27 Desember 2009 Operator diminta jaga jaringan pada akhir tahun

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (23/12/2009): Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta operator telekomunikasi untuk menjaga jaringannya agar tidak ada gangguan seperti beberapa tahun yang lalu.

Anggota BRTI Heru Sutadi mengungkapkan operator tetap dituntut memberikan layanan terbaik bagi konsumen yang merayakan Natal dan tahun baru.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru 2010, walaupun secara statistik tingkat penggunaan layanan percakapan dan pengiriman SMS meningkat, tetapi tidak sebesar menjelang dan sesudah Idulfitri, regulator mengharapkan kepada para operator telekomunikasi menjaga kualitas pelayanan,” ujarnya kemarin.

“Pengalaman beberapa tahun terakhir menghadapi lonjakan trafik pada masa Lebaran, Natal dan tahun baru, membuat kami siap untuk menjaga kualitas jaringan dan layanan lebih baik lagi, baik untuk komunikasi suara, SMS maupun data,” ujar Adita Irawati, Group Head Corporate Communication Indosat.

Indosat tahun ini membarikan perhatian lebih untuk trafik komunikasi data dengan meningkatkan kapasitas hampir 4 kali lipat dibandingkan masa liburan Natal dan tahun baru lalu, atau sekitar 40 Tbyte per hari.

Dita menjelaskan trafik komunikasi data pada masa Natal dan tahun baru tahun ini diperkirakan melonjak hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, PT Excelcomindo Pratama juga mengungkapkan trafik suara pada Natal dan tahun baru akan mencapai 20% dari 755 juta panggilan pada hari biasa, SMS 21% dari 320 juta SMS/hari pada hari biasa, dan data/GPRS (general packet radio services) 20% dari 3,8 Terabytes/hari pada hari biasa.

Read more.....

‘BRTI harus dipertahankan’

Restrukturisasi Depkominfo efektif pertengahan 2010

Oleh Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta (23/12/2009): Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dinilai perlu dipertahankan untuk menjaga persaingan yang sehat di industri telekomunikasi sekaligus untuk menjamin kepastian regulasi.

Anggota BRTI Iwan Krisnadi mengungkapkan regulator yang efektif diukur dengan seberapa besar independensinya. “Task Force PBB mengenai ICT mengungkapkan adanya independensi regulator di suatu negara akan melapangkan investasi. Tren di dunia juga tengah menuju pemisahan operasional dan regulator,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Sumber Bisnis yang dekat dengan BRTI menyebutkan keberadaan lembaga tersebut terancam dibubarkan menyusul restrukturisasi Depkominfo berupa penghilangan Ditjen Pos dan Telekomunikasi.

Saat ini keberadaan regulator tersebut dibahas di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perekonomian, dan Depkominfo.

Pentingnya keberadaan BRTI juga karena sudah ada organiasi regulasi telekomunikasi di tingkat regional Asean, seperti Telmin (Telecommunication Ministry) Asean, Telsom (Telecommunication Senior Officer Meeting), dan ATRC (Asean Telecommunication Regulatory Council). Iwan melanjutkan sejumlah regulator telekomunikasi di dunia sudah ada kecenderungan menuju regulator independen penuh seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Indonesia.

Namun untuk di Indonesia, tambahnya, BRTI sebaiknya tetap menginduk ke Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) karena agar ada kesatuan jalur, tidak seperti di Thailand, di mana regulatornya sejajar dengan menteri yang malah menghasilkan kebijakan tidak sinergis.

“Berakhirnya era monopoli menuju leberalisasi perlu didukung oleh regulator yang kuat dengan kewenangan yang diperluas, meski masih di bawah Menkominfo. Pascarestrukturisasi Depkominfo, Ketua BRTI sebaiknya dijabat sekjen, mengingat fungsi telekomunikasi sudah menyebar di beberapa ditjen.”

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P. Santosa mengaku kurang sependapat apabila BRTI dibubarkan.

“Sebaiknya BRTI tetap dipertahankan sampai pengganti UU No. 36/1999 mengenai Telekomunikasi ditetapkan,” ujarnya.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengatakan BRTI sebaiknya setingkat menteri dan disahkan melalui UU seperti KPI.

Restrukturisasi Depkominfo
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) menyetujui proposal restrukturisasi Departemen Komunikasi dan Informatika. Setelah itu, akan segera diterbitkan peraturan presiden (perpres) mengenai struktur baru Depkominfo.

“Dalam perpres tidak akan disebut mengenai BRTI. Keberadaan dan posisi BRTI baru dibicarakan di tingkat Depkominfo melalui permenkominfo. Yang jelas, lembaga tersebut tidak akan dihilangkan,” ujar Kapala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto.

Gatot memperkirakan struktur baru Depkominfo, termasuk di dalamnya BRTI akan berjalan efektif mulai pertengahan 2010.

Sarwoto Atmosutarno, Dirut PT Telkomsel, berpendapat dengan adanya konvergensi telekomunikasi dan informasi, media dan Internet maka masalah yang prioritas dibenahi adalah tumpang tindihnya kepengurusan regulator. (FITA INDAH MAULANI/RONI YUNIANTO) (arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Read more.....

12 Desember 2009 Operator keberatan turunkan tarif

Oleh Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta (11/12/2209): Operator telekomunikasi keberatan menurunkan tarif sesuai dengan permintaan pemerintah mengingat besaran tarif di Indonesia sudah termasuk yang terendah di dunia.

Chief Marketing Officer PT Indosat Tbk Guntur S. Siboro mengatakan saat ini ARPM (average revenue per minute) di Indonesia sudah sekitar Rp0,1-Rp0,2 sudah termasuk yang terendah di dunia.

“Mau turun berapa lagi? Sebaiknya pemerintah menjelaskan dan mengarahkan ARPM seharusnya diturunkan sampai berapa,” ujranya kepada Bisnis, kemarin.

Besaran rata-rata pendapatan operator per menit pada tahun ini adalah sekitar Rp0,1 – Rp0,2, turun sampai 1.000% dari Rp1 pada 2007.

Presdir PT XL Axiata Hasnul Suhaimi mendukung imbauan pemerintah untuk menurunkan tarif meski dari sisi on-net sudah murah. “Namun, dari sisi off-net masih mahal sehingga regulator seharusnya menurunkan tarif interkoneksi.

Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan tarif telekomunikasi dan Internet yang ditawarkan para penyelenggara telekomunikasi dirasa masih bisa ditekan dan operator pun diharapkan bisa menawarkan layanan yang lebih miring kepada masyarakat.

Harapan tersebut, lanjutnya, bukan tanpa dasar, di antaranya dengan melihat ketersediaan infrastruktur yang makin meluas ke daerah-daerah dan banyaknya pemain di industri telekomunikasi sehingga membuat komptetisi semakin ketat.

Pada 2008, regulator dan pemerintah menurunkan tarif interkoneksi yang berimbas pada penurunan tarif ritel 30%-70% dari tarif sebelumnya, bergantung pada produk, jenis layanan, dan jenis teknologi yang digunakan.

Di sektor layanan pesan singkat, penurunan tarifnya bisa mencapai lebih dari 50% dari tarif sebelum pemberlakuan tarif interkoneksi berbasis biaya yang baru.

Turun 10%
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia mengungkpakan apabila dilihat saat ini, terminasi FWA (fixed wireless access) atau telepon tetap nirkabel masih tinggi, sehingga dengan pertumbuhan FWA yang signifikan 3 tahun terakhir kemungkinan bisa turun.

“Besaran penurunannya bergantung pada perhitungan regulator dalam RFR [regulatory financial report], tetapi mungkin sekitar 10%.”

Heru mengungkapkan klaim operataor bahwa tarif di Indonesia saat ini sudah termasuk yang termurah di dunia bisa dikritisi metodenya. (FITA INDAH MAULAN)

Read more.....

Operator Menilai Kualitas Lebih Penting

Menkominfo Minta Tarif Telepon Turun Lagi

Oleh Encep Saepudin

Jakarta (10/12/2009) – Menkominfo Tifatul Sembiring minta operator telekomunikasi menurunkan tarif telepon dan internet. Namun, operator menilai, tarif sekarang sudah teramat rendah, sehingga lebih baik fokus pada kualitas.

Saat berbicara di Workshop Nasional: Konvergensi Jaringan dan Layanan Telekomunikasi, di Jakarta, Rabu (9/12), Tifatul yang sudah hampir dua bulan menjabat Menkominfo itu mengatakan, “Operator diharapkan makin turunkan tarifnya.”

Harapan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu didasarkan pada makin meluasnya ketersediaan infrastruktur yang kedaerah-daerah. Selain itu, pemain makin banyak, persaingan makin ketat, dan teknologi makin canggih.

Pernyataan Tifatul itu kontan saja mendapat tanggapan dari direktur perusahaan telekomunikasi yang hadir pada acara itu. Seperti berbalas pantun, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengatkaan, “Mau turun berapa lagi?”

Tentu saja, yang dimaksud Rinaldi itu adalah mengenai tarif telepon. Hasil survei Deutsch Bank (2008), pada 2005, tarif telepon seluler di Indonesia termasuk termahal di Asia setelah Tiongkok, dengan tarif US$0,15 per menit (Rp1.500). pada 2008, tarif telepon di Indonesia menjadi US$0,015 per menit (Rp150) atau termurah di Asia. Bahkan, operator XL mengklaim, tarifnya sekarang Rp80 per menit, dan Flexi Rp49 per menit.

“Ini bukan saya yang bilang, lho. Ini hasil survei sebuah lembaga yang diumumkan tahun lalu. Terus, harus turun berapa lagi?” kata Rinaldi.

Menurut Rinaldi, tarif yang ditawarkan operator telekomunikasi saat ini sudah sangat rendah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tugas operator sekarang adalah bagaimana menghadirkan layanan telekomunikasi berkualitas.

Rinaldi mengakui, tren teknologi makin maju membuat harga makin turun. Tapi, tren tersebut tidak sepenuhnya berlaku bagi semua industri. Pada 1997, harga ponsel Nokia sampai Rp17 juta atau hampir setara dengan harga sebuah mobil (Toyota) Kijang, yang saat itu Rp25 juta. Sekarang, harga keduanya berbeda sangat jauh, yaitu harga ponsel cuma Rp 1 juta, dan harga modil Kijang mencapai Rp200 juta.

Sedangkan Sekjen Depkominfo yang juga Plt Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, memang tarif seluler di Indonesia paling murah di Asia. “Perang tarif sesama operator pun sudah reda karena operator sekarang memasuki era menghadirkan layanan telekomunikasi berkualitas,” kata Basuki.

Sementara itu, Chief Commercial Officer PT Hutchison CP Telkom Indonesia (HCPTI) Suresh Reddy mengatakan, tarif yang diberlakukan oleh 3 masih belum menyentuh batas minimal. Program promosi tarif murah yang ditawarkan belum mengundang marah pelanggan. “Karena itu, masih dimungkinkan bagi kami untuk menurunkan tarif,” kata dia.

Konsolidasi Sesama Operator
Berbicara tentang konsolidasi sesama operator, Tifatul mengatakan, pemerintah tidak akan capur tangan atas rencana bisnis mereka. Tentunya masing-masing operator memiliki pertimbangan sendiri untuk melakukan akuisisi atau merger.

“Natural saja. Nggak ada paksaan. Seperti orang mau kawin atau cerai, nggak ada yang paksa, bukan?” ujar Tifatul.

Menyangkut rumor rencana akuisisi Telkom terhadap Bakrie Telecom, Rinaldi mengatakan, Telkom pada posisi pasif. Kalau pembicaraan bukan hanya pada satu operator, tapi juga dengan operator lain. Singkatnya, sesama operator pun sebenarnya terjadi saling kontak.

Sedangkan Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam keterangan resminya mengutip hasil analisa kredit Standard & Poor’s, berdasarkan konsolidasi bisnis empat tahun belakangan, aktivitas akuisisi dan merger mulai tampak di pasar yang tengah berkembang, seperti India dan Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kekurangan likuiditas dan perhitungan skala ekonomi.

Read more.....

‘Menara bersama belum pacu industri lokal’

Oleh Muhammad Sufyan
Bisnis Indonesia

Bandung (10/12/2009): Peraturan menara bersama di sejumlah daerah dinilai belum memengaruhi kapasitas produksi industri infrastruktur seluler dalam negeri.

Bambang Suprapto, Direktur Marketing PT Telehouse Engineering, mengungkapkan munculnya perda menara bersama di sejumlah kota/kabupaten memang sempat menurunkan permintaan pada awal implementasi aturan.

Bahkan, pihaknya sempat mengalami penurunan permintaan hingga 30% dari operator. Akan tetapi, seiring dengan temuan aneka problem di lapangan, permintaan kembali datang dengan sendirinya.

“Bagaimanapun, setiap BTS [base transceiver station] itu ada kekhasannya masing-masing. Ada konfigurasi teknis tertentu yang harus diakomodasi disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga tidak bisa dipukul rata,” katanya Senin.

PT Telehouse Engineering merupakan perusahaan swasta produsen perangkat telekomuniaksi asal Bandung, yang berdiri sejak 2003, dengan spesialisasi bidang manufaktur menara telekomunikasi.

Setiap bulannya, pabrikan tersebut bisa memproduksi hingga 30 menara telekomunikasi (baik statis maupun bergerak) atau 360 unit setiap tahunnya. Hingga kini, mereka telah menjual sedikitnya 568 mobile BTS di Indonesia.

Bambang mengungkapkan pihaknya tetap memperoleh pesanan karena kadangkala realisasi menara bersama tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, masih ada penolakan warga atau transmisi sinyal tidak merata.

Dalam kondisi tertentu, kadangkala juga terjadi situasi tidak terduga seperti bencana alam yang merusak infrastruktur ataupun terjadi kecelakaan kerja, karenanya, operator masih tetap memesan.

“Jadi, belum tentu dengan adanya menara bersama, maka semua problem selesai. Tetap ada yang tidak bisa diprediksi, sehingga operator masih memesan menara kepada kami, khususnya menara bergerak.”

Khairul Ummah, Peneliti Spesialis Bisnis Telecommunication, Management System dan IT Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, menilai implementasi menara bersama belum sepenuhnya efektif.

Colocation antara operator seluler yang sedang bersaing dan tidak satu perusahaan masih sangat timpang dengan operator yang satu induk perusahaan, misalnya TelkomFlexi dan Telkomsel yang telah memiliki 3.750 titik.

Padahal, kalau mengacu negara lain, misalnya Malaysia, empat operator yang tengah bersaing keran (TM Cellular, Maxis Mobile, Celcom, dan DiGi) sudah menggabungkan menaranya sejak 2001.

Read more.....

‘Konvergensi total baru terjadi 2012’

Pemerintah dorong konvergensi jaringan

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (10/12/2009): Konvergensi menyeluruh antara jaringan tetap dan bergerak yang bisa memberikan layanan kepada pelanggan telekomunikasi di mana saja diprediksi akan berjalan pada 2012, setelah regulasinya selesai tahun depan.

Ermady Dahlan, Direktur Network Solution Telkom, mengatakan konvergensi saat ini sudah terjadi, tetapi masih sangat terbatas.

Dalam konsep konvergensi menyeluruh, seseorang bisa menikmati konten dari semua perangkat yang dimilikinya mulai dari rumah, dalam perjalanan ke kantor, hingga sembari bekerja di kantor tanpa terputus.

“Seluruh hal tersebut diprediksi bisa berjalan mulai 2012 dengan beberapa syarat seperti adanya regulasi jelas, dilakukannya pemakaian bersama jaringan, serta tumbuhnya konten khususnya lokal untuk menghasilkan harga layanan yang terjangkau,” ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan ada banyak model konvergensi, bisa berbasis volume, waktu, bug, atau bisa juga penggabungan di antaranya. Regulasi sendiri tidak perlu mengatur semuanya, cukup yang mendasar dan sisanya bisa melalui B-to-B atau bussiness to bussiness (mekanisme bisnis).

Regulasi yang dibuat seharusnya bisa memberikan manfaat yang besar bagi industri, pelanggan, dan pelaku usaha lokal konten. Semuanya itu harus melalui pemakaian bersama infrastruktur baik backbone maupun akses lainnya.

“Nantinya antara fixed dan mobile bisa saling berbagi. Sekarang dari Rp67 triliun pendapatan Telkom, sebanyak Rp37 triliun masuk ke pemerintah dalam bentuk pajak, biaya hak penyelenggaraan, deviden, dan lain sebagainya.”

Telkom sendiri mulai melakukan triple play (teleponi, video, dan teks) konvergensi pada semester I tahun depan melalui layanan IPTV di lima kota besar di Indonesia. Layanan ini bisa dimulai dari apartemen atau perumahaan tertentu.

Standar teknologi
Basuki Yusuf Iskandar, Plt (pelaksana tugas) Dirjen Postel Departemen Komunikasi dan Informatika, mengatakan pola konvegensi harus disiapkan bersama-sama di antara para operator telekomunikasi untuk mengakomodasi model bisnis telekomunikasi masa depan.

“Standar teknologi saat ini sedang menuju ke arah sistem yang mendukung konvergen, tidak hanya jenis ragam layanan yang bisa disalurkan melalui satu jaeringan akses broadband, tetapi juga bagaimana model, pola, dan skenario yang merupakan konvergen antarberbagai operator,” katanya.

Basuki mengakui kemajuan dan perkembangan teknologi tidak dapat ditolak dan memang harus diadopsi. Pemerintah akan mengatur regulasi terkait dengan konvergensi pada tahun depan. Konvergensi tidak hanya dilakukan pada tingkat layanan, tetapi juga jaringan.

Pemakaian sumber daya bersama tidak dapat dihindari karena biaya investasi menuju konvergen cukup besar mulai dari meningkatkan kemampuan jaringan, kontrol, dan aplikasi layanan.

Adanya konvergensi diharapkan dapat memberi peluang lebih lebar bagi konten-konten lokaluntuk berkembang. Industri konten memang memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi, tetapi industri ini juga lebih cepat booming.

Menkominfo Tifatul Sembiring meminta pembangunan dibidang telematika ke depan melalui penguatan infrastruktur, layanan, kandungan inforamasi dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara. (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

09 Desember 2009 ‘RBT selamatkan industri rekaman’

Bundling musik tekan pembajakan lagu

Oleh Muhammad Sufyan
Bisnis Indonesia

Bandung (08/12/2009): Bisnis nada sambung pribadi (ring back tone/RBT) dianggap telah menyelamatkan industri rekaman, sehingga mendorong terciptanya kerja sama lebih intensif dengan operaor seluler.

Yusak, Ketua Asosiasi Rekaman Indonesia (Asiri), memprediksikan 20% dari total pelanggan seluler di Indonesia sebanyak 170 juta nomor, telah menggunakan RBT di ponselnya.

Dari jumlah tersebut, katanya, yang terus aktif berlangganan setiap bulannya mencapai sekitar 2 juta nomor per operator, dengan konsumen terbesar berasal dari generasi muda.

“Pada periode 2002 sampai 2009, aktivasinya tumbuh terus setiap tahun. Khususnya pada 2007 dan 2008, Ini penghasilan tambahan bagi label, sekaligus yang menyelamatkan di tengah maraknya pembajakan,” katanya kemarin.

Dia menilai skema pembagian keuntungan (revenue sharing) antara perusahaan rekaman dan operator seluler relatif adil, transparan, dan saling menguntungkan dengan skema standar 50:50.

Menurut dia, selain manfaat material, layanan nada sambung juga bermanfaat dalam jangka panjang yaitu menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat Indonesia agar kembali membeli lagu secara legal.

“Apalagi, tarifnya pun makin kompetitif dengan benefit makin tinggi. Dengan Rp1.000 per hari, bisa unduh 30 lagu, misalnya. Kami coba ciptakan pasar beli lagu legal yang besar, karenanya masyarakat dimudahkan,” katanya.

Download lagu
Erik Meijer, Wakil Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk, melihat hampir 90% pembelian lagu di dalam negeri melalui jalur pembajakan. “Hanya 10% yang orisinal.”

Di sisi lain, sambungnya kontribusi pendapatan dari divisi value added service (VAS/layanan nilai tambah), yang menaungi layanan musik dalam beberapa tahun ini berkisar 4%-5%, sering dengan tren penggunaan konten di ponsel.

Oleh karena itu, Esia sebagai merek dalam Bakrie Telecom, bertekad ikut membesarkan bisnis musik legal dengan merilis layanan unduh lagu penuh bertarif terjangkau serta merilis tiga seri bundling musik.

Dengan menggandeng vendor utamanya, Huawei, paket ponsel tersebut bernama Hape Esia Idolaku, Hape Esia Musicbox serta Hape Esia Musicbox 2.0. Esia juga menawarkan layanan tarif langganan Rp1.000 per hari untuk unduh 30 lagu.

Operator ini menggandeng pula empat label rekaman ternama di dalam negeri yakni Sony Music Entertainment Indonesia, serta Warner Music Indonesia.

“Selain menggarap pasar, kami juga ingin beri pemahaman, buat apa beli bajakan kalau harganya sudah murah dan tidak perlu repot ke toko kaset untuk mendapatkan lagu favoritsnya. Cukup download di Hape Esia Musik, ada jutaan lagu di dalamnya.”

Erik melanjutkan dengan tarif tersebut, pihaknya tidak mengenakan biaya akses data saat mengunduh lagu. Hal ini berlainan dengan operator lain yang dianggapnya sudah mengenakan tarif Rp1000 untuk biaya akses datanya.

“Pikiran kami serupa dengan Asiri. Yakni ingin membudayakan masyarakat membeli atau unduh musik resmi, bukan beli bajakan. Masalah keuntungan, kami kesampingkan terlebih dulu,” ungkapnya. (muhammad.sufyan@bisnis.co.id)

Read more.....

27 November 2009 Bisnis Seluler | Telkomsel Revitaliasai Simpati

Beradu Program Akhir Tahun

Koran Jakarta – Setelah meraup berkah pada periode Ramadan dan Idul Fitri, operator kembali bertarung pada Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru. Sejumlah program promo pun digulirkan.

Tahun 2009 akan berakhir sebentar lagi. Bagi eksekutif operator, menjelang tutup tahun masih tersedia kesempatan mengejar target yang ingin dicapai selama 2009.

Kesempatan itu adalah memanfaatkan momentum datangnya Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru. Guna mengonversi mementum tersebut menjadi kontribusi bagi pendapatan, maka dibuatlah program-program pemasaran yang memikat pelanggan. Biasanya, tiga momentum tersebut bisa berkontribusi sekitar 15 persen bagi total pendapatan perseroan selama setahun.

Lihat saja aksi Telkomsel merevitalisasi kartu prabayar Simpati dengan nama Simpati M@X awal pekan ini. Kartu tersebut dibanderol seharga 10 ribu rupiah yang terdiri dari pulsa utama lima ribu rupiah yang dapat digunakan untuk komunikasi suara, SMS, dan data ke semua operator. Serta bonus pulsa lima ribu rupiah untuk komunikasi ke lebih dari 80 juta pelanggan Telkomsel.

Aksi Telkomsel menghadirkan produk baru juga diikuti Bakrie Telecom dengan menawarkan ponsel musik. Pemilik merek dagang Esia ini menawarkan Esia Musicbox dan Esia Idolaku. Keduanya dibanderol dengan harga sekitar 500 ribu rupiah.

Berbeda dengan dua pemain di atas, Indosat dan Axis lebih mengedepankan program pemasaran ketimbang bermain dengan produk baru. Indosat menawarkan program yang mirip dengan milik XL yakni Mentari Obral Obrol yang memungkinkan pelanggan menelepon berkali-kali dengan biaya seribu rupiah.

Bahkan untuk di kota-kota tertentu, Indosat seperti setia mengikuti langkah XL dengan ikut memberikan bonus 50 SMS. Sementara Axis lebih inovatif ketimbang Indosat dengan memberikan Bonus Mutlak pulsa seribu rupiah setiap hari ke semua operator. Bahkan Axis berani menjanjikan bonus pulsa hingga satu juta rupiah bagi aktivasi kartu baru.

GM Pemasaran Telkomsel Nirwan Lesmana mengungkapkan langkah merevitalisasi Simpati sebenarnya merupkan program tahunan dari perseroan. Saat ini Simpati telah digunakan oleh 55 juta pelanggan.

“Produk Simpati Pede kami luncurkan dalam periode yang sama tahun lalu. Jadi ini bukan untuk mengejar target pelanggan karena itu sudah dicapai pertengahan tahun ini,” ujar dia.

VP Product Marketing Telkomsel, Mark Chambers, menambahkan hingga sembilan bulan pertama 2009, produk-produk yang dimiliki Telkomsel mampu menunjukkan pertumbuhan pendapatan sebesar 18 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Meningkatkan nilai itu bisa dengan program retensi atau mendiversifikasi produk. Inilah yang kami lakukan. Lihat saja dari banderol harga kartu perdana yang di atas kompetitor serta bonus yang diberikan. Itu jelas sekali kami lebih mengutamakan nilai ketimbang main tarif,” tegas dia.

Nirwan mengungkapkan perang tarif yang dibungkus dalam permainan pemasaran selama dua tahun terakhir telah menjadikan masyarakat menjadi lebih dewasa dan matang mencari produk telekomunikasi.

“Ibaratnya masyarakat ikut dalam ‘Kejar Paket A’ sehingga makin melek dengan produk operator. Akhirnya mereka letih dengan permainan pemasaran yang meminta banyak syarat sehingga kembali mencari operator menawarkan nilai lebih pada produknya,” kata dia.

Namun, Nirwan pun tidak menampik jika dari hasil revitalisasi ini ada pelanggan baru yang didapat. Biasanya akan tambahan pelanggan baru sejuta setiap bulannya.

Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengakui peluncuran produk barunya untuk mengejar target 2009. setiap bulan Esia selalu mengeluarkan produk baru. Dua ponsel tersebut merupakan bagian dari aksi Bakrie Telecom mengejar 10,5 juta pelanggan di akhir tahun ini.

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menyebutkan momentum akhir tahun bisa dimanfaatkan untuk menaikkan pendapatan, jika progam yang ditawarkan sesuai dengan kondisi pasar.

“Tergantung program yang diluncurkan dan pasar yang dibidik. Kalau sesuai dengan kondisi pasar menjelang libur panjang akhir tahun bisa saja sukses,” kata dia.

Retensi Pelanggan
Kabar yang beredar di sentra-sentra penjualan ponsel dan vaucer pulsa mengatakan posisi XL di pasar saat ini telah berada di nomor dua dari sisi pelanggan. Indosat dikabarkan telah tersalip oleh XL. Pada kuartal ketiga lalu Indosat memiliki 28,7 juta pelanggan sedangkan XL 26,6 juta pelanggan.

Namun Chief Marketing Officer Indosat Guntur S. Siboro justru menyebutkan momentum akhir tahun tidak efektif untuk meningkatkan pendapatan karena kondisi industri sudah berbeda dengan dua tahun lalu.

“Momentum paling besar itu adalah Idul Fitri. Sekarang Lebaran itu adanya di kuartal ketiga. Karena itu, kami lebih konsentrasi menaikkan nilai produk walau resikonya pelanggan semakin mengerut,” jelas dia.

Guntur pun mengakui kartu perdana yang dimiliki Indosat tidak menarik minat pasar karena dibanderol dengan harga lima ribu rupiah. Sementara pesaing seperti XL membanderol dua ribu rupiah dan Telkomsel 10 ribu rupiah.

“Secara psikologis harga memang kalah. Tetapi kami ingin menyasar segmen yang tidak digarap XL atau Telkomsel,” kata dia.

Secara terpisah, praktisi telematika Ventura Elisawati mengatakan sebenarnya perang program yang ditawarkan oleh operator satu tahun belakangan ini sudah tidak lagi mengenal momentum seperti beberapa tahun lalu.

“Saat ini, kondisi pertumbuhan industri sudah memasuki tahapan mature, rasanya fokus program akuisisi mulai bergesar ke retensi pelanggan.” ■ dni/E-2

Read more.....

26 November 2009 Konsolidasi jaringan teken investasi

Pemanfaatan infrastruktur bersama bisa mengarah ke frequency sharing

Oleh Fita Indah Maulani & Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta: Penggunaan infrastruktur bersama atau konsolidasi jaringan akan menjadi tren pada tahun depan untuk menekan investasi perangkat telekomunikasi dan memperluas jaringan layanan.

Chief Marketing Officer PT Indosat Tbk Guntur S. Siboro mengatakan pemanfaatan infrastruktur bersama itu menguntungkan operator kecil.

“Namun, di sisi lain, operator besar juga mendapatkan pemasukan dari sewa menara, radio, base transceiver station [BTS],” ujarnya kemarin.

Dia mengaku pihaknya sudah melakukan pembicaraan mengani penggunaan infrastruktur bersama dengan PT Natrindo Telepon Seluler (Axis) sebelum anak usaha Maxis Communication itu membuka pembicaraan dengan PT XL Axiata. Sebagaimana diketahui, Axis akhirnya menjalin kerja sama pemanfaatan jaringan bersama XL.

Pola pemanfaatan infrastruktur bersama, selain dilakukan oleh XL dan Axis, sebelumnya juga sudah dilakukan oleh PT Bakrie Telecom Tbk (Esia) dan PT Telkom Tbk sebagai buntuk migrasi layanan Flexi dari pita 1.900 MHz ke 800 MHz.

Esia menggunakan infrastruktur Telkom di luar wilayah Jakarta, Bogor, dan Banten, adapun Telkkom memanfaatkan jaringan milik Esia di Jakarta, Bogor, dan Banten.

Guntur melanjutkan operator besar pasti hanya menyewakan infrastrukturnya di luar Jawa, atau di daerah rural yang kurang padat trafiknya.

“Paling tidak sekitar 20% kapasitas suatu operator bisa disewakan ke operator lain. Indosat sendiri memiliki kapasitas tidak terpakai yang bervariasi di sejumlah daerah, bahkan ada yang sampai 90% kosong,” tuturnya.

Adapun Smart Telecom juga menyewa infrastruktur serat optik ke PT Moratelindo untuk mengalirkan broadband kepada pelanggannya di seluruh Indonesia.

Dirut Moratelindo Galumbang Menak mengungkapkan infrastruktur kabel optik yang sudah dibangun Smart di seluruh Indonesia telah diserahkan kepada Moratelinod untuk dikelola, dan penyedia jaringan tersebut akan membangun kekurangnnya.

Pascamasuknya Mobile-8 ke Smart, seluruh infrastruktur Fren juga diserahkan ke Moratelindo. Moratelindo juga mendapat tugas membangun kekosongan infrastruktur dari layanan Fren di seluruh Indonesia.

Dirut Mobile-8 Telecom Merza Fachys mengatakan selain menggunakan infrastrukur sendiri, untuk jaringan penghubung pihaknya juga menggunakan banyak mitra, seperti Telkom, Indosat, Icon+, Moratelindo, dan Infokom. Pemilihannya berdasarkan availability di tempat yang dibutuhkan.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta operator agar berhati-hati dalam memanfaatkan jaringan secara bersama, karena yang boleh disewakan hanya kapasitas, bukan frekuensi.

“Kalau frekuensi, itu kaitannya dengan pembayaran biaya hak penggunaan [BHP] frekuensi, di mana itu jadi kewajiban operator yang diberi izin. Jadi arahnya sebaiknya ke kapasitas,” tuturnya.

Namun, di segmen broadband wireless access (BWA), lanjut Heru, bahkan sudah ada aturan agar operator lain untuk memanfaatkan frekuensi itu secara bersama.

Kepala Pusat Informasi Depkominfo Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan frekuensi jelas tidak bisa dimanfaatkan bersama, yang bisa dilakukan adalah kerja sama roaming.

“Frekuensi tidak bisa disewakan, diperjualbelikan, dan atau dipindahtangankan kepada perusahaan lain. Salah satunya terkait dengan perhitungan BHP,” tegasnya.

Bukan frekuensi
Menanggapi hal itu, Guntur mengungkapkan operator memeng hanya menyewakan radio yang memuat kapasita, bukan sharing frekuensi, karena jelas tidak boleh.

Axis dan XL bulan ini menandatangani kesepakatan roaming nasional pertama di Indonesia. Kesepakatan ini akan berlaku mulai kuartal I/2010, sementara ekspansi jaringan nasional Axis baik untuk layanan suara maupun data tetap dilakukan secara paralel.

Sebelumnya, kedua perusahaan ini telah bekerja sama di mana Axis menyewa sejumlah menara milik XL. Axis sendiri sesuai dengan aturan lisensi modern berkomitmen akan tetap melakukan pembangunan jaringan secara paralel di wilayah kerja sama jaringan dengan XL, yaitu Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Tentu kami masih membangun jaringan sesuai dengan aturan lisensi modern, hanya secara paralel. Kerja sama nasional roaming ini membantu Axis untuk lebih cepat hadir secara nasional,” ujar Anita Avianty, Head of Corporate Communications PT Natrindo Telepon Seluler (Axis). (fita.indah@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Read more.....

QoE jadi patokan kualitas layanan

Kecepatan akses jadi acuan pengukuran

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indoensia

Jakarta (24/11/2009): Regulator mulai tahun depan akan memberalukan quality of experience (QoE) atau pengelaman pelanggan untuk mengukur kualitas layanan data yang diberikan operator.

Pemberlakukan standar ukuran layanan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas layanan data saat ini.

Heru Sutadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengatakan pihaknya masih sangat prihatin dengan kualitas layanan data yang diterima para pengguna di Indonesia, sementara untuk suara dan pesan singkat sudah memenuhi standar minimal.

“Data wireless sangat unik sehingga pihaknya tidak menerapkan qualitiy of service [QoS], tapi melihatnya berdasarkan kualitas layanan yang diterima setiap konsumen. Mereka harus memperoleh kualitas yang sama dalam menggungakan data,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Dia menjelaskan regulator sangat prihatin dengan kualitas layanan data sepanjang tahun ini, tetapi pihaknya berharap akan terjadi perbaikan khususnya bagi layanan berbasis mobile broadband setelah PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk memperoleh tambahan frekuensi sebesar 5MHz.

Animo masyarkat menggunakan mobile broadband sangat tinggi sehingga operator yang menjual layanan berbasis teknologi ini seharusnya juga memperhatikan ketersediaan frekuensi untuk memberikan layanan berkualitas bagi pengguna.

Pemerintah saat ini menyusun peraturan menteri mengenai jasa Internet yang akan dijadikan landasan dalam penyususnan standar QoE yang didalamnya juga mengatu standar Internet teleponi untuk keperluan publik dan lainnya, termasuk pengukuran perangkat tagihan (tera billing).

Jadi referensi
“Besok QoE akan dijadikan referensi, tidak seperti iklan layanan data up to, sehingga kualitas tidak terjamin. Pengguna dijanjikan kecepatan hingga 1 Mnps (megabit per second), namun tidak pernah memperoleh layanan segitu,” ujarnya.

Dengan diberlakukannya QoE tahun depan, penyedia jasa minimal harus menyampaikan besaran bit rate kepada pengguna, termasuk kecepatan up load dan download. Bit rate nantinya akan dipakai sebagai acuan.

Pelanggan akan menerima bit rate (kecepatan akses) sesuai dengan jumlah dibayarkan dan wilayah penggunaannya dengan informasi yang transparan dari penyedia jasa. Jangan mengiklankan 21 Mbps, tetapi up to dan besaran tersebut sulit dicapai pelanggan.

“Permasalahannya, sekarang dari sisi operator belum semua wilayahnya siap memberikan layanan data sehingga masih menggunakan GPRS. Belum lagi, ada daerah yang sangat padat sehingga frekuensi tidak memenuhi, tetapi sang operator tetap jualan di sana,” ujarnya.

Heru mengibaratkan hal ini seperti sebuah bus yang sudah penuh namun terus dijejali penumpang. Hal ini bisa membuat kendaraan tersebut menjadi miring hingga terbalik.

Sementara itu, standar kualitas layanan suara dan pesan singkat sepanjang 2009 diprediksi telah memenuhi standar minimal, meskipun masi ada catatan yang sebenarnya bukan kesalahan operator sepenuhnya.

“Memang ada penurunan kualitas layanan di daerah seperti Padang, Jakarta, dan Jawa Barat akibat bencana. Belum lagi penebangan menara di Badung yang menyebabkan kualitas layanan turun drastis bahkan hingga blank spot,” ujarnya.

Dia menjelaskan sejauh ini standar minimal yang ada dalam ketentuan di peraturan menteri (PM) No. 10, 11, 12, 13, 14/2008 sudah terpenuhi oleh seluruh operator telekomunikasi.

Selama ini operator menerapkan sistem sharing (berbagi alokasi) kecepatan pada satu BTS (base transceiver station)-misalnya untuk 10 pelanggan, sehingga kapasitas riil akses data tidak sebesar yang tertera pada tawaran produk ke pelanggan. (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

Aplikasi lokal butuh inkubator

Hanya 10% peserta inkubator berhasil

Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Jakarta (23/11/2009): Aplikasi lokal dinilai sudah siap bersaing dalam mutu dan inovasi hanya sayangnya mereka masih mengalami hambatan ke pasar, sehingga dibutuhkan inkobator untuk memperkuat posisi tawar mereka.

Suhono Harso Supangkat, Guru Besar Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung (ITB), berpendapat karya pengembang lokal sudah inovatif, tetapi masih membutuhkan sentuhan untuk dapat bersaing di pasar.

“Ide-idenya sudah inovatif, namun karena dibuat masih berbentuk prototipe, sehingga masih perlu di-tune atau dikustomisasi agar memiliki nilai jual,” ujarnya kepada Bisnis pekan lalu.

Menurut Suhono, pengembang tersebut masih membutuhkan peran inkubator untuk dapat sampai ke pasar yang menggabungkan kekuatan teknologi, pasar, dan konsep.

“Ini pun bukan jaminan, karena biasanya tidak semua yang bekerja sama dengan inkubator mulus ke pasar, umumnya yang berhasil [ke pasar] hanya 10%,” paparnya.

Menurut Suhono, tingkat keberhasilan itu berdasarkan pengalaman yang berlaku umum termasuk di dunia internasional. Namun demikian, hal itu sangat bergantung pada banyak faktor termasuk penerimaan pasar.

Dia mengatakan banyak pengembang mulai menjalin kerja sama denga pusat inkubator. “Inkubator ITB sendiri sudah menangani 20 tenant,” ujarnya.

Guntur S. Siboro, Chief Marketing Officer PT Indosat Tbk, menuturkan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang andal dalam menghasilakn karya aplikas software untuk telekomunikasi nirkabel atau konten digital seluler yang inovatif dan bermutu.

“Sangat inovatif, sayangnya pengembang karya-karya inovatif [sering kali] tidak mengetahui bagaimana meluncurkannya secara komersial ke pasar,” ujarnya baru-baru ini.

Kekuatan inovator lokal tersebut tersermin dari pelaksanaan kontes aplikasi di ajang Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC) 2009.

Buka jaringan aliansi
Menurut Guntur, ajang IWIC 2009 menyediakan wadah sekaligus memberikan apresiasi dan mempromosikannya ke dunia internasional melalui jaringan aliansi seluler terbesar Asia, yaitu Conexus Mobile Alliance.

“Di Alainsi ini kami terlibat dalam pengembangan layanan mobile maupun peningkatan kerja sama jelajah internasional,” ujarnya.

Dalam IWIC 2009, bentuk dukungan Indosat selain member hadiah total ratusan juta rupiah juga diwujudkan dengan penyediaan dana riset Rp500 juta kepada pemenang penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi nirkabel.

Suhono yang juga menjadi anggota dewan juri IWIC 2009 menilai karya inovasi peserta menunjukkan peningkatan mutu yaitu aplikasi memungkinkan sistem dapat bekerja lebih baik dan lebih detail.

IWIC 2009 menjaring 300 karya dimana 21 karya finalis menjadi pemenang dalam dua kategori yaitu kategori aplikasi bergerak nirkabel dan kategori litbang untuk teknologi nirkabel serta empat subkategori yang meliputi business & comerce, social networking, learning & education serta aplikasi berbasis Android.

Pemenang IWIC kali ini di antaranya diraih Sandy Marly Colondam dari Jakarta dengan aplikasi Cell Id Getter, yaitu fitur antarmuka protokol aplikasi yang menambahkan fitur layanan berbasis lokasi ke semua mobile web dengan integrasi yang mudah. Misalnya pengguna dapat mengetahui stasiun bus terdekat tanpa menggunakan peranti global positioning system. (roni.yunianto@bisnis.co.id)

Read more.....

23 November 2009 Omzet konten seluler diprediksi naik 2 kali lipat

Oleh Muhammad Sufyan
Bisnis Indonesia

Bandung (20/11/2009): Potensi pendapatan dari bisnis konten seluler pada 2010 diperkirakan mencapai sedikitnya Rp7 miliar atau naik dua kali lipat dari saat ini.

Ramon Bangun, Direktur Industri Telematika Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian, mengungkapkan peningkatan pendapatan terjadi seiring dengan peningkatan kebutuhan atas fitur seluler yang lebih beragam.

Menurut dia, setelah penetrasi dan teledensitas ponsel meluas dengan layanan dasar berbasis suara dan SMS, kebutuhan selanjutnya akan meningkat ke konten aplikasi.

“Peluang bisnis konten sangat menjanjikan. Kami perkirakan nilai bisnisnya melonjak hingga 100% pada tahun depan menjadi Rp7 miliar,” katanya dalam seminar bertema Industri Konten: Tren dan Perkembangannya di PT Inti Bandung, Rabu lalu.

Selain pasarnya sudah terbentuk, menurutnya, implementasi bisnis konten semakin beragam, mulai dari game, animasi, musik online, kuis, trivia kuis, konten personal, dan seterusnya.

Namun, sambung Ramon, sebagai sebuah industri baru, kreator konten dituntut kreatif agar ciptaannya bisa diserap pasar. Kalau diumpamakan, kreativitas merupakan amunisi dari sebuah senapan yang akan dibidik ke pasar.

“Jadi, sekalipun peluangnya ada dan semua sepakat bahwa masa depan industri telematika ada di bidang konten, game, dan animasi, terapi kata kuncinya tetap kreativitas,” ungkapnya.

Dimitri Mahayana, Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, mengungkapkan pertumbuhan konten seluler di dalam negeri merupakan keniscayaan, jika mengacu pada lanskap industri telematika global.

Berdasarkan data Merill Lynch Global Wireless Matrix, rata-rata pendapatan bulanan (ARPU) operator dari suara cenderung menurun, sementara layanan data yang mencakup konten naik.

ARPU global layanan suara yang sempat memberi kontribusi pendapatan 98% pada 2003 perlahan menurun hingga 91% pada 2005.

Sebaliknya, pasokan pendapatan layanan data mencapai 9% pada 2005, setelah hanya 2% pada 2003.

“Karenanya, tidak perlu heran, jika Korea Telecom Freetel langsung mendapat 42.000 pengguna baru dalam tempo 10 hari setelah meluncurkan konten game The World of Magic,” ungkapnya.

Read more.....

M-commerce temukan momentum

Pengguna T-Cash dan Dompetku naik

Oleh Roni Yunianto & Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (20/11/2009): Layanan mobile commerce terutama dompet bergerak (mobile wallet) akan meraih momentum pada 2010, yang didorong oleh kampanye operator, bank, dan regulasi.

Bambang Supriogo, VP T-Cash Management PT Telkomsel, menuturkan tren tersebut diprediksi meraih momentum pada tahun depan.

“Ini akan semakin marak pada 2010. Bank operator telekomunikasi tengah bersiap mendorongnya ke pasar, sementara regulasinya juga mendukung,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Layanan m-commerce Telkomsel diberikan bendera dagang T-Cash. Bambang mengakui sejak 2007 saat layanan diluncurkan hingga sekarang, operator belum terlalu gencar mempromosikan m-commerce. Operator lebih memilih edukasi dan penyebaran informasi secara internal melalui SMS broadcast atau flyer terutama untuk penawaran menarik seperti diskon item-item tertentu.

Kami menyesuaikan dengan target segmen pelanggan kami, terutama di prabayar dengan nominal isi ulang [top-up] tertentu,” paparnya.

Vita Prastyana, Mobile Commerce Marketing Manager PT Indosat Tbk, mengatakan pihaknya mendorong penggunaan layanan m-commerce Dompetku ke segmen menangah bawah meskipun layanan dapat digunakan seluruh kartu layanan Indosat.

“Pelanggan dapat menggunakan handset mereka untuk bertransaksi dengan aman dengan proses cash in lebih mudah dan lebih luas jaringannya,” paparnya.

Vita mencontohkan Indosat sudah memperluas penambahan saldo Dompetku melalui jaringan ATM Bank Permata yang memiliki link dengan 30 bank lainnya dan melalui SMS ke short code 789.

Dengan izin dan ketentuan baru yang diberlakukan Bank Indonesia, pengguna layanan m-commerce kedua operator itu juga dapat meningkatkan batas alokasi saldo maksimal pada masing-masing layanan sampai Rp5 juta dari sebelumnya Rp1 juta.

Indosat dan Telkomsel saat ini juga masih melengkapi proses administrasi perizinan untuk menyediakan layanan remitansi atau jasa pengiriman uang. Namun, status Telkomsel yang sudah terdaftar di Bank Indonesia memungkinkan operator tersebut menertapkan remitansi secara komersial.

Animo pengguna
Bambang menambahkan saat ini layanan T-Cash Telkomsel sudah digunakan lebih dari 600.000 pengguna meningkat pesat dibandingkan posisi awal tahun yang mencapai 101.000 pengguna.

“Bila program berjalan baik, kami dapat meraih antara 800.000 dan 1 juta pengguna akhir tahun ini,” tuturnya.

Dia mengatakan populasi merchant atau toko-toko pendukung transaksi T-Cash juga diperbanyak. Saat ini untuk mendukung T-Cash, Telkomsel sudah bekerja sama dengan 50 merchant dengan total 4.000 toko yang tersebar di berbagai lokasi di pulau Bali, Jawa dan Sumatra. Merchan ritel T-Cash diantaranya Indomaret.

Indosat sudah bermitra dengan lebih dari 10 merchant dan toko ritel Alfamart yang sudah memiliki lebih dari 3.000 gerai. Kerja sama Indosat-Alfamart saat ini dilakukan bertahap di Jabodetabek.

Sejalan dengan rencana memasuki bisnis jasa pembayaran pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi (remittance), Indosat juga mengembangkan layanan pembayaran person to merchant melalui layanan Dompetku.

Guntur S. Siboro, Chief Marketing Officer Indosat, menjelaskan pengembangan layanan ini tidak mudah karena harus membangun ekosistem, memberikan edukasi kepada masyarakat dan merchant, hingga membiasakan pelanggan.

“Kami selama ini bekerja sama dengan Alfamart dalam layanan Dompetku. Sejauh ini rata-rata transaksi sekitar Rp5 juta per bulan dengan total pelanggan sekitar 2.500 nomor pelanggan Indosat,” ujarnya. (fita.indah@bisnis.co.id/roni.yunianto@bisnis.co.id)

Read more.....

19 November 2009 Iklan via ponsel masih mencari bentuk

Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Jakarta: Operator telekomunikasi besar belum menemukan model bisnis yang cocok untuk menerapkan mobile advertising (iklan via ponsel) di Indonesia, kendati mereka memiliki basis pelanggan besar sebagai target potensial.

I Made Harta Wijaya, VP Value Added Service PT XL Axiata, menuturkan kalangan operator di Indonesia saat ini masih mencari model bisnis yang cocok untuk menerapkan mobile advertising. “Kami sendiri ke bisnis ini walaupun terus mancoba,” ujarnya di sela-sela Ericsson Mobile Marketing Event di Jakarta kemarin.

Menurut Made, sejauh ini sudah ada dua pihak yang menerima tantangan yang diberikan XL, tetapi mereka gagal untuk mengelar mobile advertising.

Padahal, lanjutnya, kendati dari segi kesiapan seluruh pelaku usaha – pengiklan, agensi, penerbit- sudah siap.

“Kegagalan ini terlihat dari tingkat respons yang rendah ketika ada pengulangan iklan,” paparnya.

Di sisi lain, lanjut Made, di Indonesia belum ada metrik atau ukuran yang standar. “Padahal metrik ini harus jelas. Misalnya berapa yang harus dibayar untuk berapa tingkat respons. Contohnya, untuk SMS allert tingkat 5%-7% termasuk bagus dan untuk profil jika dibawah 5% itu buruk,” paparnya.

Dia berpendapat model bisnis di layanan musik tidak dapat serta merta diterapkan pada model bisnis mobile advertising.

Di bisnis musik, lanjutnya, penyedia platform ada di belakang operator di mana perusahaan label tidak perlu tahu siapa mereka.

“Di mobile advertising, boleh jadi penerbit ada di belakang operator. Yang jelas model bisnis yang stabil belum ada di Indonesia,” tegasnya.

Namun, dia berpendapat untuk berhasil mobile advertising kuncinya iklan produk harus relevan dan memberi nilai bagi pelanggan. Adapun bagi pengiklan dibutuhkan tingkat respons yang tinggi serta efisien dalam biaya.

Par L. Gunnarsson, Director Sales Development Multimedia Ericsson Asean, mengingatkan pengembangan dan pencarian model bisnis mobile advertising masih merupakan topik hangat di berbagai belahan dunia saat ini.

“Berdasarkan data Admob, Indonesia adalah salah satu dari tiga pasar di dunia yang potensial untuk mobile advertising,” tuturnya.

Gunnarsson menegaskan selain masih membutuhkan waktu untuk berkembang, maraknya investasi dari merek-merek besar yang masuk ke Indonesia tentu akan memelopori sekaligus mendukung perkembangan mobile advertising di Indonesia.

Bagi operator, penentu keberhasilan mobile advertising ada pada jumlah properti di antaranya short message service (SMS), ring back tone (RBT), location based advertising (LBA), Message Insertion dan juga inventori yang dimiliki dan persentase inventori yang terjual.

Read more.....

18 November 2009 Dua operator berinvestasi backbone

Seluruh stasiun TV swasta sewa Palapa D

Oleh Fita Indah Maulani & Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta: PT Indosat Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menanamkan investasi total sekitar US$373,5 juta dalam pembangunan backbone baru berupa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) dan satelit untuk memperkuat bisnis layanan broadband tahun ini.

Indosat secara resmi mengoperasikan SKKL Jakabare sepanjang 1.300 km yang akan menghubungkan Jawa, Kalimantan, Batam, dan Singapura (Jakabare). Anak perusahaan Qatar Telecom tersebut juga secara resmi mengoperasikan dan memberikan layanan komersial satelit Palapa D.

Satelit Palapa D yang diluncukan dari Xichang, China pada 31 Agustus lalu sudah diserahterimakan oleh kontraktor (PT Thales Alenia Space) ke Indosat pada 28 Oktober. Satelit Palapa D menelan investasi sebesar US$220 juta yang diambil dari belanja modal tahun lalu.

Presiden Direktur/CEO PT Indosat Tbk Harry Sasongko mengungkapkan beroperasinya Jakabare menjadikan perseroan memiliki kapastias bandwitdh pada tahap awal sebesar 80 Gbps yang akan digunakan baik untuk jasa berbasis Internet protocol (IP) maupun non-IP.

“Investasi kami US$100 juta untuk pembangunan infrastruktur ini. Dananya sebagian dari belanja modal tahun lalu,” ujarnya disela-sela acara peresmian SKKL Jakabare & Satelit Palapa D, kemarin.

Menurut dia, sistem kabel laut Jakabare dan satelit Palapa D dalam penjualan ke pasar korporasi akan dibungkus dalam payung Indosat Corporate Solutuin (ICS). ICS sendiri dalam pembukuan perseroan dimasukkan dalam jasa data tetap yang berkontribusi sekitar 16% bagi pendapatan perseroan.

PT Indosat Tbk meningkatkan keterhubungan jaringan nasional dan internasional dengan peresmian backbone telekomunikasi terbaru, sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Jakabare dan Satelit Palapa D.

Harry menambahakn kedua sistem transmisi terbaru ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dan menjadi jembatan kelancaran komunikasi baik nasional maupun dengan dunia internasional.

“Saat ini seluruh stasiun televisi swasta sudah menggunakan layanan dari Satelit Palapa D yang menempati orbitnya di 113º BT per 28 Oktober. SKKL Jakabare sendiri pengerjaan pembangunannya sejak tahun lalu dengan kontraktor utama NEC Jepang,” ujarnya kemarin.

Jaringan serat optik ini juga diharapkan bisa mengantisipasi kemungkinan permintaan kapasitas yang sangat besar dan dapat berfungsi sebagai back up untuk jaringan internasional existing jika terjadi hal tidak diinginkan seperti gempa di Taiwan 2 tahun lalu.

Indar Atmanto, Dirut PT Indosat Mega Media (IM2), anak perusahaan Indosat, mengatakan SKKL Jakabare sudah menggunakan teknologi terbaru dan diharapkan bisa menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan keandalan sistem.

“Tidak ada yang berharap terjadi kejadian luar biasa seperti gempa hingga satu jalur kabel laut terputus, tetapi memang diperlukan langkah antisipasi. Kami sebagai pengguna melihat ini merupakan alternatif lain untuk terhubung dengan jalur internasional,” ujarnya.

Dia menjelaskan hal ini tentu akan berdampak pada kenaikan kapasitas IM2 dan kekuatan jaringan yang dimiliki oleh perusahaan ini.

Investasi Telkom
Sementara itu, Telkom menanamkan investasi hingga Rp500 miliar atau sekira US$53,3 juta untuk pembangunan tahap pertama Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System (MKCS) yang mencakup rute Mataram-Kupang, Manado-Sorong, dan Fakfak-Makassar sepanjang 1,041 km.

“Kami menginvestasikan dana sebesar Rp500 miliar untuk membangun backbone tersebut. Penyedia jaringan yang ditunjuk adalah Huawei Marine. Adapun pembangunan akan dimulai pada 30 November nanti,” ungkap Direktur Operasional Telkom Ermady Dahlan kemarin.

Telkom memperkuat backbone karena didorong oleh perubahan mendasar pada layanan perseroan. Apabila pada masa lalu layanan Telkom lebih banyak berbasis suara, saat ini telah berubah menjadi Telecommunication, Information, Media dan Edutainment (TIME) atau new wave. (BAMBANG P. JATMIKO) (fita.indah@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Read more.....

17 November 2009 Lisensi modern tetap berlaku pada MVNO

Aturan jaringan bersama disiapkan

Oleh Fita Indah Maulani & Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta: Regulator segera menyusun regulasi mengenai pemanfaatan jaringan bersama atau mobile virtual network operation (MVNO) yang saat ini diimplementasikan PT Excelcomindo Pratama (XL) dan PT Natrindo Telepon Seluler (Axis) dalam kerja sama roaming.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan kerja sama pemanfaatan jaringan secara bersama tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban membangun dari masing-masing pihak.

“Regulator tetap berpegang pada ketentuan lisensi modern berupa komitmen operator untuk membangun jaringan sampai kapasitas dan kacupan layanan tertentu,” ujarnya kepada Bisnis belum lama ini.

Menurut dia, BRTI dan Ditjen Postel akan mengevaluasi pencapaian kapasitas jaringan yang dibangun oleh masing-masing operator secara terpisah, sehingga kewajiban membangun tetap berlaku.

Axis dan XL menandatangani kesepakatan roaming nasional pertama di Indonesia. Kesepakatan ini akan berlaku mulai kuartal I/2010, sementara ekspansi jaringan nasional Axis baik untuk layanan suara maupun data tetap dilakukan secara paralel.

Sebelumnya, kedua perusahaan ini telah bekerja sama dan Axis menyewa sejumlah menara milik XL.

Dalam kerja sama kali ini, Axis akan menyediakan seluruh 3.700 unit BTS-nya untuk digunakan XL, sedangkan XL tidak menyebutkan jumlah BTS yang dipakai, lebih kepada jumlah region roaming.

Anita Avianty, Head of Corporate Communication PT Natrindo Telepon Seluler (Axis), mengatakan pihaknya akan tetap melakukan pembangunan jaringan secara paralel di wilayah kerja sama jaringan dengan XL, yaitu Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Tentu kami masih membangun jaringan sesuai aturan lisensi modern, hanya secara paralel. Kerja sama nasional roaming ini membantu Axis untuk lebih cepat hadir secara nasional,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Dia menjelaskan masalah aturan regulator terkait masalah ini masih dibicarakan antara kedua belah pihak, apalagi prosesnya sekarang baru selesai penandatangan MoU dan kerja sama ini baru resmi berjalan kuartal I tahun depan.

Implementasi teknis dipastikan menyesuaikan dengan keputusan regulator, salah satunya terkait dengan perhitungan pembayaran biaya hak penyelenggaraan (BHP).

Aturan teknis
Heru mengungkapkan regulator akan segera menyusun aturan teknis pemanfaatan jaringan bersama karena dinilai sudah mendesak. “Apalagi investasi untuk pembangunan infrastruktur masih mahal,” tegasnya.

Febriati Nadira, Manager Public Relation PT Excelcomindo Pratama Tbk, mengatakan pihaknya masih melakukan pembicaraan lebih detail mengenai kerja sama ini, termasuk hal-hal yang terkait dengan regulator.

“Aturan di regulator tentang pembayaran BHP dalam kerja sama nasional roaming sejauh ini belum ada. Bagaimana nanti akan dibicarakan bersama,” ujarnya.

Kerja sama pemanfaatan jaringan bersama juga dilakukan oleh PT Smart Telecom dan PT Moratelindo yaitu berupa pemanfaatan jaringan serat optik bersama.

Sebagai diketahui, berdasarkan evaluasi regulator tahun lalu, Axis belum memenuhi ketentuan pembangunan jaringan 2G, meski di segmen 3G sudah tercapai.

(fita.indah@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Read more.....

16 November 2009 Mobile marketing tumbuh tahun depan

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta: Mobile Marketing atau memasarkan produk menggunakan media ponsel diprediksi populer di Indonesia 3 tahun mendatang, seiring dengan maraknya penggunaan Internet berbasis teknologi broadband dari ponsel.

Teguh Prasetya, Kepala Pemasaran dan Merek PT Indosat Tbk mengatakan mobile marketing bisa menjadi salah satu layanan untuk menggenjot pendapatan pada masa mendatang dan Indosat sudah memulainya sejak kini.

“Kami sudah mengembangkan iklan sebagai salah satu bentuk layanan mobile marketing,” ujarnya di sela-sela peluncuran ponsel bundling Ivio dengan kartu StarOne dan IM3, pekan lalu.

Teguh menjelaskan pihaknya sedang mengembangkan ekosistem dengan mendorong hadirnya berbagai tipe dan jenis ponsel yang mempu mengakses Internet dengan harga lebih murah. Salah satu caranya adalah menggandeng ponsel merek lokal.

Kerja sama terbaru Indosat adalah dengan membundel ponsel Ivio yang bisa dibenamkan dua kartu GSM (global System for Mobile communications) dan CDMA (code division multiple access) sekaligus seharga 1,12 juta per unit.

Ponsel yang untuk tahap awal disediakan sebanyak 100.000 unit itu mendukung EDGE (Enchanced Data GSM Environment) dan CDMA sehingga bisa dijadikan sebagai perangkat modem CDMA saat dihubungkan dengan notebook maupun netbook.

Rahot Dafwal, Managing Director Asia Pasifik Mobile Marketing Association pekan lalu juga mengungkapkan nilai bisnis dari mobile marketing di Asia Pasifik saat ini telah mencapai US$480 juta.

Read more.....

Infrastruktur jangan hanya mimpi

Sektor telekomunikasi butuh sentuhan pemerintah

Oleh Fita Indah Maulani
Wartawan Bisnis Indonesia

Tidak seperti di sektor transportasi, di mana infrastrukturnya hampir 100% dibangun oleh pemerintah, di sektor telekomunikasi pemerintah cenderung lepas tangan.

Dana universal service obligation (USO) yang katanya merupakan subsidi dari pemerintah pun sebenarnya berasal dari industri juga yang dipungut dari 1% pendapatan kotor pemerintah.

Padahal apabila diperinci lebih jauh, perputaran bisnis di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi saja sudah mencapai lebih dari Rp100 triliun sehingga apabila pemerintah lebih aktif berinisiatif membangun, Departemen Komunikasi dan Informatika patut mendapatkan anggaran yang besar hingga dibutuhkan wakil menteri.

Direktur Eksekutif Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Eddy Thoyib mengungkapkan di negara lain pemerintah lah yang membangun backbone pita lebar sehingga industri tinggal menyewa melalui badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk mengelolanya.

Bali Statement yang ditandatangani para menteri di bidang telematika se-Asia Pasifik dengan fokus utama mengembangkan masyarakat berbasis teknologi broadband belum diikuti niat pemerintah Indonesia untuk turun tangan langsung mengembangkan infrastruktur.

Kesepakatan yang terangkum dalam deklarasi bersama Bali Statement di ajang Asia-Pasifik Telecommunity (APT) 2009 pekan lalu adalah mendorong pembentukan kerja sama regulatory, investasi, dan kompetisi dalam penyediaan layanan broadband.

“Pemerintah tetap sebagai fasilitator, tidak membangun infrstruktur, yang membangun adalah industri,” kata Kepala Pusat Informasi Depkominfo Gatot S Dewa Broto, pekan lalu.

Pemerintah lebih menyukai fokus dalam pengembangan Palapa Ring, di mana pemerintah juga tidak memiliki kontribusi apa pun, selain insentif berupa bebas bea masuk bagi perangkat telekomunikasi penunjang pembangunan jaringan serat optik tersebut.

Peningkatan kasta dari universal service obligation (USO) ke broadband service obligation (BSO) juga seakan hanya sekadar wacana, mengingat pemenang USO belum tentu mau mengembangkan perangkat broadband di daerah perdesaan yang belum tentu siap menerimanya.

Proyek USO
Sebagai aksi dari Bali Statement, pemerintah berencana mengembangkan dana USO untuk memperluas penggunaan broadband. Proyek USO nanti bukan hanya teleponi dasar atau Desa Berdering melainkan Desa Pinter yang menawarkan akses data Internet dangan teknologi broadband di kecamatan.

Menurut rencana, pengembangan ini akan dilakukan melalui ICT Fund yang dananya berasal dari sebagian dari USO. Namun, hal tersebut dimentahkan dengan ketentuan pemerintah yang hanya mengizinkan penggunaan dana USO untuk proyek telepon perdesaan.

Di sisi lain, pengembangan broadband tanpa mengembangkan budaya masyarakat perdesaan sebenarnya merupakan keniscayaan dan tidak masuk akal. Jangankan broadband, fasilitas telepon dasar pun belum tentu masyarakat mau menerimanya.

Berkacamata pada kegagalan proyek USO 2004-2005, maka sudah saatnya pemerintah berperan lebih dalam dan tidak hanya di kulit luarnya dengan mengandalkan swasta dalam meningkatkan teledensitas telekomunikasi di Indonesia.

Tentu saja masyarakat berbasis broadband ini akan tumbuh apabila pemerintah lebih proaktif dalam menyentuh budaya masyarakat di seluruh Indonesia atau pemerataan teknologi di seluruh nusantara hanya akan sebatas wacana. (K2/ARIF PITOYO) (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

14 November 2009 Pemerintah harus aktif bangun optik

Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

Jakarta (13/11/200): Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendesak pemerintah untuk lebih berperan dalam memelopori pembangunan akses komunikasi kecepatan tinggi melalui penggelaran broadband berbasis kabel optik.

Setyanto P. Santosa, Ketua Umum Mastel, menurutkan sudah saatnya pemerintah mengambil peran memimpin dan memeloporinya.

“Langkanya broadband kabel masih menjadi problem besar di Indonesia. Ketika sektor bisnis tidak tertarik membangun, maka pemerintah dapat mengambil peran,” ujarnya di sela-sela The 2nd Indonesia Telecoms Summit 2009, baru-baru ini.

Menurut Setyanto, dengan memelopori virtual electronic superhighway (akses komunikasi cepat), pemerintah menciptakan ekonomi modern yang berkarakter industri kreatif.

Dia berpendapat kelangkaan broadband kabel menyebabkan lalu lintas Internet hanya mengandalkan jaringan telekomunikasi seluler sehingga sering kali menyebabkan kepadatan trafik di jaringan seluler.

“Ini karena sebagian besar pengguna (di Indonesia) menggunakan jaringan seluler layaknya jaringan telepon tetap sehingga kebiasaan ini menyebabkan kongesti. Padahal perangkat bergerak selalu didesain hanya untuk membawa trafik rendah,” ujarnya.

Dari temuan itu, Mastel mencermati pesatnya perubahan teknologi sering kali tidak diikuti dengan perubahan kultur konsumen.

Hal itu diperparah dengan kelangkaan tersedianya broadband kabel diantaranya infrastruktur kabel optik ke rumahan atau fiber to the home (FTTH).

Setyanto mengatakan seyogianya semua pemangku kepentingan tidak membiarkan kualitas layanan telekomunikasi yang ada, karena sedikitnya akan menghambat aktivitas pelaku bisnis di Jakarta. Dia mencontohkan terjadinya kepadatan trafik yang sering terjadi di Jaringan seluler.

Teknologi jaringan broadband memungkinkan transportasi digital dalam kecepatan tinggi, yang secara awam disebut sebagai akses Internet cepat belum banyak dinikmati konsumen di Indonesia. Penetrasi broadband baru mencapai 0,05 per 100 pengguna Internet.

Regulasi transisi
Dalam gelar dialog bersama pimpinan dari operator telekomunikasi di Indonesia pada gelar Telecoms Summit tersebut, kalangan pelaku usaha telekomunikasi sepakat untuk berbagi peran dengan pemerintah.

Basuki Yusuf Iskandar, Sekretaris Jenderal Depkominfo berharap Summit tersebut dapat merumuskan terobosan baru bagi pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) di Tanah Air.

“Layanan [sudah saatnya] harus diperlebar dengan data, video dan lain-lain secara komplet dan juga harus difasilitasi dengan regulasi yang fleksibel,” turunya.

Pemerintah, tutur Basuki, bersama pemangku kepentingan sedang menyusun regulasi transisi untuk membangun masyarakat berbasis informasi.

“Untuk itu sangat dibutuhkan regulasi yang mendukung konvergensi [teknologi telekomunikasi dan penyiaran], regulasi untuk migrasi ke jaringan broadband, serta penggelaran ring-ring optik,” tegasnya.

Dia mengatakan fokus pemerintah berikutnya yang sangat substansial adalah pemanfaatan produk lokal selama ada keyakinan produk lokal akan mengawal Indonesia dalam memanfaatkan TIK.

“Kita harus membangun pohon industri TIK yang kuat,” teganya.
(roni.yunianto@bisnis.co.id)

Read more.....

APT fasilitas layanan konvergensi

‘Biaya roaming internasional bisa turun’

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (13/11/2009): Pertemuan menteri teknologi informasi dan komunikasi Asia Pasifik atau Asia-Pacific Telecommunity (APT) 2009 sepakat memfasilitasi layanan konvergensi dan pengembangan konten serta aplikasi.

APT 2009 juga akan menggulirkan Bali Statement dari pertemuan strengthening Regional Collaboration Toward Broadband Economy yang memfokuskan pada beberapa isu krusial yang disertai rencana aksi.

Heru Sutadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), menjelaskan Bali Statement merupakan kesepakatan para menteri untuk bekerja sama memperluas konektivitas fixed dan mobile broadband, serta penyediaan layanan telematika yang aman dan memperhatikan kesinambungan lingkungan.

“Mereka juga sepakat untuk memfasilitasi layanan konvergensi yang efektif, memberi dukungan terhadap pengembangan konten dan aplikasi, serta pembangunan kapasitas sumber daya manusia di industri telematika,” ujranya ketika di hubungi Bisnis kemarin.

Anggota BRTI itu menjadi salah satu peserta pertemuan APT 2009 yang digelar di Nusa Dua, Bali, dalam kapasitasnya sebagai delegasi dari unsur badan regulator nasional.

Heru menjelaskan setiap isu tersebut dirinci kembali dan dijabarkan dalam rencana aksi (action plan). Indonesia sendiri dalam hal pengembangan konektivitas broadband berencana untuk fokus terhadap Palapa Ring dan meningkatakan proyek universal service obligation (USO) menjadi broadband service obligation (BSO).

Dana USO nanti akan dikembangkan untuk memperluas penggunaan broadband. Proyek USO nanti bukan hanya teleponi dasar (Desa Berdering) melainkan juga sudah data (Desa Pinter/Internet kecamatan) dan dengan pita lebar (broadband).

“Dengan posisi Indonesia yang berada di tengah, negara ini bisa menjadi pengembang broadband di kawasan Asia pasifik,” ujarnya.

Pada pertemuan di Bali kemarin, Menteri Tifatul Sembiring mengajak seluruh delegasi negara anggota Asia-Pacific Telecommunity (APT) untuk meningkatkan kerja sama dengan memanfaatkan ekonomi broadband meskipun tingkat perkembangan pertumbuhan ekonominya setiap negara masih beragam.

Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, menjelaskan ada beberapa rencana tindak lajut yang telah disusun terkait dengan Bali Statement. Beberapa negara berencana memperomosikan penggunaan broadband di kalangan masyarakat dengan memasukkan materi pembelajaran telematika dalam kurikulum sekolah.

Keja sama roaming
“Setiap negara juga akan didorong untuk memanfaatkan layanan broadband bagi peningkatan penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana alam,” ujarnya melalui siaran pers Depkominfo.

Gatot menjelaskan negara angota juga akan didorong untuk membentuk badan regulatori yang mencakup tugas pokok dan fungsi di bidang regulasi telekomunikasi, IT, dan penyiaran. Mereka juga akan mengimplementasikan skema perizinan yang berbasis teknologi netral dan penggunaan layanan konvergensi.

Gatot menambahkan khusus pada kerja sama regional akan dilakukan studi dan kegiatan berbagi informasi dalam penggunaan gelombang radio, serta direncanakan pengembangan jaringan APT Frequency Information System (AFIS).

“Biaya roaming internasional bilamana perlu akan diturunkan biayanya.”

(fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....