16 November 2009 Operator Pertanyakan Tender USO Internet

Oleh Encep Saepudin

Jakarta, Investor Daily – Minat operator ikut tender pembangunan akses internet kecamatan dalam kerangka USO minim. Dari 19 peserta tender, operator telekomunikasi yang maju ke babak selanjutnya hanya Telkom dan Telkomsel. Meski begitu, Depkominfo tetap optimistis, pemenang tender dapat merealisasikannya tahun depan.

“Peserta tender yang lulus prakualifikasi juga perusahaan yang bonafide dan kelas kakap, lho,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, pekan lalu.

Tender Universal Service Obligation (USO) internet kecamatan yang dibagi dalam 11 zona itu telah melewati babak prakualifikasi. Selain Telkom dan Telkomsel, ada peserta lain yang lulus pada semua zona, seperti PT Aplikanusa Lintasarta (anak usaha Indosat), PT Icon+ (anak usaha PLN), PT Pos Indonesia, PT Rahaja Media Internet, dan PT Netwave Multimedia. Sedangkan peserta yang hanya lulus pada beberapa zona di antaranya PT Indosat Mega Media/IM2 dan PT Berca Hardaya Perkasa.

Minimnya minat operator pada tender USO internet kecamatan itu tak lepas dari kekhawatir akan tumpang tindihnya program ini dengan program lain, seperti USO desa kring untuk 32 ribu desa dan tender Broadband Wireless Access (BWA) berteknologi Wimax. “Program-program ini berbeda. Justru, masing-masing program saling melengkapi,” kata Gatot.

Program BWA murni dibiayai operator yang memenangkan tender. Sedangkan USO internet kecamatan dibiayai negara dari dana pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dana PNBP itu dikumpulkan dari operator telekomunikasi berupa dana USO, yang tahun lalu mencapai Rp7,7 triliun. Tahun ini, PNBP ditargetkan sebesar Rp7,2 triliun dan sampai Juni 2009 telah meraup Rp4,4 triliun.

“Karena dana dari negara, kami dapat memaksa pemenang tender untuk membangunnya sesuai rencana pemerintah,” kata dia.

Direktur Utama PT Telkom Rinaldi Firmansyah menolak menyebutkan penawaran Telkom dalam tender USO internet kecamatan itu. Keikutsertaan Telkom dan anak usahanya, Telkomsel, dalam tender ini tak lain untuk menyukseskan rencana pemerintah membangun jaringan internet hingga ke pelosok negeri.

“Pokoknya, hitungan bisnisnya pasti ada. Kalau nggak ada, mana mungkin kami masuk kesini,” kata dia.

Sedangkan Direktur PT Bakrie Telecom Tbk Rakhmat Djunaedi membantah ketidakterlibatan operator Esia itu dalam tender USO internet kecamatan itu karena kecewa tak menang lelang BWA. “Bukan kecewa, tapi kami ingin konsentrasi pada SLI dan SLJJ,” ujar Rakhmat. meski begitu, dia mempertanyakan proyek ini dan proyek USO desa kring.

Indosat, kata Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro, sebenarnya masih mempelajari arah program USO internet kecamatan itu. Kendati Grup Indosat telah diwakili dua anak perusahaan, yaitu IM2 dan Lintasarta, pertanyaan sejauh mana manfaat dan arah kebijakan pemerintah dalam program ini masih banyak yang perlu dipertanyakan.

“Maunya kami, kami baca dulu arah kebijakan pemerintah. Sebenarnya maunya pemerintah itu bagaimana. Kan dulu juga ada USO kring. USO ini sudah cukup untuk akses internet,” kata dia.

Smart Telecom yang baru saja mengambil alih PT Mobile-8 Telecom juga tak ikut dalam tender USO internet kecamatan. Menurut Division Head Core Product & Branding Smart Telecom Ruby Hermanto, ketidakterlibatannya dalam program ini karena perbedaan antara teknologi yang dimiliki dan dibutuhkan. Dari kalkulasi perusahaan, ternyata investasi sangat besar untuk menyesuaikannya.

Read more.....

28 September 2009 31 Ribu Desa Belum Dapat Jaringan Telepon

Kudus, Investor Daily – Sebanyak 31.000 desa yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia hingga kini belum mendapatkan jaringan telepon dan internet. “Sebelumnya, ada sekitar 43.000 desa yang belum tersedia jaringan telepon dan internet. Tetapi, saat ini hanya tinggal 31.000 desa saja,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh usai halal bihalal dan peluncuran situs di Madrasah Qudsiyyah di Kudus, Sabtu (26/9).

Nuh mengatakan, saat ini pemerintah telah menunjuk (melalui proses tender) dua operator yang akan membangun jaringan telekomunikasi di seluruh desa yang belum terjamah itu. Kedua operator yang telah memenangi tender Universal Service obligation (USO) itu adalah Telkomsel dan PT Icon+ (anak perusahaan PT PLN Persero).

“Target pemerintah pada awal 2010 mendatang pembangunan jaringan telepon dan internet di 31.000 desa tersebut akan selesai,” ujarnya.

Proses pembangunan jaringan telepon dan internet, kata dia, pada 24.000 desa yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia akan selesai dibangun pada akhir tahun ini oleh PT Telkomsel. “Sedangkan sisanya, sekitar 7.000 desa ditargetkan selesai pada awal 2010,” ujarnya.

Dari puluhan ribu desa yang belum tersedia jaringan telepon dan internet tersebut, kata dia, sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa. “Bahkan, di Jawa Timur saja mencapai 3.000 desa yang belum memiliki jaringan telepon dan internet,” ujar mantan rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya ini.

Selain ketersediaan jaringan, kata dia, pemerintah juga mengupayakan harga fasilitas tersebut terjangkau oleh masyarakat. “Meskipun harganya terjangkau, kualitas jaringan dan keamanan juga tetap ditingkatkan,” ujar Nuh. (ant)

Read more.....

01 September 2009 Lokasi telepon perdesaan dinilai salah

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta: Lokasi desa berdering yang ditetapkan pemerintah dan Telkomsel sebagai pemenang proyek universal service obligation (USO) dinilai kurang tepat sasaran, karena di beberapa daerah desa yang dipilih sudah memperoleh layanan telekomunikasi seluler.

Rudi Rusdiah, Ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika (APWKomitel), mengatakan dalam perjalanannya ke Long Bawan dan Long Kiwan, daerah di Nunukan yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia, sudah terpasang base transceiver station (BTS) Telkomsel.

“Hal ini diperoleh ketika saya dan tim melakukan survei untuk membangun telecenter yang akan didanai oleh World Wildlife Fund [WWF]. Di sana Internet tidak ada sama sekali padahal banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung melihat keindahan hutan Kalimantan,” ujarnya kepada Bisnis pekan lalu.

Di kedua daerah tersebut, desa yang dipilih sebagai desa berdering adalah desa yang lokasinya dekat dengan BTS Telkomsel, atau dengan kata lain sudah memperoleh sinyal seluler dari operator tersebut.

Padahal, masih banyak desa di wilayah tersebut yang belum ada sinyal telepon sama sekali. Penduduknya harus berjalan jauh untuk mencari sinyal.

Kepala desa meminta agar dana USO tersebut diberikan ke desa yang benar-benar belum terjangkau sinyal.

Santoso Serad, Kepala Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan (BTIP), mengatakan syarat utama desa yang ditunjuk sebagai lokasi proyek USO desa bedering harus belum ada layanan telekomunikasi bagi kepentingan umum.

“Mungkin saja Telkomsel menyediakan BTS namun untuk penggunaan terbatas, seperti di jalur laut yang dikhususkan untuk komunikasi kapal, atau di daerah pertambangan di mana ada jalur telekomunikasi, namun tidak dinikmati masyarakat sekitar,” ujarnya.

Read more.....

Menkominfo Resmikan USO Di Sumatera Barat

Telkomsel Rampungkan 8.200 Desa USO

Oleh Rizagana

Padang, Investor Daily – Menkominfo Muhammad Nuh meresmikan pengoperasian jaringan telepon perdesaan dalam rangka program USO di Sumatera Barat. Sebanyak 824 desa dari 1.695 desa di Sumatera Barat sudah bisa menikmati layanan telekomunikasi.

Peresmiannya dilakukan dengan komunikasi teleconference dari Desa Kota Tengah ke tiga titik desa lain (Desa Padang, Desa Balai Belok Kota Kaciak, dan Desa Sintuk Pariaman). Keempat desa itu masuk dalam program Universal Service Obligation (USO). Di samping itu, Menkominfo juga mendemonstrasikan layanan Desa Pintar atau Desa Punya Internet.

“Semoga peresmian layanan ini pada bulan Ramadhan yang baik ini dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya bagi masyarakat yang terlayani layanan USO,” kata Menkominfo Muhammad Nuh di Padang, akhir pekan lalu

Telkomsel mendapat amanah dari pemerintah untuk membangun jaringan telekomunikasi di 24.051 desa di seluruh Nusantara dalam program USO yang dibangun Telkomsel di 1.695 perdesaan di Sumatera Barat ini merupakan bagian dari 24.051 desa yang diamanahkan pemerintah kepada Telkomsel.

“Melalui program USO ini Telkomsel mempertegas komitmennya dalam upaya melayani dan memajukan seluruh wilayah Indonesia yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan telekomunikasi,” kata Mirza.

Sepanjang Februari-April 2009, Telkomsel telah melakukan proses tender untuk semua komponen program USO, seperti: repeater, device FWT (Fixed Wireless Telephony), satelit VSAT-IP (Internet Protocol), power supply, BSS (Base Station Subsystem), sarana KBU (Kamar Bicara Umum), sign board, serta survey delivery instalation and maintenance. Tender ini melibatkan 86 mitra vendor lokal dan lima vendor global khusus untuk tender BSS.

Telkomsel mulai menggelar jaringan telepon perdesaan itu sejak Mei 2009. Hingga kini sudah 8.200 desa terpencil yang sudah kring. Operator telekomunikasi terbesar di Tanah Air ini menargetkan, seluruh desa yang menjadi tanggung jawab Telkomsel (24.051 desa) bakal kring pada tahun ini juga.

“Walaupun sebenarnya di setiap desa USO hanya diwajibkan ada satu Satuan Sambungan Telepon (SST), tapi Telkomsel menambahakn menjadi dua SST berupa dua FWT di setiap desa untuk optimalisasi layanan. Di samping itu, kami juga menambahkan manfaat program USO ini dengan menghadirkan Desa Pinter dan Pusat Layanan Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan berupa Portal Lumbung Desa,” kata Mirza.

Desa Pinter dimaksudkan untuk menghilangkan kesenjangan informasi dan pendidikan. Dengan adanya komputer yang dilengkapi akses internet, masyarakat dapat mengakses informasi apa pun termasuk dunia pendidikan dan pengetahuan lainnya. Untuk saat ini di setiap provinsi, Telkomsel akan menghadirkan tiga Desa Pinter.

Sedangkan layanan Pusyantip Portal Lumbung Desa dimaksudkan untuk memajukan perekonomian daerah. Seluruh nomor FWT di 24.051 desa USO dapat berbagi informasi via SMS (misal: kebutuhan pupuk, bibik, hasil panen, hasil laut, dan lain-lain) untuk diteruskan ke Portal Lumbung Desa dan website internet, sehingga semua pihak bisa tahu kendala dan potensi suatu daerah.

Telkomsel juga menciptakan metode inovatif yang diberi nama Mediana (Media Evalutation Deployment Integrated Analysis). Dengan aplikasi ini, Telkomsel dan mitra vendor akan lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan program USO. Aplikasi Mediana adalah pusat informasi data kondisi daerah sebagai dasar kebutuhan Solusi Teknologi (ST) di daerah tersebut, sekaligus memiliki kemampuan asset management (menghitung secara otomatis nilai aset).

Sedangkan untuk daerah yang punya permasalahan listrik, Telkomsel juga telah mengimplementasikan inovasi sumber listrik alternatif ramah lingkungan dengan tenaga matahari (solar cell), tenaga air (micro hydro), dan tenaga angin (win turbin).

Read more.....

21 Agustus 2009 Ambisi Internet Perdesaan Terganjal soal Listrik

Masih tersisa 31.845 desa yang belum terlayani akses telepon dan pesan singkat

Dwi Tupani

Media Indonesia (20/08/2009) – Pemerintah menargetkan seluruh desa dan kecamatan di Tanah Air telah terhubung dengan infrastrukur informatika telepon dan internet di 2010.

Demikian pula seluruh daerah di perbatasan sudah dapat menerima siaran TVRI dan RRI, tahun depan.

“Pembangunan infrastruktur informatika dan telekomunikasi dasar ke seluruh pelosok Tanah Air adalah wujud nyata dari tekad bersama membangun kesatuan Indonesia,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat berpitado pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Gedung DPR-RI, Jakarta, kemarin.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu masuk ke keberhasilan paradigma pembangunan untuk semua yang memerlukan beberapa prasyarat. Yakni perbaikan kemakmuran dan kualitas hidup rakyat secara merata, yang ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur mendasar.

Namun, koordinator Working Group on Restructuring Power Sector (WGRPS) Febby Tumiwa menilai, target telepon dan internet pedesaan di 2010, harus berhadapan dengan realitas masih rendahnya rasio elektrifikasi nasional.

Pasalnya, hingga kini, rasio elektrifikasi yang mencerminakan ketersambungan listrik di masyarakat baru 65%.

“Kalau mau berpikir rasional, sangat sulit untuk merealisasikan target itu. Karena rasio elektrifikasi masih rendah. Target 2020 untuk 100% elektrifikasi saja masih belum tentu terealisasi.”

Solar cell
Berbeda dengan Febby, Kepala Pusat Komunikasi Publik Depkominfo Gatot S Dewa Broto optimistis bahwa target penyediaan telepon dan internet di semua daerah pada akhir 2010 dapat terwujud tanpa halangan listrik.

Pasalnya, sistem yang tengah dibangun oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) untuk pengadaan penyediaan jasa akses telekomunikasi perdesaan (universal service obligation/USO) menggunakn sistem solar cell (energi matahari).

“Soalnya sistemnya itu pakai solar cell. Operator yang memenangi tender USO inilah yang bertanggung jawab untuk membangun solar cell-nya. Jadi akses listrik tidak jadi kendala,” tegasnya.

Dia lalu merujuk desa yang telah berhasil menerapkan sistem itu, di Bengkulu Utara. Salah satu desa di Kecamatan Lais itu bisa mendapatkan fasilitas telepon meskipun tidak ada ketersediaan listrik di daerahnya.

Operator yang memenangi tender USO di daerah itu membangun sarana solar cell agar fasilitas telepon dapat diaplikasikan.

Adapun saat ini, dari total 72.000 desa yang ada di Indonesia, masih tersisa 31.845 desa yang belum terlayani akses telepon dan pesan singkat. Sisanya sudah mendapat akses telepon dan SMS (short message service).

“Sedang dikerjakan. Akhir Desember kira-kira bisa selesai. Paling lambat yah pertengahan 2010,” paparnya, kemarin.

Nantinya, setiap desa akan mendapatkan satu sistem yang teridiri dari dua perangkat meliputi perangkat SMS dan perangkat telepon yang dapat digunakan semua warga desa.

Sistem itu akan berfungsi seperti warung telepon yang diletakkan di depan kantor kepala desa.

Warga dapat menggunakan fasilitas itu dengan cara membeli kartu pulsa di kecamatan yang tarifnya ditetapkan jauh di bawah tarif fixed line normal.

Untuk layanan internet baru akan diimplementasikan di 4.700 kecamatan di daerah perbatasan pada 2010. Proyek itu tengah menjalani proses tender. Diprediksi, September 2009 mulai direalisasikan. ( Jaz/*/Ant/E-1) tupani@mediaindonesia.com

Read more.....

19 Agustus 2009 Realisasikan USO, Telkomsel Minta Dukungan Pemda

Jakarta, Investor Daily – Telkomsel berharap pemerintah daerah (pemda) mendukung langkah pembangunan jaringan telepon perdesaan dalam kerangka Universal Service Obligation (USO). Dukungan itu diharapkan bisa memperlancar dan memuluskan rencana Telkomsel merampungkan pembangunan jaringan telepon di 24.056 desa terpencil pada tahun ini juga.

“Ada daerah-daerah yang bukannya mendukung Telkomsel membangun jaringan telepon di daerahnya, malah menghambat. Saya tidak usah sebutkan nama daerahnya, tapi itu di luar Jawa. Kami harap pemda bisa bantu dalam hal perizinannya,” kata Dirut Telkomseol Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, Selasa (18/8).

Sarwoto mengatakan, pembangunan jaringan telepon di desa-desa terpencil itu membutuhkan usaha yang keras. Bukan hanya lokasinya yang jauh dan terisolasi, juga harus disertai dengan sosialisasi dan edukasi kepada warga setempat. “Kami tidak hanya menghadirkan layanan telepon, melainkan layanan yang komplet, termasuk akses internet berikut konten aplikasi untuk menunjang aktivitas ekonomi di daerah itu,” kata dia.

Telkomsel memenangi tender USO pada lima blok dari tujuh blok yang ditawarkan pemerintah. Dari lima blok itu, Telkomsel mendapat tanggung jawab untuk membangun 24.056 desa dengan dana sebesar Rp1,6 triliun. Hingga akhir pekan lalu, Telkomsel telah merealisasikan pembangunan di 6.000 desa, yakni di desa Mesigit, Bengkulu Utara dan telah diresmikan Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar.

Sarwoto mengatakan, hingga September ini pihaknya menargetkan bisa merampungkan pembangunan jaringan telepon di 10 ribu desa. Fokusnya adalah di daerah Jawa dan Sumatera. “Sisanya yang 14 ribu desa lebih akan kami kebut, sehingga bisa rampung pada akhir tahun ini juga,” kata dia.

Corporate Communication Manager Telkomsel Suryo Hadianto mengatakan, setiap desa tidak hanya mendapat layanan telepon, melainkan juga layanan komunikasi data untuk menunjang aktivitas ekonomi daerah setempat. Telkomsel juga menyediakan perangkat fixed wireless terminal (FWT). “Kalau cuma sekadar kring, itu tidak sulit. Yang sulit adalah bagaimana agar jaringan telepon yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat,” kata Suryo.

Mengenai FWT, Sarwoto menyatakan, pihaknya sempat mendapat musibah akibat terbakarnya kapal yang mengangkut sekitar 8.000 perangkat FWT di Hong Kong beberapa waktu lalu. “Akibatnya kami sempat kehilangan waktu dua sampai tiga minggu. Namun, secara keseluruhan realisasi pembangunannya masih on schedule,” kata dia. (rz)

Read more.....

12 Agustus 2009 Lokasi Internet USO ditetapkan

Pemerintah siapkan Rp900 miliar untuk gelar Internet kecamatan

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta: Pemerintah sudah menetapkan 4.700 kecamatan proyek pembangunan Internet USO (universal service obligation).

Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Komunikasi dan Informatika Gatot S. Dewa Broto mengatakan saat ini Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan (BTIP) sedang menyiapkan dokumen tender untuk menggelar Internet broadband di tingkat ibu kota kecamatan sebagai turunan program USO.

“Program yang lebih dikenal dengan istilah desa pintar ini akan menjangkau sekitar 4.700 kecamatan di seluruh Indonesia. Kami berharap proses tendernya bisa diselesaikan tahun depan,” ujarnya.

Dia menambahkan lokasi pengadaan layanan Internet di 4.700 kecamatan sudah ditentukan. Pemerintah mengusahakan pemilihan lokasi paling strategis di sebuah kecamatan sehingga masyarakat mudah mengaksesnya.

Layanan akses Internet USO ini diharapkan bisa menjadi tempat pengenalan Internet dan komputer guna meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan untuk peningkatan ekonomi di lingkungan setempat.

Jumlah kecamatan yang memperoleh akses Internet ini juga beragam, seperti misalnya di Aceh sebanyak 220 kecamatan, di Sumatera Selatan sebanyak 157 kecamatan, adapun di Yogyakarta hanya 13 kecamatan.

Adapun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kecamatan di Indonesia ada sekitar 6.300 kecamatan.

Investasi Rp900 miliar
Santoso Serad, Kepala BTIP menurutkan pihaknya menyiapkan sedikitnya Rp900 miliar untuk penyelenggaaraan proyek Internet kecamatan tersebut.

Menurut Santoso, pihaknya akan berkoordinasi dan mendapatkan masukan data dari pemerintah daerah. Proyek itu sendiri dipersiapkan untuk tender pada Agustus 2009 dan diharapkan dapat selesai pada Februari 2010 atau tepat 100 hari kabinet baru.

“Perhitungannya, akan dibutuhkan waktu 6 bulan untuk membangun. Sekarang kami mempersiapkan dokumen tendernya, semoga Agustus bisa digelar,” ujarnya.

Dia menambahkan soal jumlah peserta dan siapa yang akan ikut proyek itu pihaknya akan rasional dan melakukan pembahasan lebih lanjut.

“Pembangunan Internet yang jelas terlibat adalah penyelenggara jasa Internet [PJI]. Secara legal kami akan bahas bersama stakeholder termasuk dengan Mastel [Masyarakat Telematika Indonesia],” katanya.

Pemerintah berharap semua kecamatan di seluruh Indonesia dapat menikmati akses Internet pada 2015 dan pengguna Internet akan naik pesat per tahunnya sesuai dengan amanat World Summit on the Information Society (WSIS).

Kabid Regulasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Yadi Heryadi menyambut baik rencana pemerintah yang akan menenderkan penyediaan jasa Internet di setiap kecamatan.

“Semua PJI yang kecil nonoperator jaringan, dalam 5 tahun kedepan sudah pasti banyak yang tutup. Artinya, model bisnis saat ini membuat banyak PJI rugi,” ujarnya.

Inisiatif Internet USO tersebut, katanya, akan merealisasikan cita-cita satuan saluran informasi yang akan menghilangkan kesenjangan digital dan pada akhirnya meratakan tingkat pengetahuan masyarakat. APJII mengusulkan agar penggelaran tender penyediaan akses Internet itu juga diikuti oleh penyediaan komputer murah.

Yadi juga mengungkapkan Palapa Ring bukanlah satu-satunya jawaban ketersediaan infrastruktur di Indonesia.

“Backbone bukan masalah utama yang harus diselesaikan saat ini karena kenyataaannya backbone tumbuh seiring dengan tumbuhnya jaringan akses,” ujarnya.

Menurut dia, solusinya adalah memberikan proteksi dan stimulus dengan memberikan 30 Mbps BWA yang besifat open network kepada PJI.

Bandwidth tersebut perlu dikelola oleh suatu perkumpulan berbadan hukum yang nirlaba dan APJII bisa diberi mandat untuk mengelolanya.

Sampai terakhir proyek USO, penyelenggara jasa Internet hanya dianggap anak bawang, padahal menurut Yadi, penguasaan teknologi IP semuanya selama ini dilakukan dan ada di ISP, adapun kenyataan dunia sudah menuju all IP network, 4G, dan next generation network (NGN). (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....

05 Agustus 2009 USO pacu belanja telekomunikasi

Belanja modal swasta diprediksi US$8 miliar

Oleh Roni Yunianto & Arif Pitoyo
Bisnis Indonesia

Jakarta: Belanja telekomunikasi pemerintah diprediksi mencapai Rp1,57 triliun, sedangkan belanja modal sektor swasta mencapai US$7 miliar – US$8 miliar pada tahun ini.

Nilai tersebut di antaranya dikeluarkan untuk penggelaran proyek telepon perdesaan (universal service obligation/USO) di tujuh paket pekerjaan di seluruh Indonesia, rencana penggelaran Internet kecamatan di seluruh Indonesia, dan kemungkinan memberikan subsidi pada penggelaran Palapa Ring.

Selain belanja, sampai pertengahan tahun ini, pemerintah juga membukukan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp7,2 triliun, di antaranya dari penggelaran broadband wireless access sebesar hampir Rp900 miliar, dari penjualan pita frekuensi seluler generasi ketiga (3G) ke Telkomsel sebesar Rp160 miliar ditambah up fornt fee Rp160 miliar.

Nilai itu bisa saja bertambah apabila empat operator 3G lainnya juga menambah pita 3G tambahan sebesar 1 blok atau 5 MHz sehingga berpotensi memberikan pundi-pundi keuangan pemerintah sebanyak Rp1,5 triliun.

Program telepon perdesaan atau universal service obligation (USO) yang dilanjutkan dengan Internet kecamatan diperkirakan menjadi pendorong peningkatan pagu anggaran telekomunikasi Depkominfo untuk 2010.

Staf Khusus Menkominfo Suhono Harso Supangkat mengatakan selama ini kebutuhan terbesar telekomunikasi di Depkominfo ada pada program telepon perdesaan atau universal service obligation (USO). “Tahun depan, USO masih berjalan dan ini berkembang, saya kira kebutuhan terbesar masih di USO dan ini yang muncul dalam daftar isian penggunaan anggara [DIPA],” ujarnya.

Suhono mengaku tidak terlalu hafal perincian alokasi anggaran tersebut tetapi dia memberikan contoh pengembangan USO desa berdering akan dilanjutkan dengan rencana penggelaran Internet pita lebar di tingkat kecamatan.

PNBP Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dalam kurun waktu 2005-2008 terutama berasal dari PNBP Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dipungut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas PNBP yang berlaku pada Depkominfo.

Jenis penerimaan tersebut terdiri atas biaya hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi, pendapatan jasa tenaga, pekerjaan informasi, pelatihan dan jasa teknologi, kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (universal service obligation), dan pendapatan pendidikan, sewa, dan penghapusan aset.

Dalam 2008 realisasi penerimaan PNBP Depkominfo sebesar Rp7,7 triliun, mengalami peningakatan Rp2,6 triliun atau 51% dibandingkan dengan realiasasi pada 2007 sebesar Rp5,1 triliun.

Belanja swasta
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan nilai bisnis industri telekomunikasi tahun lalu mencapai Rp92,5 triliun dengan tingkat pertumbuhan sekitar 15% dalam 3 tahun terakhir.

Anindya Novyan Bakrie, Wakil Ketua Kadin Bidang Telekomunikasi, Penyiaran, Teknologi Informasi, dan Konten, menuturkan nilai tersebut belum termasuk belanja modal peralatan di industri tersebut yang mencapai US$7 miliar – US$8 miliar.

“Nilai bisnis dan belanja modal tahun ini diperkirakan sama atau sedikit menurun apabila nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menjadi sangat volatile,” ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.

Menurut Anindya, nilai bisnis telekomunikasi sebesar Rp92,5 triliun tersebut merupakan pendapatan seluruh operator telekomunikasi tahun lalu, yang tumbuh 21-22% dibandingkan dengan 2007.

Kadin juga mengungkapkan jumlah pelanggan telekomunikasi pada 2008 mencapai 133 juta, naik 36,5% dibandingkan dengan 2007. Tahun ini, pelanggan telekomunikasi diprediksi 156 juta-162 juta. (roni.yunianto@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Read more.....

09 Juli 2009 Dana USO Icon+ sebesar Rp730,1 miliar

Oleh Fita Indah maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta: PT Indonesia Comnet Plus (Icon+) akan menggelar jaringan universal service obligation di paket 1 sebesar Rp274,46 miliar, lebih rendah dari harga penawaran yang diajukan sebesar Rp276 miliar.

Adapun di paket 2 dananya Rp455,64 miliar, lebih tinggi dari penawaran sebesar Rp454,3 miliar. Dengan demikian dana Icon+ di kedua paket proyek USO itu mencapai Rp730,1 miliar.

Pada paket 1, Icon+ akan membangun jaringan telekomunikasi USO di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara dengan harga penawaran hasil negosiasi sebesar Rp274,46 miliar.

Adapun di paket 2 yang meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Icon+ akan membangun dengan harga hasil negosiasi sebesar Rp455,64 miliar.

“Masa sanggah berakhir 14 Juli mendatang,” ujar Kepala Pusat Informasi Depkominfo Gatot S. Dewa Broto, kemarin.

Sesuai dengan aturan tender, Icon+ akan mendapatkan uang muka sebesar 6% dari nilai tender, yaitu sekitar Rp16,5 miliar untuk Paket 1 dan Rp27,34 miliar untuk Paket 2.

Proses tender ini sudah dilakukan berulang-ulang, mulai dari jumlah peserta kurang, hingga mundurnya dua perusahaan telekomunikasi besar dengan tidak mengajukan dokumen penawaran.

Icon+ mencatat nilai bobot teknis untuk tender universal service obligation (USO) cukup tinggi, hampir sama dengan nilai Telkomsel di lima paket USO sebelumnya.

Gatot mengatakan dari hasil perhitungan nilai bobot teknis dan nilai bobot harga atau biaya di paket 1, Icon+ jauh lebih unggul dibandingkan dengan PT Indonusa System Itegrator Prima.

“Pada nilai bobot teknis Icon+ memperoleh poin 30,95 sementara Indonusa 30,32, sementara pada nilai bobot biaya Icon+ memperoleh poin 60 sementara Indonusa hanya 46,99,” ujarnya, kemarin.

Pada paket 2, Icon+ sudah lama dipastikan menjadi pemenang karena tidak ada kompetitor satu pun.

Hanya PT Indonusa System Integrator Prima dan Icon+ yang akhirnya maju ke tahap pengajuan harga penawaran.

Read more.....

26 Juni 2009 Sisa dana USO diproyeksikan untuk Palapa Ring

Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia

Jakarta (25/06/09): Depkominfo berencana mengalihkan sisa anggaran proyek universal service obligation (USO) sebesar Rp1,6 trilliun untuk ICT Fund, yang di antaranya akan diproyeksikan untuk menutupi kekurangan dana proyek Palapa Ring.

Dirjen Postel Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) Basuki Yusuf Iskandar mengatakan selain untuk ICT Fund (lembaga pendanaan proyek telematika), sisa dana USO tersebut juga akan dialokasikan untuk proyek jaringan Internet kecamatan yang juga disebut dengan Program Desa Pintar.

“Kami masih mempelajari segala aturan terkait, termasuk berapa besar sisa dana dan kebutuhan Program Desa pintar dan ICT Fund untuk Palapa Ring,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Sisa dana USO itu di antaranya didapat dari hasil penghematan proyek jaringan telepon perdesaan USO paket 1,2,3,6 dan 7 yang tendernya dilakukan tahun lalu.

Pendanaan Konsorsium Palapa Ring menyusut US$30 juta menjadi US$150 juta setelah PT Excelcomindo Pratama (XL) menyatakan mundur. Konsorsium itu kini tinggal menyisakan tiga anggota, yaitu PT Telkom dengan kesanggupan dana US$90 juta, PT Indosat (US$30 juta), dan PT Bakrie Telecom (US$30 juta). Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Depkominfo untuk memmbantu pendanaan proyek tersebut.

Santoso Serad, Kepala BTIP (Balai Telekomunikasi Informasi Perdesaan) – penanggung jawab proyek USO, mengatakan penghematan Rp1,6 triliun itu diperoleh dari pagu anggaran dikurangi total harga tender di lima paket dan uang muka dua paket yang proses tendernya sedang berjalan tahun ini.

“Kami sudah berhasil menghemat biaya sekitar Rp1,4 triliun karena pemenang USO di lima peket, yaitu Telkomsel menawar harga di bawah harga perkiraan sendiri (HPS), sedangkan Rp200 miliar berasal dari uang muka proyek paket 1 dan 2,” ujarnya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan pengalihan sisa dana USO untuk proyek lain yang membutuhkan – termasuk Palapa Ring – masih terganjal aturan PP No.7/2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Depkominfo, katanya, sedang mengusahakan untuk merevisi peraturan tersebut agar dananya bisa dialihkan ke program lain.

“Termasuk sebagai sumber dana ICT Fund yang diperkirakan berasal dari sisa dana USO ditambah sanksi denda keterlambatan pembayaran biaya hak penyelenggaraan (BHP),” ujarnya.

Saat ini, panitia tender USO tengah melakukan klarifikasi terhadap peserta tender di paket 1 dan 2 yang masih tersisa, yaitu Indonusa dan Icon+.

Paket 1 mencakup wilayah Sulawesi dan Maluku, sedangkan paket 2 mencakup Papua & Irian Barat.

Klarifikasi diperlukan karena kedua perusahaan itu memasang harga tender terlalu rendah, bahkan kurang dari 80% seperti yang disyaratkan dalam Kepres No. 80/2003 mengenai Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (ARIF PITOYO) (fita.indah@bisnis.co.id)

Read more.....