yang menjadi destinasi padat mudik sering tidak berjalan memuaskan, sehingga panggilan suara harus dilakukan berulang-ulang, terutama di saat puncak Lebaran. “Depkominfo dan BRTI sudah mengingatkan bahwa yang menjadi persoalan adalah adanya perpindahan peningkatan penggunaan layanan telekomunikasi dari semula yang terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya ke beberapa daerah yang menjadi sentra-sentra mudik,” kata dia.

Beberapa hari sebelum Lebaran, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menyebutkan bahwa operator telah menyiapkan tambahan kapasitas sperti site/BTS, switching jalur transmisi, pengalihan kapasitas dari titik nonmudik hingga 90%. (c135)

Read more.....

28 September 2009 Selama Liburan Lebaran 2009

BRTI: Akses Data Marak, Tapi Lambat

Oleh Encep Saepudin

Jakarta, Investor Daily – Regulator telekomunikasi menilai kualitas layanan operator GSM dan CDMA selama Lebaran membaik. SMS masih menjadi primadona untuk menyampaikan ucapan ‘Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriah’. Layanan data mulai marak, tapi dibayangi perlambatan akses.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, BRTI memberikan apresiasi kepada operator yang telah berupaya memberikan layanan terbaik bagi konsumen. Meski demikian, pihaknya tidak menutup adanya kekurangan yang masih perlu diperbaiki operator di masa datang, terutama lambatnya akses data.

“Apresiasi kami atas kerja keras operator karena telah memberikan yang terbaik, meski di sana sini masih ada kekurangannya,” kata Heru di Jakarta, Jumat (25/9).

Kekurangan terutama terjadi pada perlambatan akses layanan data. Padahal, layanan komunikasi data (internet) selama Lebaran meningkat paling tidak rata-rata sebesar 10%. Peningkatan layanan komunikasi data ini seiring dengan makin maraknya penggunaan data card dan ponsel pintar (smartphone), termasuk BlackBerry, iPhone, dan smartphone merek lain.

Pelanggan juga bisa menyampaikan ucapan hari raya Idul Fitri melalui layanan komunikasi data, seperti pesan instan (IM) Yahoo Messanger (YM), BlackBerry Mesanger (BBM), atau jejaring sosial semacam Facebook atau Twitter. “Kecenderungan penggunaan layanan internet ini akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang,” kata Heru.

BRTI juga mengamati kecenderungan konsumen yang masih menyukai fitur SMS untuk mengucapkan salam pada teman maupun kerabat. Trafiknya mengalami peningkatan rata-rata 40-100%.

Direktur Jaringan PT Excelcomindo Pratama Tbk (EP) Dian Siswarini mengatakan, selaku operator telekomunikasi akan berusaha meningkatkan kualitas layanan pada pelanggannya. Untuk lonjakan trafik percakapan dan SMS sudah biasa. Tapi, lonjakan layanan data tidak biasa karena lonjakannya cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan pengguna layanan data sangat meningkat dan mereka mengubah pola mengirim pesan dari SMS ke GPRS based messages seperti BBM, YM, MMS, email, dan sebagainya,” kata dia.

Trafik Indosat
Sementara itu, trafik data Indosat mengalami lonjakan tertinggi di bandingkan Lebaran 2008, yakni sebesar 119%. Dibandingkan hari biasa pada 2009, trafik data pada H-2 Lebaran mengalami lonjakan tertinggi hingga sebesar 18.02 terabit/day atau naik sebesar 9,63%.

“Hal ini tidak lepas dari upaya peningkatan layanan dan kualitas jaringan komunikasi data yang terus dilakukan manajemn seiring dengan tren peningkatan penggunaan komunikasi data oleh pelanggan dan masyarakat,” kata Group Head Corporate Communications Indosat Adita Irawati.

Trafik SMS dan percakapan Indosat juga meningkat 21,1% dan 20,3% dibanding Lebaran 2008. Walaupun terjadi lonjakan trafik telekomunikasi, baik percakapan, SMS, dan data selama musim mudik Lebaran 2009, Indosat tetap mengklaim bisa melayani masyarakat secara prima. “Kami memantau lonjakan trafik melalui Command Center di Jakarta, yang menjadi kunci keberhasilan jaringan kami dalam melayani pelanggan,” kata Adita.

Sedangkan PT Bakrie Telecom Tbk, kata Wakil Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk Danny Buldansyah, menyaksikan peningkatan pengguna Esia Go Go. Menghadapi musim Lebaran 2009, Bakrie Telecom mempersiapkan 1,7 juta nomor Esia Go Go. Alokasinya disesuaikan dengan daerah tujuan mudik. “Ternyata Esia Go Go benar-benar dimanfaatkan oleh pelanggan Esia,” kata dia.

Esia, ujar Danny, berhasil menjaga tingkat kualitas jaringannya menghadapi musim Lebaran 2009. Rata-rata trafik percakapan meningkat 40% dan SMS naik rata-rata 20%. Bahkan pada saat puncak hari H, trafik percakapan telepon dan suara di jaringan Esia melonjak hampir 100%. Sedangkan sehari sebelum dan sesudah hari lebaran trafik SMS mengalami pertumbuhan hampir 50% dari rata-rata trafik SMS sebelumnya.

Read more.....

24 September 2009 Pemangkasan bandwidth diprotes

2%-3% Pelanggan Telkomsel Flash menyalahgunakan kuota

Oleh Roni Yunianto & Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta (18/09/2009): Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak PT Telkomsel untuk menyelesaikan persoalan pemangkasan bandwidth Flash kepada pelanggannya.

“Seharusnya pelanggan diberi paket kepada kuota sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditawarkan Telkomsel ke konsumen,” ujar anggota BRTI Heru Sutasi kemarin.

Bandwidth adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan aliran data Internet.

Menurut dia, konsumen dilindungi oleh UU Telekomunikasi dan UU Perlindungan Komsumen apabila operator ternyata tidak memberikan paket dan layanan sesuai dengan perjanjian awal sampai dengan masa kontrak habis atau apabila promosi sampai programnya selesai.

BRTI akan melihat terlebih dahulu penyelesaian yang dailakukan Telkomsel atas masalah pemangkasan bandwidth kepada pelanggannya. Apabila hal tersebut tidak bisa diselesaikan, regulator akan meminta Telkomsel mengklarifikasi masalah tersebut.

Kamilov Sagala, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Inforasi (LPPMI), mengatakan nilai satu pelanggan sangat mahal bagi operator apa pun.

“Kalau kuota bandwidth sudah ada kesepakatan dengan pelanggan itu tetap harus dipegang. Sebaliknya, jika pelanggan tidak mengerti atau tidak paham tentang bandwidh yang dipotong tetapi dilakukan juga, hal ini sudah tidak benar lagi,” tegasnya.

Telkomsel per 1 September 2009 memberlakukan kebijakan baru penurunan kuota bandwidth Telkomsel Flash.

Kebijakan baru ini membuat kuota Paket Basic turun menjadi 500 MB dengan kecepatan maksimum 256 kbps, Paket Advance turun menjadi 1 GB dengan kecepatan maksimum 512 kbps, serta Paket Pro tetap 2 GB dengan kecepatan maksimum 3,6 Mbps. Sebelumnya, kuota yang diberikan untuk ketiga paket tersebut sama-sama 3 GB.

Sekjen Indonesia Telecommunication User Group (Idtug) Muhammad Jumadi mengungkapkan dampak pemangkasan bandwidth tersebut baru dirasakan pelanggan saat ini, karena sebagian besar di antaranya tidak mengetahui adanya pengurangan kuota tersebut.

“Telkomsel harus memberikan kompensasi ganti rugi kepada pelanggan, mungkin berupa penambahan kuota atau peningkatan kecepatan,” katanya.

Organisasi nirlaba tersebut juga sudah menyiapkan legal action bagi pengguna telekomunikasi yang merasa dirugikan atas pemangkasan bandwidht tersebut.

Gimmick marketing
Menanggapi hal tersebut, Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan pihaknya melakukan pemangkasan dalam konteks gimmick marketing dengan tetap memperhatikan hubungan antara kualitas dan harga secara keseluruhan.

PT Telkomsel mengklaim berhasil mengendalikan penyalahgunaan pemakaian kuota layanan Internet nirkabel TelkomseFlash.

Agus Setia Budi, Deputy VP Channel Management PT Telkomsel, mengatakan pengguna yang pemakaiannya tidak wajar berkisar 2%-3% dari total pengguan.

“Meskipun hanya sedikit tetapi berimbas kepada pelayanan ke 98% pelanggan lainnya karena [pipa] jalan ke luar negeri dipenuhi oleh mereka yang [2%-3%] ini,” ujar Agus.

(roni.yunianto@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Read more.....

16 September 2009 Akses Internet via PJI diprediksi turun

Operator diminta tak upgrade jaringan

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta: Akses Internet melalui jaringan penyelenggara jasa Internet (PJI) diperkirakan mengalami penurunan tajam selama liburan Lebaran.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Roy Rahajasa Yamin mengatakan kepadatan penggunaan jaringan Internet pada saat mudik dan Lebaran terjadi di operator telekomunikasi.

“Perusahaan penyelenggara jasa Internet biasanya malah mengalami penurunan trafik karena banyak perusahaan libur dan orang mudik,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Dia menjelaskan pengguna Internet pada saat ini beralih ke ponsel pintar, khusus untuk chatting dan mengases situs jejaring sosial. Pemakaian e-mail (surat elektronik) mengalami penurunan dibandingkan dengan hari biasa.

APJII hanya memastikan para penyelenggara jasa Internet tetap menyediakan layanan 24 jam kepada pelanggan baik melalui telepon maupun e-mail.

Menurut catatat Bisnis, di Indonesia terdapat lebih dari 200 penyelenggara jasa Internet (PJI) dan sekitar 100 PJI bermain pada segmen perusahaan.

Upgrade jaringan
Sementara itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memminta operator telekomunikasi tidak melakukan peningkatan kapasitas jaringan selama masa mudik Lebaran karena dikhawatirkan membuat sistem down.

Heru Sutadi, anggota BRTI, mengatakan peningkatan kapasitas jaringan dan sentral seharusnya sudah dilakukan jauh hari sebelum dimulainya masa mudik, kecuali sudah ada optimasi.

“Operator sebaiknya juga tidak mengizinkan adanya perubahan pada software yang berisiko membuat sistem down, seperti pada jaringan atau server terkait langsung dengan layanan telekomunikasi,” ujarnya kemarin.

Hasil pemantauan regulator sementara di empat jalur, yaitu Jakarta-Cianjur-Garut, Jakarta-Cikapek-Cirebon, Jakarta-Merak, dan jalur baru Semarang-Yogyakarta-Solo menunjukkan keberhasilan melakukan panggilan telepon di atas 90%.

Pesan singkat (SMS) juga diterima dalam waktu kurang mencapai 100%. Regulator mengharapkan hasil ini terjadi hingga Lebaran mendatang, selama operator tidak melakukan upgrading jaringan atau sentral.

BRTI mempersilakan masyarakat menggunakan media telekomunikasi untuk bersilaturahmi, tetapi pengiriman SMS sebaiknya dilakukan secara bertahap. (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

15 September 2009 Regulator periksa kesiapan jaringan

Jaringan BlackBerry di sejumlah negara terganggu

Oleh Fita Indah Maulani & Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Jakarta: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bersama operator melakukan inspeksi kesiapan jaringan pada empat rute di Pulau Jawa untuk memastikan kualitas layanan selama arus mudik Lebaran.

Basuki Yusuf Iskandar, Plt Dirjen Postel Departemen Komunikasi dan Informatika, mengatakan kegiatan ini rutin dilakukan pemerintah setiap tahun untuk meminimalkan gangguan trafik yang terjadi pada saat mudik Lebaran.

“Hal ini agar operator juga bertanggung jawab mempersiapkan kemampuan jaringan untuk menghadirkan layanan maksimal kepada masyarakat,” ujarnya dalam acara pelepasan tim inspeksi kemarin.

Heru Sutadi, anggota BRTI, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika dalam pengujian nanti operator tidak bisa memberikan pelayanan jaringan yang memadai dan maksimal kepada penggunanya.

“Sanksi yang diberikan merujuk pada UU No. 36/2008 tentang Telekomunikasi dan PP No.52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Pengujian ini bukannya tidak memercayai operator, tetapi merupakan standar teknis BRTI,” ujarnya.

Dia membantah jika ada pihak yang mengatakan pengecekan oleh BRTI adalah bentuk ketidakpercayaan pemerintah terhadap operator yang sebelumnya telah melakukan drive test melalui tim internal masing-masing.

Tim peninjauan lapangan ini terbagi dalam empat kelompok dengan jalur pemeriksaan berbeda. Kelompok pertama mengambil rute Jakarta-Cianjur-Garut, kelompok kedua dari Jakarta-Cikampek-Cirebon, kelompok ketiga rute Jakarta-Merak, kelompok keempat mengambil rute baru yakit Semarang-Yogyakarta-Solo.

Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, mengatakan regulator akan memberangkatkan secara resmi sejumlah mobil operasional yang dilengkapi alat dan perangkat pengukuran kualitas layanan telekomunikasi.

“Kami sertakan juga unsur dari Indonesia Telecommunication User Group [Idtug] dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia [YLKI],” ujarnya.

Jaringan BB terganggu
Terkait dengan kualitas layanan data, berdasarkan situs www.berryreview.com, layanan BlackBerry (BB) BIS memang tengah bermasalah di sejumlah operator di seluruh dunia. Adapun di situs www.businessinsider.com, jaringan RIM terkena gangguan di sejumlah negara. Gangguan tersebut hanya terdapat pada pelanggan ritel, bukan korporasi.

Sayangnya, pemerintah belum bisa memprediksi berapa besar penggunaan layanan data yang akan terjadi disepanjang masa mudik dan Lebaran. Padahal, tahun ini tawaran operator untuk layanan ini sangat gencar.

“Kami baru mengumpulkan datanya dari operator, saat ini belum ada. Memang dengan adanya facebook, pemakaian data berpotensi melonjak sepanjang masa mudik dan Lebara,” ujarn Gatot.

Dia menambahkan tingginya penggunaan ponsel online yang memiliki fitur langsung akses ke situs ini mengalami lonjakan sepanjang tahun ini. Apalagi saat mudik bisa dipastikan pengguna akan sering melakukan update status di facebook mereka.

(fita.indah@bisnis.co.id/roni.yunianto@bisnis.co.id)

Read more.....