24 Agustus 2009 Kekosongan Dirjen Postel disesalkan

Menkominfo: Tidak ada tekanan dari pelaku usaha

Oleh Roni Yunianto & Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta: Pelaku usaha telekomunikasi dan penyiaran menyesalkan kekosongan posisi Dirjen Pos dan Telekomunikasi serta Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Berbagai kalangan menilai posisi Dirjen Postel dan Dirjen SKDI sangat strategis, karena menyangkut industri dengan kapitalisasi yang sangat besar dan keduanya mengelola sumber daya alam yang terbatas, yaitu frekuensi.

Sekjen Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia Mas Wigrantoro Roes Setiadi mengatakan posisi Dirjen Postel adalah sangat strategis sehingga sebaiknya jangan terlalu lama dikosongkan.

“Ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya, terutama pertemanan, wajar saja, karena dua posisi itu sangat strategis. Bisa-bisa memang sengaja di kosongkan sampai ada pergantian kabinet baru, karena takutnya Dirjen Postel yang baru hanya menjabat 3 bulan saja,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Pada akhir pekan lalu, sejumlah pejabat eselon I Depkominfo menempati posisi barunya. Basuki Yusuf Iskandar yang semula menjabat Dirjen Depkominfo, Cahyana Ahmadjayadi yang sebelumnya adalah Dirjen Aplikasi Telematika kini menempati posisi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM.

Adapun, Freddy Tulung yang sebelumnya Plt Dirjen SKDI, sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Informasi Publik.

Ashwin Sasongko yang sebelumnya menjabat Sekjen Depkominfo kini menempati posisi sebagai Dirjen Aplikasi Telematika.

Direktur Layanan Korporasi PT Hutchison CP Telecommunication Sidarta Sidik menyayangkan pengosongan posisi tersebut karena masih banyak sekali urusan yang masih butuh arahan Dirjen Postel sehingga harus secepatnya diisi dan tidak sekadar pelaksana tugas (Plt).

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Bima Nugroho menilai kekosongan posisi Dirjen SKDI berpengaruh buruk ke dunia industri karena ada beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai dikerjakan.

“Persoalan sistem stasiun jaringan untuk televisi dan peta frekuensi masih ditunggu oleh industri,” tegasnya.

Menkominfo Muhammad Nuh menegaskan tidak ada tekanan dalam pergantian posisi pejabat eselon I, terutama Dirjen Postel.

“Tidak ada tekanan politis ataupun dari pelaku usaha. Pergantian pejabat esolon I di lingkup Depkomindo adalah hal yang lazim sebagai upaya penyegaran dan membuka peluang munculnya ide-ide baru,” kilahnya.

Wewenang Presiden
Menurut Nuh, pelantikan yang dilakukan pada saat masa bakti Menteri hanya tinggal sekitar 2 bulan itu sepenuhnya keputusan Presiden karena yang mengangkat Eselon I adalah Presiden.

“Seberapa pun sisa waktu yang tersedia, kalau itu memang baik dan tidak melanggar peraturan, dimungkinkan dan terbuka untuk dilakukan pergantian.”

Terdapat sejumlah tantangan yang harus dirampungkan Depkominfo a.l. penyusunan regulasi baik UU, rancangan peraturan pemerintah maupun permenkominfo tentang konsekuensi konvergensi, Internet protocol television (IPTV), tv digital, kejahatan dunia maya (cybercrime), penyadapan yang diizinkan (lawful interception) dan lain-lain.

Depkominfo juga akan mengoptimalisasi sumber daya seperti frekuensi dan penomoran baik dari aspek finansial maupun fungsi sosialnya, menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan pemerataan akses informasi dan pemanfaatannya serta melakukan penataan organisas menghadapi era konvergensi.
(roni.yunianto@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)